DTPHP Mimika Reviuw SK Bupati Tentang LP2B Bersama OPD Teknis

Timika,papuaglobalnews.com – Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Mimika mereviuw Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Mimika, Rabu, 4 November 2026.

Rapat ini berlangsung di Aula Pertemuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan KM 07. Kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Dinas Pertanian Papua Tengah, perwakilan enam distrik di Mimika, para penyuluh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Mimika, serta perwakilan UPTD Dinas Kehutanan Papua.

Reviuw ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali data dan informasi terkait eksistensi lahan pertanian, pemanfaatan ruang, serta perkembangan wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika.

Abdul Haris Sudharmono, Plt. Kepala DTPHP Mimika, melalui Bernard Dominggus Ansaka, Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana, menjelaskan rapat tersebut bertujuan meninjau kembali SK Bupati Mimika Nomor 24 Tahun 2023 tentang LP2B, khususnya lahan yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (KHPK).

Menurutnya, lahan LP2B yang masuk dalam kawasan tersebut perlu dikeluarkan dari penetapan agar tidak terjadi aktivitas pembangunan pertanian maupun perumahan di lokasi yang telah masuk kawasan hutan lindung atau kawasan hutan gambut.

Ia menyebutkan, lahan LP2B yang berada di wilayah Distrik Mimika Timur dan masuk dalam KHPK diperkirakan seluas 800 hektare.

Sementara itu, wilayah penetapan LP2B tersebar di enam distrik, yakni Distrik Mimika Timur, Iwaka, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Wania, dan Mimika Baru.

Bernard menyebutkan, melalui reviuw tersebut, luas LP2B yang semula secara keseluruhan mencapai 4.085 hektare diperkirakan berkurang menjadi 3.800 hektare.

Pembahasan dalam rapat reviuw kali ini lebih difokuskan pada pengeluaran lahan LP2B yang masuk dalam KHPK di wilayah Distrik Mimika Timur.

Ia berharap, dengan tersisanya sekitar 3.800 hektare lahan LP2B, ke depan tidak boleh lagi terjadi pengalihan fungsi pemanfaatan lahan selain untuk kepentingan pertanian, hortikultura, dan perkebunan.

Sementara itu, Asrudin, Kasi Penyuluhan Bidang PSP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan kewenangan DTPHP Kabupaten Mimika. Namun, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah turut mengambil bagian dalam diskusi untuk mencari solusi seperti apa bagi sektor pertanian di Mimika maupun di delapan kabupaten lainnya di Papua Tengah.