Timika,papuaglobalnews.com – Wakil Ketua I Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), Marianus Maknaepeku, mendesak DPRK Mimika untuk membubarkan dua dari empat panitia khusus (Pansus) yang telah dibentuk dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna Lantai Tiga Gedung DPRK Mimika, Rabu 25 Februari 2026.

Dua Pansus yang dimaksud yakni Pansus Penanganan Sengketa Tapal Batas di Kapiraya Distrik Mimika Barat Tengah dan Pansus Penanganan Konflik di Kwamki Narama.

Marianus menilai pembentukan dua Pansus tersebut sudah kurang relevan dengan kondisi terkini. Persoalan Kapiraya, menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Deiyai, unsur legislatif Provinsi Papua Tengah, lembaga adat serta tokoh masyarakat telah membentuk tim yang dijadwalkan mulai turun menemui masyarakat Suku Kamoro di Kapiraya pada Jumat 27 Februari 2026.

Sementara itu, konflik di Kwamki Narama telah diselesaikan secara damai oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Kabupaten Puncak. Bahkan pada Kamis 26 Februari 2026 hari ini, melalui kerja sama kedua pemerintah daerah dan Polres Mimika, sebanyak 11 tahanan telah dibebaskan setelah menempuh proses restorative justice (keadilan restoratif).

“Kalau dua Pansus ini tetap dipaksakan berjalan untuk apa lagi? Persoalan Kapiraya pemerintah sudah ambil langkah-langkah strategis penyelesaian. Begitu pun masalah Kwamki Narama, semua sudah selesai. Kami dari lembaga adat minta hentikan itu, sudah tidak ada manfaatnya lagi,” tegas Marianus kepada papuaglobalnews.com, Kamis malam 26 Februari 2026.

Baca Juga:
Tegas! Gubernur Papua Tengah Terbitkan Edaran, Pemprov Tidak Terima Proposal Bantuan Dana
80 Persen Pejabat Mimika Sudah Isi LHKPN ke KPK
Bupati John : Saya dan Wakil Bupati Sepakat Tidak Intervensi Proyek di OPD

Ia mengkhawatirkan apabila dua Pansus tersebut tetap dijalankan, akan menimbulkan kesan pemborosan anggaran tanpa sasaran yang jelas, karena persoalan dinilai telah ditangani pemerintah bersama aparat keamanan.

Menurut Marianus, pembentukan dua Pansus tersebut juga dinilai terlambat dan seharusnya dilakukan sejak awal sebelum penanganan diambil alih oleh pihak eksekutif.

“Sejak awal kasus ini terjadi dewan terkesan diam. Seolah Timika tidak ada persoalan. Tapi setelah semuanya selesai, justru membentuk Pansus. Ada apa dengan ini semua?” ujarnya dengan nada tanya.

Ia berharap sebagai wakil rakyat, anggota DPRK lebih kritis, peka dan cepat tanggap terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat, bukan hadir ketika situasi sudah kondusif.

Mantan Anggota DPRD Mimika itu juga menyarankan agar DPRK lebih fokus menyusun regulasi yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti memperketat pengawasan di pintu masuk Pelabuhan Pomako dan Bandara Mozes Kilangin, serta menyusun regulasi perlindungan hak-hak adat Orang Asli Papua (OAP) dengan melibatkan tim akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk melakukan kajian.

Ia menegaskan, anggota legislatif dalam menjalankan amanat rakyat harus menghasilkan kebijakan yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Terkait persoalan Kapiraya, Marianus berharap DPRK mendukung langkah-langkah yang kini tengah dijalankan pemerintah.

“Banyak masyarakat telepon kami bertanya, DPRK bentuk lagi Pansus penanganan konflik di Kwamki Narama dan Kapiraya untuk apa? Karena di Kwamki Narama sudah selesai dan di Kapiraya pemerintah sudah bentuk tim. Masyarakat sudah tahu, tapi justru bertanya ke kami. Kami juga bingung menjawabnya,” kata Marianus.

Di akhir pernyataannya, Marianus secara tegas meminta agar dua Pansus tersebut segera dihentikan, mengingat pemerintah telah mengambil langkah konkret dalam penyelesaian kedua persoalan tersebut. **

Dibaca: 361