Melawan Lupa: Pemimpin Besar Dhortheys Hiyo Eluay jadi Tumbal Meloloskan Penerapan UU Otsus Papua

Oleh: Selpius Bobii – Eks Tapol Papua

TOKOH Papua Dortheys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua diculik oleh Kopasandra (Kopasus) atas perintah Presiden Megawati Soekarno Putri.

Penculikan terjadi pada Sabtu malam, 10 November 2001, sekitar pukul 21.45-22.00 WIT di kawasan Skyline, Jayapura. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan pulang ke Sentani bersama sopirnya, Aristoteles Masoka, usai menghadiri acara perayaan Hari Pahlawan di Markas Kopassus di Hamadi.

Pada keesokan harinya, 11 November 2001, Theys ditemukan tewas di dalam mobilnya yang terperosok ke jurang di daerah Koya, Muara Tami, Jayapura (sekitar 50 km dari pusat kota dan dekat perbatasan Papua Nugini). Sementara itu, sopirnya dinyatakan hilang hingga kini.

Hasil penyidikan kepolisian dan pengadilan militer pada tahun 2003 menyatakan bahwa pelaku penculikan dan pembunuhan tersebut adalah tujuh oknum anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, termasuk komandannya saat itu, Letkol Inf. Hartomo.

Penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001 dilatarbelakangi oleh motif politik untuk meredam gerakan perjuangan kemerdekaan Papua yang dipimpinnya secara damai melalui jalur adat dan diplomasi. Peristiwa ini terjadi tepat menjelang pengesahan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Sebagai Ketua PDP dan tokoh adat (Ondoafi), Theys menjadi figur sentral yang mampu mempersatukan aspirasi politik masyarakat adat Papua.

Pada tahun 1999, ia ikut mempelopori gerakan bangsa Papua dan memimpin perjuangan melalui jalur dialog serta pendekatan damai.

Tokoh terkemuka Papua ini diculik dan dibunuh untuk memuluskan pemberlakuan paket politik UU Otonomi Khusus Papua yang disahkan pada 21 November 2001. Theys dipandang oleh Negara Indonesia sebagai penghalang dalam memberlakukan paket politik Jakarta “UU Otonomi Khusus Papua” karena ia mengambil posisi tegas menolak pemberlakuan UU Otsus dan meminta Papua lepas dari bingkai NKRI.

Upaya negara meredam resistensi terhadap kebijakan Otonomi Khusus Papua, yang disahkan sebelas hari setelah kematiannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Theys Hiyo Eluay menjadi tumbal untuk memuluskan “kolonialisme pendudukan lanjutan melalui paket politik UU Otonomi Khusus Papua”.

Banyak orang Papua cerdik dan pandai tertipu dengan paket politik Jakarta UU Otsus ini. Banyak dari mereka menganggap bahwa paket politik ini akan mengantar orang Papua menjadi “tuan di atas negerinya sendiri”, namun kini orang Papua menjadi penonton di negerinya sendiri, namun kini orang Papua menjadi “budak” di atas negerinya sendiri, namun kini orang Papua menjadi minoritas di atas negerinya sendiri.

Dalam berbagai kesempatan, para pejabat Indonesia, baik orang Papua maupun non Papua selalu mengkampanyekan UU Otsus Papua adalah kompromi politik antara Indonesia dan Papua. Tetapi fakta sejarah membuktikan bahwa UU Otsus Papua hanya diterima oleh segelintir orang Papua yang haus harta dan tahta. Tidak ada konsultasi publik yang melibatkan bangsa Papua untuk membicarakan paket politik ini. Hanya segelintir orang Papua yang terjebak dalam permainan Jakarta. Kampus Uncen menjadi suksesi proyek Jakarta ini. Sementara aktivis Papua merdeka dan akar rumput bangsa Papua mengambil posisi menolak paket politik UU Otsus Papua ini.

Apa yang terjadi dengan implementasi UU Otsus Papua? Otsus Papua berhasil menciptakan jurang pemisah antara elit khusus yang menikmati Otsus. Hanya 1% orang Papua yang menikmati dana Otsus, sementara 99% orang Papua tidak menikmati hasil Otsus Papua. Dana Otsus Papua habis terbagi antara elit lokal dan elit Jakarta, serta program lain yang tidak memberikan manfaat bagi kebanyakan orang Papua.

Melalui UU Otsus Papua melahirkan berbagai pemekaran baik provinsi maupun kabupaten. Tujuannya adalah menduduki, memecah belah kesatuan orang Papua, merampok Sumber Daya Alam, menguasai pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan, serta mendepopulasi orang Papua. Targetnya adalah orang Papua musnah dari tanah leluhurnya.

Implementasi UU Otsus Papua telah terbukti menjadi jembatan pemarginalisasian dan pendepopulasi orang Papua. Kampanye perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan terhadap OAP hanya isapan jempol belaka.

Tanggal 21 November 2026 di seluruh Pemerintahan Papua akan mengenang “Hari Lahirnya UU OTSUS Papua”. Sebaiknya 21 November itu dimaknai sebagai “HARI LAHIRNYA KOLONIALISME PENDUDUKAN LANJUTAN DI TANAH PAPUA”.

Sebaiknya MRP di Tanah Papua memediasi masyarakat adat Papua untuk mengevaluasi implementasi UU OTSUS Papua: “Sejauh mana orang Papua menjadi tuan di atas negerinya sendiri? Ataukah terjadi sebaliknya?”

eski tubuh fananya sudah tiada 25 tahun terkubur menyatu bersama ibu pertiwi bumi Cenderawawasih. Tapi api semangat perjuangannya tetap berkobar hingga kapanpun.

Nabire: 10 November 2026. **