Membaca Jejak APBD Mimika Sampai ke Kampung

Oleh : Laurens Minipko

ADA cara sederhana untuk membaca APBD: menjumlahkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, lalu mencari persentase serapan. Cara itu penting, tetapi belum cukup. Angka dapat menunjukkan berapa uang yang direncanakan dan dibelanjakan. Ia belum tentu menjelaskan apakah sebuah keluarga di pedalaman pesisir, gunung, dan di kota lebih mudah memperoleh obat, apakah seorang anak di sana  dapat bersekolah, atau apakah bahan pangan sampai ke kampung tanpa harga yang mencekik.

Karena itu, APBD Kabupaten Mimika 2026 perlu dibaca bukan hanya sebagai dokumen keuangan, melainkan sebagai dokumen sosial (pendekatan tulisan ini).

Di dalamnya tersimpan cara pemerintah memandang wilayah, warga, jarak, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Setiap program adalah keputusan tentang siapa yang dianggap perlu dibantu, wilayah mana yang dianggap prioritas, dan bentuk pengetahuan apa yang dianggap sah dalam perencanaan (berjenjang).

Dokumen APBD Induk Mimika 2026 telah teridentifikasi melalui JDIH, bersama peraturan penjabaran dan perubahan anggaran. Namun, rincian pagu per OPD dan DPA-SKPD belum terbuka secara memadai. Di sisi lain, berita media pemerintah memperlihatkan banyak kegiatan: subsidi penerbangan perintis, bantuan pangan, bantuan modal, layanan kesehatan, studi jalan, jembatan, penataan permukiman, kegiatan TP-PKK, dan pelatihan Dharma Wanita. Di antara dokumen dan kegiatan itulah kita dapat membaca wajah kebijakan daerah.

Pertanyaannya bukan hanya: berapa banyak kegiatan dilaksanakan? Pertanyaan yang lebih penting ialah: kebijakan itu hidup di dalam dunia sosial yang seperti apa?

Negara yang hadir melalui jarak

Dalam antropologi, negara tidak selalu hadir melalui gedung kantor atau pidato pejabat. Negara hadir melalui benda dan layanan yang menyentuh kehidupan sehari-hari: pesawat yang membawa penumpang, beras yang tiba di kampung, tenaga kesehatan yang datang, pasien yang dilayani, jembatan yang dibangun, atau data keluarga dan stunting yang dicatat.

Di Mimika, subsidi penerbangan perintis memperlihatkan makna negara yang sangat konkret. Pemerintah tidak hanya membeli jasa angkutan. Ia sedang mengelola jarak. Di wilayah pegunungan dan pesisir, jarak tidak berhenti di ukuran kilometer. Jarak adalah harga obat, kehadiran dan keterlambatan guru, mahalnya bahan pokok, sulitnya mengurus administrasi, dan tertundanya pertolongan saat seseorang sakit.

Karena itu, subsidi penerbangan penumpang dan kargo memiliki keselarasan yang kuat dengan pelayanan dasar. Portal E-PINTAS mencatat beberapa penerbangan perdana pada 2026 dan menyebut subsidi bersumber dari APBD. Tetapi kebijakan belum selesai hanya karena pesawat terbang. Kita masih perlu tahu berapa penerbangan berlangsung sepanjang tahun, berapa penumpang dilayani, berapa volume kargo dikirim, siapa penerima manfaatnya, dan berapa biaya publik untuk setiap layanan. Di sinilah perbedaan antara keluaran dan manfaat menjadi penting. Pesawat yang terbang adalah keluaran. Berkurangnya keterisolasian adalah manfaat. Keduanya tidak boleh dianggap sama.

Soal jarak ini juga disinggung Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam sosialisasi manajemen talenta ASN Mimika pada 11 November 2026. Ia meminta layanan daring disediakan bagi warga yang mampu mengakses teknologi, tetapi warga yang belum mampu tetap harus dilayani langsung: lewat ambulans, dokter keliling, kapal, atau speed boat sesuai kondisi wilayah. Pesan itu tepat untuk Mimika. Layanan digital baru bermakna jika jaringan, gawai, dan literasi warga tersedia, dan di sebagian kampung pedalaman dan pesisir ketiganya belum tentu ada. Negara yang hadir adalah negara yang mau datang, bukan negara yang mensyaratkan warganya mencari.

Dari kampung sebagai lokasi menjadi kampung sebagai pengetahuan

Perencanaan pemerintah tidak sedikit menjadikan kampung sebagai titik di peta. Dalam pendekatan antropologis, kampung adalah ruang hidup. Ia memiliki sejarah, hubungan kekerabatan, otoritas adat, pola mobilitas, cara berbagi pangan, ingatan tentang bantuan, dan pengalaman panjang berhadapan dengan negara.

Jika pemerintah menyusun program stunting, misalnya, keluarga tidak boleh diperlakukan hanya sebagai angka dalam daftar keluarga berisiko. Stunting memang dapat diukur melalui indikator gizi, tetapi penyebabnya berhubungan dengan pendapatan, kebiasaan makan, air bersih, pengetahuan keluarga, akses transportasi, kualitas layanan, kepercayaan kepada petugas, dan praktek nilai-nilai budaya dan tradisi. Program yang hanya menghitung jumlah rapat atau paket makanan mungkin selesai secara administratif, tetapi belum tentu selesai secara sosial.

Rapat lintas sektor penurunan stunting di Mimika, yang disebut melibatkan 56 pihak dan menyasar 68 wilayah prioritas, menunjukkan kesadaran bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan satu dinas. Namun, rapat baru menjadi kebijakan apabila menghasilkan pembagian tanggung jawab, anggaran yang dapat dilacak, daftar keluarga yang dilayani, dan perubahan yang dapat diukur.

Antropologi mengajarkan bahwa data bukan cermin netral. Data adalah hasil pertemuan antara kategori negara dan kehidupan warga. Saat seorang warga dicatat sebagai penerima bantuan, kita perlu bertanya: siapa yang mendata, dengan definisi apa, melalui siapa, dan apakah warga memiliki kesempatan mengoreksi data itu?

Pemerintahan hibrid: OPD tidak bekerja sendirian

Teori hibrid dalam manajemen kebijakan daerah membantu menjelaskan kenyataan yang sering luput dari tabel APBD. Pemerintahan tidak lagi bekerja hanya melalui garis komando birokrasi. Ia bekerja melalui percampuran aktor: OPD, distrik, kampung, organisasi adat, gereja, NGO, perusahaan, kelompok perempuan, organisasi profesi, dan warga.

Kegiatan TP-PKK adalah contoh penting. Dalam kompilasi 2026, TP-PKK muncul melalui Posyandu, pemberian makanan tambahan, pendataan keluarga, kebun pangan, Dasawisma, dan kegiatan rumah sehat. Dharma Wanita melaksanakan pelatihan keterampilan bagi istri ASN. Dekranasda ikut mempromosikan produk lokal. KONI mengurus ekosistem olahraga. Semua itu berada di antara negara dan masyarakat.

Mereka bukan OPD, tetapi tidak sepenuhnya berada di luar pemerintahan. Mereka dapat menjadi perpanjangan jangkauan layanan, sekaligus membawa pengetahuan dan jaringan yang tidak dimiliki birokrasi. Inilah pemerintahan hibrid: kebijakan dikerjakan oleh berbagai aktor dengan logika yang berbeda.

Namun, hibriditas bukan alasan untuk mengaburkan tanggung jawab. Jika sebuah kegiatan menggunakan APBD, publik berhak mengetahui siapa penanggung jawabnya, berapa anggarannya, apa keluaran yang dijanjikan, dan bagaimana hasilnya dilaporkan. Kolaborasi boleh cair, tetapi akuntabilitas tidak boleh menguap.

Masalah muncul saat kegiatan organisasi pendamping dicatat sebagai keberhasilan program pemerintah tanpa menjelaskan sumber dana, status kelembagaan, dan kontribusi masing-masing aktor. Sebaliknya, kegiatan komunitas juga tidak boleh diremehkan hanya karena tidak menggunakan bahasa birokrasi. Posyandu, Dasawisma, atau kebun pangan sering menjadi ruang tempat kebijakan benar-benar diterjemahkan ke dalam kehidupan keluarga.

APBD dan seni menerjemahkan kebutuhan

Berita resmi tentang Jembatan Gantung Mioko, studi kelayakan Jalan Agimuga–Fakafuku–Timika, perencanaan Kota Potowaiburu dan Kapiraya, serta penataan permukiman menunjukkan bahwa pemerintah sedang membangun infrastruktur sekaligus memproduksi pengetahuan tentang wilayah.

Tetapi seminar bukan jalan. Dokumen tata ruang bukan air bersih. Penetapan lokasi kumuh bukan pengurangan kawasan kumuh. Dalam birokrasi, dokumen sering menjadi bukti kemajuan. Dalam kehidupan warga, kemajuan baru terasa saat akses berubah.

Karena itu, kebijakan daerah membutuhkan disiplin untuk membedakan tiga lapis: kegiatan, keluaran, dan manfaat. Rapat adalah kegiatan. Matriks rencana aksi adalah keluaran. Keluarga yang memperoleh layanan lebih baik adalah manfaat. Pelatihan adalah kegiatan. Peserta yang lulus adalah keluaran. Perubahan kemampuan dan pendapatan adalah manfaat.

Monev Semester I 2026 memberi sinyal yang perlu diperhatikan. Pemerintah melaporkan realisasi keuangan daerah sekitar 22 persen, rata-rata realisasi keuangan OPD belum mencapai 30 persen, dan 33 OPD berada di bawah 20 persen secara fisik. Angka tersebut bukan vonis kegagalan, tetapi peringatan bahwa antara rencana dan pelaksanaan terdapat ruang yang lebar.

Ukuran serupa berlaku untuk kesejahteraan. Zudan menilai APBD Mimika yang menembus Rp5 triliun mampu mensejahterakan warga jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang lebih dari 300 ribu jiwa. Jika dibagi rata, angkanya lebih dari Rp16 juta per penduduk. Namun rasio ini mengukur ketersediaan anggaran, bukan kesejahteraan. Ia adalah masukan, bukan manfaat. Tanpa rantai bukti, kita tidak dapat mengetahui apakah rupiah itu sampai ke keluarga di Mioko, di Agimuga, atau di pesisir Kamoro.

Ruang itu dapat diisi oleh perubahan desain kebijakan. Bappeda dan BPKAD perlu menyusun matriks keterlacakan yang menghubungkan prioritas, program, subkegiatan, DPA, lokasi, penerima manfaat, keluaran, dan hasil. Untuk program lintas sektor seperti stunting dan pelayanan pedalaman, indikatornya harus dibagi bersama, bukan dipisah menjadi laporan kecil tiap OPD.

Aparatur sebagai infrastruktur kebijakan

Semua gagasan tentang keterlacakan itu pada akhirnya dijalankan manusia. Sosialisasi manajemen talenta ASN Mimika pada 11 November 2026 menunjukkan arah yang relevan. Zudan menyebut Mimika memiliki sekitar 8.993 ASN dan anggaran daerah sekitar Rp5 triliun, lalu menegaskan bahwa anggaran sebesar itu menuntut aparatur yang berkemampuan dan berintegritas. Dalam kerangka esai ini, ASN adalah infrastruktur kebijakan: rantai antara APBD dan layanan tidak akan lebih kuat daripada orang-orang yang memegang setiap sambungannya.

Gagasan dasarnya ialah meritokrasi yang tidak berhenti pada pangkat dan golongan. Menurut Zudan, meritokrasi struktural melalui jenjang golongan perlu dilengkapi meritokrasi substantif yang menilai kompetensi, potensi, budaya kerja, dan kinerja. Pemetaan 17 jenjang dari golongan IA hingga IVE disederhanakan menjadi sembilan kotak (nine box). Mimika termasuk dalam 374 instansi yang telah menerapkannya, naik dari 42 instansi pada tahun sebelumnya. Di Mimika, 3.850 ASN telah mendaftar dan 3.808 di antaranya telah mengikuti profile assessment, atau kurang dari separuh dari seluruh ASN. Atas permintaan Bupati, BKN menambah 2.000 kuota. Itu langkah maju, sekaligus pengingat bahwa pemetaan baru menjangkau sebagian aparatur.

Di sini pertanyaan antropologis tentang data kembali relevan. Kotak talenta, seperti daftar penerima bantuan, adalah kategori yang dibuat negara untuk memahami manusia. Kita perlu bertanya: siapa yang menilai, dengan definisi potensi apa, dan apakah pegawai dapat menyanggah hasilnya?

Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa jabatan tidak boleh lagi ditentukan oleh hubungan kekerabatan, primordialisme, atau kepentingan tertentu. Pernyataan itu tegas, dan di daerah seperti Mimika dengan jaringan kekerabatan yang rapat ia juga berat dilaksanakan. Di Papua pertanyaannya berlapis: bagaimana menjaga ukuran yang objektif tanpa meniadakan semangat afirmasi bagi Orang Asli Papua yang menjadi dasar Otonomi Khusus? Jawabannya perlu dirumuskan secara terbuka, bukan dibiarkan menjadi kebiasaan yang diam-diam.

Hubungan antara aparatur dan warga juga perlu dibaca sebagai hubungan pengetahuan.

Zudan meminta ASN untuk mendengar kebutuhan warga dan memperlakukan keluhan sebagai peluang perbaikan, dengan semangat “satu keluhan menjadi seribu perbaikan”. Dalam kerangka pemerintahan hibrid, kanal keluhan itu harus terhubung dengan Posyandu, kampung, dan kelompok warga, bukan hanya dengan aplikasi. Keluhan yang tidak sampai ke meja pengambil keputusan dan tidak menghasilkan perbaikan yang terlihat adalah data yang hilang di tengah jalan.

Negara yang dapat dilacak

Pada akhirnya, persoalan APBD Mimika 2026 bukan kekurangan agenda. Agenda itu terlihat. Yang belum kuat adalah rantai buktinya.

Pemerintah daerah perlu membuka ringkasan DPA dan realisasi per OPD dalam bahasa yang dapat dibaca publik. Masyarakat tidak harus disuguhi seluruh istilah teknis, tetapi setidaknya dapat mengetahui: kegiatan apa yang dibiayai, berapa nilainya, di mana lokasinya, siapa penerimanya, dan apa hasilnya.

Dengan cara itu, APBD tidak berhenti sebagai dokumen legal yang sah. Ia menjadi kontrak sosial yang dapat diperiksa.

Antropologi mengingatkan bahwa pembangunan selalu berhadapan dengan kehidupan yang beragam. Teori hibrid mengingatkan bahwa pemerintah tidak bekerja sendirian. Manajemen talenta mengingatkan bahwa kebijakan hanya sebaik aparatur yang menjalankannya. Ketiganya bertemu pada satu tuntutan: kebijakan harus mampu menerjemahkan anggaran ke dalam relasi sosial yang nyata, tanpa kehilangan akuntabilitas.

Mimika tidak membutuhkan lebih banyak kegiatan yang hanya tampak selesai di atas kertas. Mimika membutuhkan kebijakan yang dapat dilacak dari ruang rapat ke kampung, dari APBD ke layanan, dan dari layanan ke perubahan hidup warga.

Itulah ukuran paling sederhana dari negara yang hadir.(*)

Timika, 12-11-2026