Bupati Menembak Cermin

 Oleh: Laurens Minipko (Pengamat Sosial di  Mimika Papua)

ADA adagium lama yang rupanya belum sampai ke meja kerja Bupati Mimika: “Jangan tembak pembawa berita.”

Sebab yang terjadi di Timika beberapa pekan ini  adalah persis itu – seorang kepala daerah yang reaksional mengancam orang yang melaporkan masalah ketimbang menyelesaikan masalah itu sendiri.

Ceritanya bermula dari sebuah video yang beredar di media sosial. Fransiska Tekege, Plt. Kapus Arwanop, bersama 14 orang lainnya – campuran tenaga kesehatan dan porter – berjalan kaki selama 12 jam dari Aingogin  menuju Kampung Banti, Distrik Tembagapura. Mereka menyeberangi 12 sungai tanpa jembatan, mendaki pegunungan berkabut, menembus hutan belantara. Yang membuat peristiwa ini bukan sebatas kisah petualangan adalah konteksnya:

tiga di antara rombongan itu sedang terserang malaria.

Obat habis.

Pesawat tidak ada.

Negara tidak hadir.

 Ancaman Sebagai Refleksi Kekuasaan

Publik menunggu respons. Dan Bupati pun berbicara setelah ditanyai wartawan. Sayangnya, yang keluar bukan keprihatinan.  Bukan pula janji investigasi. Yang keluar adalah ancaman pecat pegawai puskesmas yang membuat dan menyebarkan video perjalanan itu.

Dalam ilmu komunikasi krisis, respon semacam ini memiliki nama teknis: attack the accuser. Timoty Combs, pakar komunikasi krisis dari Universitas Central Florida, menempatkan strategi ini sebagai yang paling berbahaya dari semua pilihan yang tersedia bagi pejabat publik. Bukan karena tidak efektif dalam jangka pendek – kadang ancaman memang membungkam. Tetapi karena di era informasi yang bergerak secepat cahaya, ancaman terbuka hanya mengkonfirmasi satu hal kepada publik: bahwa si pengancam tidak punya jawaban atas substansi masalah.

Bupati tidak sedang menyelesaikan krisis. Ia sedang menjadi krisis baru.

Etika yang Runtuh di depan Wartawan

Yang memperparah situasi ini adalah konteks di mana ancaman itu disampaikan:

di depan wartawan,

terbuka,

tanpa tending aling-aling.

Ini bukan sebatas masalah strategi komunikasi yang buruk. Ini adalah persoalan etika kepemimpinan yang jauh lebih fundamental.

Filsuf Jurgen Habermas pernah menusli tentang ruang publik sebagai arena di mana kekuasaan seharusnya mempertanggungjawabkan dirinya  melalui argumen rasional, bukan melalui intimidasi. Ketika seorang pejabat memilih ancaman sebagai bahasa di ruang publik, ia tidak sedang berdebat tetapi ia sedang menutup perdebatan. Dan menutup perdebatan dengan kekuasaan adalah tanda pertama bahwa argumen telah kehabisan amunisi.

Bandingkan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang pada 2017 menghadapi video viral ASN-nya tidur saat jam kerja. Risma tidak mengancam yang memviralkan. Ia memanggil ASN tersebut, memberi pembinaan terbuka, dan menjadikan momentum itu sebagai bahan reformasi birokrasi. Hasilnya: kepercayaan publik justru naik. Krisis berubah menjadi modal politik.

Atau tengok bagaimana Menteri Kesehatan era sebelumnya menangani viralnya resign massal dokter PTT di NTT – pengakuan terbuka atas masalah, diikuti langkah konkret evaluasi insentif. Narasi bergeser dari kemarahan menjadi ekspektasi.

Bupati Mimika memilih jalan yang berbeda kala ditanyai wartawan.