Disnakertrans Mimika Berikan Pembinaan dan Pelatihan Kerja Swasta bagi LPKS

Wisnu Dharma Utama selaku Direktur Utama Bina Pengantar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai narasumber didampingi Jehuda B. Akobiarek, SH., MH, selaku Kabid Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Disnakertrans Mimika foto bersama pesertq setelah pembukaan, Kamis 27 Agustus 2026. (Foto – Anton Juma Songa/papuaglobalnews.com).

Timika,papuaglobalnews.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika memberikan pembinaan dan pelatihan kerja swasta bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Kabupaten Mimika selama dua hari, Kamis-Jumat, 27-28 Agustus 2026.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Timika tersebut menghadirkan Wisnu Dharma Utama selaku Direktur Utama Bina Pengantar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai narasumber.

Pelatihan tersebut membahas sejumlah materi, di antaranya Standar Kegiatan Usaha dan Jasa serta Standar Produk/Jasa sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025, Panduan Aplikasi Kelembagaan dan Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan diakhiri sesi tanya jawab dan diskusi.

Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutan yang dibacakan Jehuda B. Akobiarek, SH., MH, selaku Kabid Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Disnakertrans Mimika, menyampaikan apresiasi kepada Disnakertrans yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan, pengelolaan, serta penyelenggaraan LPKS di Kabupaten Mimika.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan pengelola LPKS yang telah hadir dan terus mengambil bagian dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah ini.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Kabupaten Mimika yang maju, mandiri, produktif, dan berdaya saing.

“Kita semua memahami pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Kabupaten Mimika yang maju, mandiri, produktif, dan berdaya saing,” ujarnya.

Bupati menegaskan, kemajuan daerah tidak cukup hanya dibangun melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan berbagai fasilitas.

Pembangunan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kompetensi, etos kerja, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan dunia kerja.

Kabupaten Mimika, katanya memiliki potensi ekonomi dan peluang kerja yang terus berkembang. Potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.

“Dalam konteks inilah, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta memiliki peran yang sangat strategis,” tegasnya.

LPKS tidak hanya menjadi tempat untuk memberikan pelatihan keterampilan, tetapi juga merupakan salah satu instrumen penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, profesional, produktif, dan mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
LPKS juga diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dalam mengurangi angka pengangguran, meningkatkan produktivitas masyarakat, mendorong lahirnya wirausaha baru, serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan taraf hidupnya.

Karena itu, Bupati mengingatkan agar lembaga pelatihan tidak hanya menghasilkan peserta yang memiliki sertifikat. Hal yang jauh lebih penting bagaimana lulusan tersebut benar-benar memiliki kompetensi, keterampilan praktis, sikap kerja, disiplin, tanggung jawab, dan kesiapan untuk memasuki dunia kerja maupun menciptakan lapangan kerja secara mandiri.

Melalui kegiatan pembinaan tersebut, Bupati menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama, terkait kepatuhan dan penguatan kelembagaan. Ia berharap seluruh LPKS di Kabupaten Mimika senantiasa menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek kelembagaan, perizinan, kurikulum, kualitas instruktur, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, sistem evaluasi, hingga sertifikasi kompetensi harus menjadi perhatian bersama.

“Jangan sampai ada lembaga pelatihan yang hanya ada secara administratif, tetapi belum mampu memberikan pelatihan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang benar-benar kompeten,” tegasnya.

Karena itu, pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap LPKS mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Perkuat Sinergi dan Kolaborasi

Kedua, Bupati mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi. Menurutnya, tidak ada satu pihak pun yang dapat bekerja sendiri dalam membangun kualitas ketenagakerjaan.

Untuk itu, ia mendorong kerja sama yang semakin erat antara Pemerintah Kabupaten Mimika, LPKS, dunia usaha, dunia industri, serta seluruh pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
Melalui sinergi tersebut, berbagai pengalaman, informasi, dan praktik baik dapat saling dibagikan.

Berbagai kendala yang dihadapi juga dapat dibahas bersama untuk menemukan solusi yang tepat dan dapat dilaksanakan.

Ketiga, Bupati meminta agar program pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Ia berharap setiap LPKS mampu melakukan inovasi dan menyesuaikan program pelatihannya dengan kebutuhan nyata pasar kerja serta perkembangan teknologi.
Kompetensi yang diberikan harus memiliki keterkaitan dengan peluang kerja yang tersedia di Kabupaten Mimika, sehingga para peserta pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk terserap dalam dunia kerja.

Selain itu, keterampilan yang diberikan juga harus mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dengan demikian, keberadaan LPKS benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak berhenti hanya pada proses pelatihan.

Keempat, Bupati mengingatkan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan.

Ia mengajak seluruh pengelola LPKS untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, profesional, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas peserta pelatihan.

“Jaga nama baik lembaga, jaga kepercayaan masyarakat, dan berikan pelayanan yang jujur serta bertanggung jawab,” pesannya.

Pemerintah katanya, ingin agar masyarakat Mimika, khususnya generasi muda, tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi tenaga kerja yang kompeten, profesional, produktif, memiliki daya saing, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan ekosistem pelatihan kerja yang sehat, berkualitas, responsif terhadap kebutuhan pasar, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja. **