Ketua DAD Mimika Sayangkan Pemkab Selenggarakan FGD Otsus Tanpa Melibatkan Masyarakat Adat
DAD Mimika akan terus mengawasi dan memastikan agar hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan Otsus di Mimika dipenuhi sepenuhnya.
Dikatakan, pemerintah musti paham mengapa dana Otsus itu bisa ada untuk Papua. Pemanfaatannya memang benar- benar diperuntukan bagi masyarakat adat Papua. Hal ini yang perlu semua pimpinan- pimpinan daerah mengerti.
“Saya harap, cara pandang yang hanya pada materi lebih baik tidak usa duduk di dinas-dinas strategi yang akan bicara soal orang asli Papua. Otsus suda 20 puluh tahun berjalan, namun sampai saat ini orang asli Papua hanya masih mengemis di jalan, ini kacau,” kritiknya.
Ia berharap kepada Bupati Mimika bisa mengubah formula untuk penanganan dana Otsus, agar ada sentuhan dan juga pengawasan lebih baik.
“Saya lihat sampai sekarang masyarakat adat Papua, sejak Otsus dikucurkan tidak ada perubahan apa-apa dari semua aspek. Perlu saya sampaikan juga bahwa Otsus bukan hanya soal uang semata, tapi Otsus itu bicara juga soal kebijakan afirmasi,” tegasnya. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
