KKT II Nasional Mimika Deklarasikan Delapan Poin Kesepakatan dan 11 Komitmen Bersama
Kami seluruh pemerintah daerah kabupaten, kota di Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama, pemimpin agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, pemuda, perempuan, dunia usaha, dan seluruh peserta Konferensi Kota Toleran 2026 di Kabupaten Mimika menyadari bahwa:
- Keberagaman merupakan kekayaan dari fondasi kehidupan bangsa Indonesia.
- Toleransi merupakan bagian penting dari demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- Kebebasan beragama, berkeyakinan merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
- Diskriminasi dan intoleransi dapat mengancam kohesi sosial dalam tata kebinekaan Indonesia.
- Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam membangun masyarakat yang inklusif.
- Masyarakat sipil, tokoh agama, dan komunitas merupakan mitra strategis pemerintah dan aktor strategis dalam memajukan toleransi serta membangun toleransi dan kerukunan.
- Perjumpaan lintas identitas agama dan budaya merupakan instrumen penting untuk mencegah konflik dan mengokohkan keberagaman Indonesia.
- Praktik baik toleransi, inklusif, dan harmoni di berbagai daerah perlu dikembangkan, diperluas, dan direplikasi.
Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk:
- Memperkuat toleransi dan inklusivitas di daerah dengan memastikan regulasi daerah yang mendukung pemajuan toleransi dan pembangunan tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif.
- Melindungi hak seluruh warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan menjamin mobilisasi aparatur daerah yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada minoritas, kelompok rentan, dan korban.
- Mencegah dan menangani diskriminasi atas dasar agama, keyakinan etnis, gender, maupun identitas sosial.
- Memperkuat peran forum-forum bersama antarwarga negara, terutama FKUB, dalam menjalankan fungsi-fungsi penguatan literasi di dalam dan antaragama.
- Ruang perjumpaan lintas identitas memediasi dan memitigasi konflik sosial serta melakukan pendidikan publik yang dibutuhkan.
- Mengarusutamakan dialog lintas agama dalam pencegahan dan penanganan seluruh persoalan terkait dengan pendirian rumah ibadah, interaksi lintas identitas, pemajuan-pemajuan toleransi, dan penghapusan eksklusi.
- Memperkuat pendidikan toleransi dan penguatan keberagaman bagi generasi muda.
- Mengembangkan kebijakan publik yang toleran, inklusif, dan tidak diskriminatif.
- Melindungi kelompok rentan dan kelompok korban dalam aneka kasus yang melanggar dan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional mereka.
- Memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam membangun dan memajukan ekosistem toleransi dan tata pemerintahan yang inklusif dan harmonis di daerah.
- Membangun jejaring kota dan kabupaten toleran dan inklusif di Indonesia.
Sementara Johannes Rettob dalam sambutan pada penutupan panel diskusi mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah meluangkan waktu datang hadir pada KKT II Nasional di Timika selama tiga hari.
Ia menitipkan pesan kepada semua peserta sampaikan kepada semua bahwa Papua itu aman dan damai dengah tujuan ada investor yang mau datang menanamkan modalnya di sini.
Lewat kegiatan yang memberikan dapat multiple effect yang bisa memperkenalkan Mimika dengan kedamaian.
“Kita bisa memperkenalkan Mimika karena toleransi, kita bisa mempertemukan membuat Mimika ini biar dikenal dengan hal-hal yang lain. UMKM kita hidup, hotel kita hidup, transportasi kita hidup, dan pasti meningkatkan ekonomi kami di Mimika,” katanya.
Ia berharap para peserta membelanjakan sesuatu dari pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dari Mimika sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke daerahnya masing-masing sebagai bentuk dukungan menambah ekonomi Mimika. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.








