Timika,papuaglobalnews.com – Bupati Mimika Johannes Rettob memaparkan Mimika memiliki keberagaman suku. Terdapat dua ​suku asli besar (pemilik hak ulayat): yaitu Amungme dan Kamoro, dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 2%. Lima suku kekerabatan yaitu suku Dani, Damal, Mee, Duga, dan Moni, dengan jumlah kurang lebih 5%.

Bupati John paparkan ini sebagai pembicara kedua dalam sesi berbagi pengalaman mengelola toleransi dengan materi Sinergi dalam Keberagaman Mewujudkan Mimika sebagai Daerah Harmonis berlangsung di Gedung Futsal Mimika Sport Complex di Jalan Caritas SP2, Minggu 15 November 2026.

Selain menjelaskan dua suku besar dan lima suku kekerabatan, John juga menyebutkan Mimika mempunyai lembaga adat, kelompok suku dan paguyuban Nusantara dari berbagai daerah  di Indonesia lebih dari 100 sub-suku, dengan presentasi kurang lebih 40%.

Selain itu Mimika dengan adanya tambang PT Freeport dihuni masyarakat ekspatriat. Warga negara asing dari luar negeri yang bekerja di Mimika, berjumlah lebih dari 20%.

​Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kabupaten Mimika sebut John, saat ini mencapai 325.596 jiwa. Ribuan warga ini berada di 18 distrik (sebutan kecamatan dalam konteks Otonomi Khusus Papua), 19 kelurahan dan 133 kampung, yang tersebar di wilayah dataran rendah, pegunungan, hingga pesisir pantai.

John juga memaparkan dari sisi keagamaan berdasarkan data sementara di Kabupaten Mimika dari lima pemeluk agama sebagai berikut:

​Kristen Protestan sekitar 48,7% mendominasi, berjumlah kurang lebih sekitar 151.000 jiwa.

​Islam berjumlah kurang lebih sekitar 88.000 jiwa atau 28,09%.

​Katolik berjumlah kurang belih sekitar 71.000 jiwa atau 22,76%.

​Hindu berjumlah sekitar 250 jiwa atau 0,08%.

​Buddha berjumlah sekitar 150 jiwa atau 0,05%. ​Aliran Kepercayaan Konghucu sekitar 23 jiwa  dalam pengelolaannya kerap bergabung dengan umat Buddha.

John juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen penuh dalam merawat keharmonisan umat beragama melalui berbagai kebijakan nyata dengan memberikan bantuan rumah ibadah dan kegiatan keagamaan.

“Pemerintah daerah secara rutin mengalokasikan dana hibah setiap tahunnya, tidak hanya untuk membantu pembangunan rumah ibadah, tetapi juga untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan bagi semua agama. Meskipun demikian, dengan adanya peraturan terbaru dari pemerintah pusat, alokasi dana hibah ini harus disesuaikan dan dikurangi. Kami berharap masyarakat memahami bahwa penyesuaian ini murni karena regulasi, bukan karena pemerintah daerah menghentikan dukungan,” paparnya.

Selain itu lanjutnya, pemerintah menyediakan anggaran sekitar Rp12 miliar setiap tahun untuk memberikan insentif kepada kurang lebih 1.000 tokoh agama (mulai dari pendeta, imam, pandito, biksu, dan rohaniwan lainnya) serta tokoh-tokoh paguyuban, di mana masing-masing menerima Rp1.000.000 per bulan.

“​Dukungan penuh ini terus kita jaga dan tingkatkan untuk memastikan seluruh agenda keagamaan bisa berjalan lancar,” katanya.

John juga mensharingkan dalam mewujudkam toleransi setiap hari raya keagamaan mengajak semua elemen masyarakat agama apapun mengikuti malam takbiran, saling mengunjungi di hari raya Natal, Idul Fitri. Pada hari raya natal umat beragama lain ambil bagian dalam penjagaan keamanan dan ketertiban selama perayaan berlangsung. Pemandangan serupa juga ditunjukan oleh umat agama lain pada saat perayaan sholat Idul Fitri, Idul Adha menjaga keamanan. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.