Timika,papuaglobalnews.com – Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara terpusat di satu tempat, lantai 3 Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Mimika di Jalan Cenderawasih akan dijadikan pusat Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Mall Pelayanan Publik Digital (MPPD).

Peluncuran program MPP) dan MPPD direncanakan oleh Bupati Mimika Johannes Rettob pada Juni 2025 ini.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika Marselino Mameyao, kepada media di ruang kerjanya menjelaskan, mensukseskan peluncuran itu dirinya bersama Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Kesehatan yang diwakilkan oleh Lenni Matasik telah mengadakan rapat persiapan di Kantor DPMPTSP, SP3, Selasa 3 Juni 2025.

Mempercepat peluncuran MPP dan MPP Digital sesuai arahan Bupati Mimika yang masuk dalam agenda 100 hari kerja.

Penggunaan lantai 3 Kantor Disdukcapil ini setelah berkoordinasi dengan Slamet Sutejo, Kepala Disdukcapil sesuai arahan Bupati lantaran ruangan lantai 3 tersebut sangat luas.

Baca Juga:
Perda Perlindungan Pengusaha OAP Jangan jadi Selembar Kertas Tersimpan Rapi di Laci
Petani Kopi Puncak Apresiasi Pelatihan Budidaya Kopi Berkelanjutan, Harap Pemerintah Bantu Fasilitas Pengolahan
Protes Keras atas Penertiban Tebang Pilih dan Desakan Penertiban Kios Ilegal di Bundaran SP 2

Penerapan MPP dan MPP Digital bertujuan mendekatkan pelayanan kepada publik. Di ruangan itu akan dilengkapi beberapa stand untuk pelayanan publik. Diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Bapenda, Pajak, Samsat, Satlantas, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja.

Marselino mengakui DPMPTSP sudah memiliki lahan di Jalan W.R. Soepratman untuk membangun kantor tiga lantai. Pembangunannya direncanakan tahun 2026 nanti.

Dibaca: 159
Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.