Bupati John Rettob Perintahkan Pimpinan OPD Segera Lelang Program Strategis
Timika,papuaglobalnews.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, memerintahkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika agar segera melaksanakan proses pelelangan paket pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis yang telah ditetapkan.
Perintah tersebut disampaikan John dalam sambutannya saat penyerahan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada pimpinan OPD yang berlangsung di ruang rapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu 25 Februari 2026.
“Ada sepuluh kegiatan yang ditetapkan sebagai proyek strategis. Tahun ini kita juga menetapkan program-program strategis untuk tahun 2027. Kita tentukan dulu program strategisnya, kemudian kita jadikan sebagai satu catatan untuk dilaporkan bahwa inilah program strategis kita,” jelas John.
Ia mengingatkan agar pengalaman tahun-tahun sebelumnya tidak kembali terulang, meskipun anggaran telah tersedia.
“Setiap kegiatan yang akan dikerjakan harus ditentukan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan arah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati,” tegasnya.
John mengakui bahwa pada tahun sebelumnya, saat menandatangani sejumlah kegiatan strategis OPD dengan nilai anggaran besar, dirinya sempat merasa ragu. Karena itu, ia menekankan pentingnya memperhatikan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan.
Ia menegaskan kegiatan dengan alokasi anggaran paling besar itulah program strategis.
Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Selain itu, seluruh paket kegiatan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Bupati juga menyoroti masih adanya OPD yang belum mengembalikan Uang Persediaan (UP), bahkan ada yang belum mampu mempertanggungjawabkan penggunaan UP hingga miliaran rupiah.
“Saat ini kita sedang berproses secara internal dengan tetap mengikuti prosedur. Inspektorat melakukan pemeriksaan, kita beri waktu 60 hari, dan Badan Pemeriksa Keuangan juga sudah melakukan pemeriksaan. Jika tidak bisa dikembalikan, maka kita akan menegakkan aturan,” paparnya.
Ia mengaku heran karena dana sudah dicairkan, namun kegiatan tidak berjalan sehingga menimbulkan pertanyaan ke mana dana tersebut digunakan. Untuk itu, John mengingatkan pimpinan OPD agar menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) secara tepat.
John memastikan seluruh kegiatan OPD akan terus dimonitor oleh pimpinan. Ia juga berharap OPD yang belum mengembalikan UP segera menyetorkannya kembali ke kas daerah.
Kepada seluruh pimpinan OPD, John menekankan pentingnya bekerja secara profesional dan hati-hati guna menghindari jeratan hukum.
“Tahun kemarin merupakan tahun yang kurang baik bagi kita semua. Pekerjaan kita menjadi terlambat. Ada banyak teman-teman kita yang masuk dalam persoalan. Bekerjalah dengan hati-hati,” pesannya.
Ia mengungkapkan kondisi tersebut berdampak pada realisasi anggaran yang hanya mencapai 78 persen, yang menurutnya menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan yang belum sehat.
Memasuki tahun 2026, John berharap seluruh OPD dapat memperbaiki kinerja. Realisasi DPA harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antarsemua pihak.
“Jangan ada OPD yang merasa lebih pintar dan mampu mengerjakan sendiri. Jika belum memahami, harus bertanya kepada pimpinan,” tandasnya. **
