Timika,papuaglobalnews.com – Marianus Maknaepeku selaku tim pengawas pasangan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong (JOEL) mengingatkan Yohanes Kemong (YK), anggota DPR Provinsi Papua Tengah, agar lebih fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi serta menghentikan kritik yang dinilainya berlebihan terhadap pemerintahan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.

Pernyataan tersebut disampaikan Marianus sebagai tanggapan atas tulisan Yohanes Kemong yang beredar di sejumlah grup WhatsApp dan akun Facebooknya pada Jumat 10 Juli 2026.

Dalam tulisannya, YK menilai selama hampir dua tahun kepemimpinan JOEL belum terlihat pembangunan fisik, baik di kampung maupun di wilayah perkotaan.

“YK itu anggota DPR Provinsi Papua Tengah. Fokuslah pada fungsi pengawasan, anggaran, dan regulasi terhadap Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang dipimpin Gubernur Meki Fritz Nawipa,” kata Marianus kepada papuaglobalnews.com, Jumat 10 Juli 2026.

Menurut Marianus, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT), YK memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut diwujudkan melalui tugas dan kewenangan khusus, terutama dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sesuai dengan kekhususan Papua Tengah.

Baca Juga:
200 Perwakilan Ormas dan Organisasi Keagamaan Mimika Kini Miliki Pemahaman Menggunakan Aplikasi Meno Sidak Kanda
Pergantian Bendahara OPD Berpotensi Menimbulkan Kesalahan Administrasi, BPKAD Mimika Adakan Bimtek Pembinaan Akuntabilitas Keuangan OPD Melalui SIPD
Praktek Menjual Proyek atau Pinjam Bendera Tender Terbatas Afirmasi OAP Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Secara rinci, Marianus menjelaskan tugas dan kewenangan anggota DPR Provinsi meliputi:

Fungsi Legislasi, yaitu membentuk dan menetapkan Perda bersama Gubernur, termasuk Perdasi dan Perdasus.

Fungsi Anggaran, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD yang diajukan Gubernur.

Fungsi Pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan Perda, kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta pelaksanaan APBD.

Selain itu, anggota DPR Provinsi juga memiliki hak-hak kedewanan seperti hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, serta hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah kepada pemerintahan provinsi.

Marianus menegaskan dasar hukum pembentukan dan kewenangan DPR Provinsi Papua Tengah mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

“Silakan mengawasi kinerja Pemerintahan Gubernur Meki dan OPD-OPD di Provinsi. Karena di Mimika sudah ada anggota DPRK sendiri. Bekerjalah sesuai tupoksi, jangan berlebihan,” tegasnya.

Ia menambahkan, sebagai anggota DPR Provinsi, YK juga berkewajiban memberikan masukan dan gagasan kepada Gubernur guna mempercepat pembangunan ibu kota Provinsi Papua Tengah, termasuk menilai program-program yang sasarannya belum sampai ke delapan kabupaten yang ada.

Marianus menilai Bupati Johannes Rettob merupakan seorang birokrat yang memahami tata kelola pemerintahan sehingga diyakini mampu menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sesuai visi dan misi membangun dari kampung ke kota.

Ia juga berharap masyarakat memberikan ruang kepada pemerintahan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong untuk menjalankan program pembangunan selama lima tahun masa kepemimpinan mereka.

“YK sebagai anggota DPR Provinsi Papua Tengah tupoksinya bukan di Timika, tetapi di provinsi. Jangan setiap saat protes terus terhadap Bupati,” ujarnya.

Sebagai tim pengawal pemerintahan JOEL, Marianus mengaku terganggu dengan berbagai kritik dan pernyataan YK yang menurutnya terkesan terus-menerus menyerang Bupati Mimika.

“Setiap pernyataan yang disampaikan YK seolah-olah semuanya benar, padahal belum tentu demikian,” katanya.

Marianus juga menyarankan agar YK lebih banyak belajar politik yang sehat dari para politisi senior Mimika yang saat ini juga duduk sebagai anggota DPR Provinsi Papua Tengah.

“Berbicaralah sesuai tugas pokok dan fungsi serta wilayah kerja. Jangan sampai berlebihan dengan melupakan tugas yang sesungguhnya,” tegasnya.

Ia bahkan menyatakan siap menghadapi siapa pun yang dinilai mengganggu jalannya pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Mimika.

Sementara itu, YK dalam pernyataan tertulis yang beredar di sejumlah grup WhatsApp dan akun Facebook, menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong.

YK mengaku heran dengan pemberitaan media yang menurutnya menggambarkan adanya berbagai program pembangunan di Kabupaten Mimika, sementara berdasarkan pengamatannya kondisi di lapangan berbeda.

Ia menyebut selama hampir dua tahun kepemimpinan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong belum terlihat pembangunan, baik di tingkat distrik, kampung maupun di wilayah perkotaan.

Menurut YK, pembangunan yang terlihat saat ini merupakan proyek yang telah dikerjakan pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya, Eltinus Omaleng.

Selain itu, ia menilai pemerintahan JOEL lebih banyak melaksanakan kegiatan seremonial, melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, mengurus kegiatan PKK dan Dekranasda, sementara pembangunan fisik dinilai belum terlihat.

YK juga menyinggung adanya utang pemerintah daerah tahun 2025 yang menurutnya mencapai sekitar Rp200 miliar dan belum dibayarkan kepada kontraktor.

Ia turut menyoroti masih banyaknya jabatan yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dibanding pejabat definitif.

Dalam penutup pernyataannya, YK mengaku prihatin terhadap kondisi Kabupaten Mimika karena sebagai putra asli Mimika ia menginginkan daerah tersebut terus berkembang dan maju. **

Dibaca: 98