Timika,papuaglobalnews.com – Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) melalui Komite Pimpinan Kota (KPK FIM-WP) mengeluarkan seruan aksi damai bertajuk “Papua Darurat Militerisme, Investasi, dan Krisis Kemanusiaan” pada Minggu 9 November 2025. Aksi ini akan digelar  besok Senin, 10 November 2025, pukul 09.00 Waktu Papua, dengan titik kumpul di Uswim, Jepara 2, Karang Pasar Siriwini, dengan tujuan akhir di Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP-PT).

Seruan aksi yang ditandatangani oleh Korlap Umum Yulianus Jenambani, Wakorlap Yance Pogau, serta Penanggung Jawab Yanto Paitel, ini mengangkat keprihatinan mendalam terhadap situasi sosial, ekonomi, dan keamanan di Tanah Papua. FIM-WP menilai bahwa kekayaan alam Papua yang melimpah dan keanekaragaman budayanya justru menjadi sumber penderitaan bagi rakyat Papua karena dikelola secara tidak adil dan disertai pendekatan militeristik yang berkepanjangan.

Dalam pernyataannya, FIM-WP menyebut sejak bergabungnya Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wilayah ini terus dihadapkan pada berbagai tantangan multidimensional yang bersumber dari warisan kolonialisme, pembangunan yang timpang, serta kebijakan militer yang masif. Mereka menilai kebijakan pembangunan nasional di Papua masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, bukan pada kesejahteraan masyarakat adat.

“Pembangunan yang dijalankan selama ini bias dan tidak berpihak pada masyarakat lokal. Kebijakan yang diambil justru memperluas ketimpangan ekonomi, sementara militerisasi menjadi alat untuk melanggengkan kontrol terhadap sumber daya alam Papua,” tulis FIM-WP dalam seruannya.

Mereka juga menyoroti bahwa meskipun status Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) telah resmi dicabut sejak tahun 1998, kekerasan dan konflik bersenjata masih terus terjadi. Data dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) mencatat, sepanjang tahun 2023 terdapat 69 kasus kekerasan dan konflik bersenjata di berbagai wilayah Papua, dengan korban sipil yang terus berjatuhan.

Baca Juga:
Bupati John Rettob Resmikan Gereja GPdI Holy Spirit, Bukti Api Roh Kudus dan Mujizat Tuhan
DPC APDESI Mimika Gelar Rapat Perdana, Bahas Pembentukan Kepengurusan Inti
Tragedi 16 Maret 2006: “Kematian Demokrasi di Tanah Papua”

Menurut FIM-WP, kekerasan ini bukan insiden sporadis, melainkan kondisi yang persisten dan sistematis.

“Konflik bersenjata di Papua melibatkan berbagai pihak, termasuk warga sipil, aparat keamanan, dan kelompok bersenjata. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan Papua bukan hanya keamanan, tetapi juga persoalan struktural yang harus diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan dan dialog,” tegas FIM-WP.

Selain itu, FIM-WP menilai pembangunan ekonomi di Papua terlalu terfokus pada investasi berskala besar seperti pertambangan dan perkebunan dalam bingkai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dominasi investasi di sektor-sektor tersebut, menurut mereka, telah mengabaikan potensi besar di bidang perikanan, pertanian, dan pariwisata yang justru lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal.

“Masifnya kehadiran militer di Papua tidak bisa dilepaskan dari upaya perlindungan terhadap proyek-proyek investasi berskala besar. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan erat antara ekspansi investasi dengan peningkatan militerisasi,” lanjut FIM-WP.

Kondisi tersebut, menurut FIM-WP, menciptakan lingkaran setan berupa kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perampasan ruang hidup masyarakat adat.

“Pola pembangunan seperti ini hanya memperdalam penderitaan rakyat Papua dan menjauhkan cita-cita kesejahteraan,” kritik FIM-WP.

Melalui aksi damai yang akan digelar pada 10 November 2025 mendatang, FIM-WP mengajak seluruh masyarakat Papua dan Indonesia untuk bersama-sama menyuarakan keadilan, menghentikan kekerasan, serta menolak bentuk-bentuk eksploitasi yang merugikan masyarakat adat.

“Dengan aksi damai ini, kami ingin menegaskan bahwa Papua bukan hanya wilayah sumber daya alam, tetapi juga rumah bagi manusia yang berhak hidup aman, damai, dan bermartabat,” tegas FIM-WP dalam penutup seruan aksinya. **

Dibaca: 175