Kementerian Pertanian Siap Cetak 7.000 Hektar Sawah di Mimika

Timika,papuaglobalnews.com – Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Program Strategis Nasional (PSN) tahap pertama siap mencetak 7.000 hektar sawah petani di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Hortikultura dan Perkebunan (DPTHP) Kabupaten Mimika, Abdul Haris Sudarmono, kepada redaksi papuaglobalnews.com, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Haris mengungkapkan, kepastian pencetakan 7.000 hektar sawah tersebut berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pada 5-6 Agustus 2026, dengan agenda pembahasan cetak sawah tahun 2026 bersama Dirjen Perluasan Areal.

Dalam Rakor tersebut, kata Haris, disampaikan bahwa dalam pelaksanaan PSN tidak boleh ada masyarakat yang melakukan penolakan.

Untuk wilayah Kabupaten Mimika, dari 7.000 hektar sawah tersebut telah didesain oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Lahan yang didesain merupakan lahan milik masyarakat sendiri.

Pemerintah membantu dalam bentuk pembukaan lahan, penyediaan peralatan, bibit dan pupuk, dengan tenaga kerja berasal dari masyarakat petani pemilik lahan itu sendiri. Hasil panen padi nantinya akan diserap oleh Bulog setempat, sementara seluruh pendapatan hasil panen menjadi milik para petani.

Haris menjelaskan, 7.000 hektar cetak sawah tersebut sesungguhnya merupakan alokasi untuk masyarakat Sorong. Namun, karena mendapat penolakan dari masyarakat setempat, Kementerian Pertanian kemudian mengalihkan program tersebut ke Kabupaten Mimika.

“Kita harap tidak ada masyarakat yang tolak. Karena ini bukan buka lahan baru. Tetapi memanfaatkan lahan milik masyarakat yang selama ini sudah digunakan namun belum optimal karena mahalnya biaya,” kata Haris.

Ia menyebutkan, lahan yang menjadi sentra cetak sawah berada di wilayah Distrik Iwaka, meliputi SP5, SP7 dan sekitarnya.

Lahan yang akan dibangun menjadi sawah tersebut merupakan milik masyarakat sendiri sehingga tidak perlu dilakukan pembayaran ganti rugi. Pembukaan lahan sawah dilakukan untuk membantu masyarakat, terutama dari sisi penyediaan sarana dan prasarana.

Haris mengakui, sebelum dilakukan pengukuran, DTPHP terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada masyarakat petani sebagai penerima manfaat.

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa tanah yang digarap merupakan milik masyarakat dan pemerintah hanya membantu membuka serta menata lahan pada tahap awal sehingga tidak ada tuntutan ganti rugi.

Dikatakan, dalam pelaksanaan PSN tersebut, biaya paling besar berada pada tahap awal pembukaan dan pencetakan sawah serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Ia menambahkan, sesuai pemaparan Dirjen Perluasan Areal Kementerian Pertanian, terdapat dua paket utama dalam program tersebut. Paket pertama berupa pencetakan sawah, sedangkan paket kedua meliputi pembukaan akses jalan tani, pembangunan irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih serta pupuk.

Setelah sawah berproduksi, hasil panen akan dibeli oleh Bulog.

Haris menegaskan, seluruh anggaran pencetakan sawah dan fasilitas penunjang lainnya dibantu sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian. Selama proses pengerjaan pencetakan sawah, petani akan didampingi oleh tim penyuluh DTPHP.

Ia kembali menjelaskan bahwa 7.000 hektar cetak sawah tersebut merupakan alokasi untuk masyarakat Papua Barat Daya. Namun, setelah dilakukan desain, program tersebut ditolak masyarakat setempat sehingga kemudian dipindahkan ke Mimika.

Dalam Rakor tersebut, lanjut Haris, Dirjen Perluasan Areal meminta dirinya segera kembali ke Timika dan memastikan kepada masyarakat agar tidak ada penolakan, mengingat dalam waktu dekat anggaran program segera disalurkan. Program tersebut diharapkan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat petani sendiri.

Menindaklanjuti hasil Rakor itu, Haris bersama tim telah turun ke lapangan untuk bertemu dengan para petani guna menyosialisasikan PSN 7.000 hektar cetak sawah sekaligus memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sementara untuk fasilitas alat berat berupa excavator akan disediakan oleh kontraktor pemenang tender dari Pemerintah Pusat.

Ia mengungkapkan, dalam penataan PSN 7.000 hektar cetak sawah tersebut, DTPHP didampingi Tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam proses pembuatan desain.

Menurutnya, salah satu syarat utama dalam mencetak sawah adalah ketersediaan sumber air.
Kabupaten Mimika, kata Haris, dari sisi persyaratan sangat memenuhi. Berdasarkan hasil desain Tim ITS Surabaya, meskipun tanpa irigasi, dari sisi ketersediaan air dinilai mencukupi dan dapat berasal dari tadah hujan.

Namun, tetap diperlukan dukungan irigasi dan sirkulasi air agar lahan sawah tidak tergenang, sehingga tidak terjadi keasaman tanah maupun pembusukan akar tanaman.

Ia menambahkan, saat ini Tim ITS Surabaya masih melanjutkan desain untuk 7.000 hektar cetak sawah tahap kedua sesuai permintaan masyarakat Papua dalam kegiatan Pekan Nasional (Penas) di Gorontalo beberapa waktu lalu.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh petani dari Mimika dikumpulkan di hadapan Menteri Pertanian dan ditanya satu per satu. Para petani Mimika terutama Orang Asli Papua (OAP) kemudian meminta pemerintah menambah program pencetakan sawah sebanyak 7.000 hektar lagi.

Desain tambahan tersebut dibuat untuk menindaklanjuti permintaan para petani sendiri.

Haris mengatakan, dengan adanya penambahan desain tersebut, ke depan akan terdapat 14.000 hektar sawah yang akan dicetak di Kabupaten Mimika.

Ia memastikan mulai tahun ini 7.000 hektar sawah sudah dapat dijalankan. Sementara usulan tambahan 7.000 hektar yang telah disetujui Kementerian Pertanian dan kini masih dalam proses desain oleh pihak ITS Surabaya selaku koordinator, diperkirakan akan dilaksanakan pada tahun 2027.

Untuk PSN cetak sawah tahap pertama ini, Haris bersama tim desain telah melaporkan rencana tersebut kepada Bupati Mimika Johannes Rettob.

Atas laporan tersebut, lanjut Haris, Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan sambutan positif serta dukungan yang kuat dalam bentuk surat pernyataan.

Jenis padi yang akan ditanam nantinya disesuaikan dengan jenis padi yang selama ini dibudidayakan oleh petani Mimika.

Di akhir penjelasan, Haris kembali mengingatkan agar masyarakat tidak menolak program PSN cetak sawah tersebut. Sebab, apabila terjadi penolakan, program tersebut dapat dialihkan ke daerah lain yang siap menerima. **