Timika,papuaglobalnews.com – Dalam rangka mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menggelar hearing sekaligus diskusi bersama para pemangku kepentingan terkait pengembangan Kampung Nelayan Pomako di Kabupaten Mimika, Selasa 5 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Timika ini tidak hanya membahas pengembangan kampung nelayan, tetapi juga mencari solusi atas persoalan aset Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Pomako.

Hearing tersebut menghadirkan perwakilan PT Freeport Indonesia, masyarakat Kamoro dari Distrik Mimika Timur, lembaga adat, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Samuel Yogi, serta Kepala Dinas Perikanan Klemens Ohoiwirin.

John NR Gobai menjelaskan, inisiatif ini diambil karena dirinya sangat memahami berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat Kamoro yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Salah satu persoalan utama adalah kesulitan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Selama ini nelayan harus menempuh jarak jauh ke SPBU di kota karena belum adanya SPBN di sekitar pelabuhan,” ujar John kepada papuaglobalnews.com.

Baca Juga:
Pembangunan Rumah Masuk Tahap Pemasangan Rangka Atap
Program TMMD, Pengerjaan MCK Umum Tahap Pemasangan Rangka Plafon
Perempuan Asli Papua dalam Pusaran Otonomi Daerah

Ia mengungkapkan usulan pembangunan SPBN di kawasan Pomako telah beberapa kali disampaikan ke pemerintah pusat, namun belum mendapat respons. Padahal, secara lokasi dinilai sangat layak.

Seiring dengan program Kampung Nelayan Merah Putih, John berharap kawasan Pomako dapat dikembangkan menjadi Kampung Nelayan berbasis Hub yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti SPBN, pabrik es, dan sarana lainnya berkapasitas besar.

Menurutnya, konsep Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo menitikberatkan pada pengelolaan berbasis koperasi, yang diyakini mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan nelayan.

Ia menegaskan, dalam pengelolaannya tidak hanya melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan, tetapi juga Dinas Koperasi dan UMKM, terutama dalam pembentukan koperasi nelayan dan pengembangan pasar.

Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan lebih fokus pada pengawasan terhadap kapal-kapal yang selama ini melakukan aktivitas bongkar muat hasil laut di tengah laut, kemudian langsung membawa hasil tangkapan ke luar daerah tanpa melalui PPI Pomako.

“Padahal, sesuai aturan, sebagian hasil tangkapan wajib diturunkan di PPI untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal di Mimika,” tegasnya.

John juga menekankan pentingnya konsep “tiga S” dalam kehidupan masyarakat Kamoro, yakni Sungai, Sagu, dan Sampan. Menurutnya, konsep Kampung Nelayan merupakan implementasi nyata dari filosofi tersebut.

“Sampan adalah alat untuk mencari, sungai atau laut adalah tempat mencari, dan sagu adalah sumber pangan. Pemerintah harus hadir menyediakan fasilitas agar masyarakat bisa bekerja dengan nyaman,” jelasnya.

Ia menilai program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan konsep yang sangat baik dan perlu mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, serta masyarakat itu sendiri.

Dalam kesempatan itu, John juga menghadirkan masyarakat dari Kampung Hiripau dan Pigapu untuk diberikan pemahaman serta edukasi mengenai manfaat program tersebut, termasuk melalui pemutaran video Kampung Nelayan.

Dibaca: 38