“YK sebagai anggota DPR Provinsi Papua Tengah tupoksinya bukan di Timika, tetapi di provinsi. Jangan setiap saat protes terus terhadap Bupati,” ujarnya.

Sebagai tim pengawal pemerintahan JOEL, Marianus mengaku terganggu dengan berbagai kritik dan pernyataan YK yang menurutnya terkesan terus-menerus menyerang Bupati Mimika.

“Setiap pernyataan yang disampaikan YK seolah-olah semuanya benar, padahal belum tentu demikian,” katanya.

Marianus juga menyarankan agar YK lebih banyak belajar politik yang sehat dari para politisi senior Mimika yang saat ini juga duduk sebagai anggota DPR Provinsi Papua Tengah.

“Berbicaralah sesuai tugas pokok dan fungsi serta wilayah kerja. Jangan sampai berlebihan dengan melupakan tugas yang sesungguhnya,” tegasnya.

Baca Juga:
200 Perwakilan Ormas dan Organisasi Keagamaan Mimika Kini Miliki Pemahaman Menggunakan Aplikasi Meno Sidak Kanda
Pergantian Bendahara OPD Berpotensi Menimbulkan Kesalahan Administrasi, BPKAD Mimika Adakan Bimtek Pembinaan Akuntabilitas Keuangan OPD Melalui SIPD
Praktek Menjual Proyek atau Pinjam Bendera Tender Terbatas Afirmasi OAP Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Ia bahkan menyatakan siap menghadapi siapa pun yang dinilai mengganggu jalannya pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Mimika.

Sementara itu, YK dalam pernyataan tertulis yang beredar di sejumlah grup WhatsApp dan akun Facebook, menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong.

YK mengaku heran dengan pemberitaan media yang menurutnya menggambarkan adanya berbagai program pembangunan di Kabupaten Mimika, sementara berdasarkan pengamatannya kondisi di lapangan berbeda.

Ia menyebut selama hampir dua tahun kepemimpinan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong belum terlihat pembangunan, baik di tingkat distrik, kampung maupun di wilayah perkotaan.

Menurut YK, pembangunan yang terlihat saat ini merupakan proyek yang telah dikerjakan pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya, Eltinus Omaleng.

Selain itu, ia menilai pemerintahan JOEL lebih banyak melaksanakan kegiatan seremonial, melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, mengurus kegiatan PKK dan Dekranasda, sementara pembangunan fisik dinilai belum terlihat.

YK juga menyinggung adanya utang pemerintah daerah tahun 2025 yang menurutnya mencapai sekitar Rp200 miliar dan belum dibayarkan kepada kontraktor.

Ia turut menyoroti masih banyaknya jabatan yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dibanding pejabat definitif.

Dalam penutup pernyataannya, YK mengaku prihatin terhadap kondisi Kabupaten Mimika karena sebagai putra asli Mimika ia menginginkan daerah tersebut terus berkembang dan maju. **

Dibaca: 98