Disnakertrans Mimika Berikan Pembinaan dan Pelatihan Kerja Swasta bagi LPKS

Aspek kelembagaan, perizinan, kurikulum, kualitas instruktur, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, sistem evaluasi, hingga sertifikasi kompetensi harus menjadi perhatian bersama.

“Jangan sampai ada lembaga pelatihan yang hanya ada secara administratif, tetapi belum mampu memberikan pelatihan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang benar-benar kompeten,” tegasnya.

Karena itu, pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap LPKS mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Perkuat Sinergi dan Kolaborasi

Kedua, Bupati mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi. Menurutnya, tidak ada satu pihak pun yang dapat bekerja sendiri dalam membangun kualitas ketenagakerjaan.

Untuk itu, ia mendorong kerja sama yang semakin erat antara Pemerintah Kabupaten Mimika, LPKS, dunia usaha, dunia industri, serta seluruh pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
Melalui sinergi tersebut, berbagai pengalaman, informasi, dan praktik baik dapat saling dibagikan.

Berbagai kendala yang dihadapi juga dapat dibahas bersama untuk menemukan solusi yang tepat dan dapat dilaksanakan.

Ketiga, Bupati meminta agar program pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Ia berharap setiap LPKS mampu melakukan inovasi dan menyesuaikan program pelatihannya dengan kebutuhan nyata pasar kerja serta perkembangan teknologi.
Kompetensi yang diberikan harus memiliki keterkaitan dengan peluang kerja yang tersedia di Kabupaten Mimika, sehingga para peserta pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk terserap dalam dunia kerja.

Selain itu, keterampilan yang diberikan juga harus mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dengan demikian, keberadaan LPKS benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak berhenti hanya pada proses pelatihan.

Keempat, Bupati mengingatkan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan.

Ia mengajak seluruh pengelola LPKS untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, profesional, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas peserta pelatihan.

“Jaga nama baik lembaga, jaga kepercayaan masyarakat, dan berikan pelayanan yang jujur serta bertanggung jawab,” pesannya.

Pemerintah katanya, ingin agar masyarakat Mimika, khususnya generasi muda, tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi tenaga kerja yang kompeten, profesional, produktif, memiliki daya saing, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan ekosistem pelatihan kerja yang sehat, berkualitas, responsif terhadap kebutuhan pasar, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja. **