Lemasa Desak Kubu Dang dan Newegalen Hentikan Konflik di Kwamki Narama, Keluarkan Tujuh Pernyataan Sikap Tegas

Konflik Kwamki Lama telah menimbulkan ketakutan yang meluas di kalangan anak-anak sekolah, para ibu, dan masyarakat tujuh suku, yang kini tidak dapat beraktivitas dengan bebas di Timika. Perang antar saudara ini pun telah bergeser menjadi tindak kriminal perkotaan yang semakin meresahkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami, Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), selaku penjaga dan pemilik Tanah Amungsa, dengan ini menyatakan sikap secara tegas bahwa :

1. Mengutuk keras segala bentuk pembunuhan, pertikaian, dan perang saudara yang terjadi di wilayah Kwamki Lama dan sekitamya, yang berada di atas Tanah Amungsa.

2. Menuntut agar konflik yang telah berlangsung sejak Oktober 2025 dan telah merenggut 18 (delapan belas) korban jiwa segera dihentikan. Siapa pun yang datang ke Tanah Amungsa, datang ke honai kami sebagai tamu, bukan untuk menodai tanah kami dengan darah sesama manusia.

3. LEMASA mencermati secara saksama berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, TNI/POLRI, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta DPRP Papua Tengah, dalam mengupayakan penghentian konflik dan menyepakati sejumlah kesepakatan damai. Namun, alih-alih menaati kesepakatan tersebut, kedua belah pihak yang bertikai justru melanggarnya, sehingga kini terjadi peristiwa pembunuhan yang berulang kali di luar lapangan perang. Kondisi ini menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang sangat serius, serta menciptakan rasa takut yang mencekam masyarakat tujuh suku di dalam Kota Timika.

Sehubungan dengan hal tersebut, LEMASA dengan tegas mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, serta TNI/POLRI untuk segera menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam konflik melalui pendekatan hukum positif yang berlaku. Apabila hukum positif tidak dapat ditegakkan secara efektif, LEMASA mendesak agar pihak-pihak yang berkonflik (WEM-UM/”Tuan Perang”) segera dievakuasi ke wilayah asal masing-masing guna memulihkan rasa aman dan ketertiban Masyarakat kota Timika.

4. Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Puncak, TNI, Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pihak terkait agar segera mengambil langkah tegas berupa penangkapan aktor utama dan penegakan hukum tanpa penundaan.

5. Aparat keamanan segera tertibkan kota Timika dengan mobil gelap, mobil tanpa plat, mobil yang masuk-keluar lokasi konflik maupun basis-basis persinggaan kelompok bertikai di dalam kota Timika dan sekitarnya.

6. Selama Pemerintah dan Aparat keamanan menangani konflik, barangsiapa yang mengeluarkan pernyatan yang mengancam kepada individu, kelompok, suku, dan lembaga aparat keamanan segera menindak tegas kepada oknum-oknum yang bersangkutan.
7. Menghendaki agar Kota Timika kembali menjadi kota yang damai, aman, serta menjadi tujuan bekerja, menempuh pendidikan, memperoleh layanan kesehatan, dan berusaha bagi seluruh masyarakat (Moses Kilangin mengatakan bahwa nemeak neme-e, nawarak-naware, wemo kamae-kalokamac (hidup berdampingan, persaudaraan, kekeluargaan, perdamaian dan tidak boleh ada perang).

LEMASA tegaskan: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA, TNI, DAN POLRI AGAR SEGERA MENGAMBIL TINDAKAN YANG TEGAS DAN TERUKUR UNTUK MENGHENTIKAN PEMBUNUHAN DI ATAS TANAH KAMI. **