Dari Rakor Regional PBJ Se Tanah Papua, Suharti : Setiap Rupiah yang Dibelanjakan Diterjemahkan dalam Sarana Prasarana Pembangunan

Timika,papuaglobalnews.com –  Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ada tiga kata kunci yakni tata kelola pengadaan, percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penegasan ini sejalan dengan tema  Rakor Regional PBJ Se Tanah Papua “Optimalisasi Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Mendukung Percepatan Pembangunan di Papua dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”.

Hal ini disampaikan Suharti, S.Psi., M.Si, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Regional PBJ Se Tanah Papua yang berlangsung di Timika selama dua hari, Rabu-Kamis, 23-24 September 2026.

Ia berharap Rakor ini rutin diadakan yang langsung dihadiri LKPP dalam menyatukan komitmen dan tindakan seluruh insan di tanah Papua dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa  yang berdampak pada pembangunan dalam memenuhi kebutuhan publik.

Menurutnya, berbicara tentang pengadaan barang dan jasa landasan hukumnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 junto 46 tahun 2025 menjadi acuan kerangka umumnya.

Diharapkan adanya kepatuhan pada regulasi tersebut, menjamin akuntabilitas dan kepastian hukum  serta efektivitas pembangunan di Papua.

Di Papua lanjutnya, ada kekhususan dengan Kepres 108 tahun 2025 yang mengatur sebuah kebijakan khusus dalam mendukung perpecepatan pembangunan di Papua.

Lewat kekhususan ini katanya adanya keberpihakan afirmasi, masyarakat lokal dalam pemanfaatan pembangunan tanpa mengabaikan akuntabilitas serta berintegritas.

Keputusan ini merupakan instrumen afirmatif yang bersifat mendukung program percepatan pembangunan dalam pemanfaatannya di Papua.

Ia menjelaskan alasan Papua diberikan afirmatif atau kekhususan karena karakteristik wilayah yang sulit menuntut sistem pengadaan yang kontekstual. Selain itu keterbatasan konektivitas antar wilayah masih sulit dengan biaya logistik dan distribusinya yang mahal, kondisi infrastruktur yang berbeda di setiap daerah, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan yang beragam, struktur kapasitas pasar lokal yang belum merata dan kebutuhan afirmasi bagi UMKM dan pelaku usaha di Papua juga masih terbatas.

Menurutnya, meskipun dengan alasan-alasan itu membutuhkan suatu pendekatan yang adaptif dan tetap harus diperkuat melalui strategi yang dibuat sesuai kondisi wilayah Papua.

Ia menekankan pengadaan harus menjadi instrumen pembangunan yang strategis bukan saja dari sisi proses administrasi semata.

Dalam proses pengadaan diharapkan dapat menterjemahkan setiap rupiah yang dibelanjakan yang bersumber dari APBD dan APBN dalam bentuk sarana dan prasarana pembangunan di bidang pendidikan (sekolah), fasilitas kesehatan, jalan dan perumahan serta kebutuhan pembangunan lainnya.

“Anggaran  harus menjadi pengadaan berkualitas, menghasilkan infrastruktur yang layak dan memadai memenuhi nilai bagi masyarakat,” tegasnya.

Dikatakan, masyarakat selalu melihat dan menilai apa saja yang dikerjakan pemerintah.

Ia juga memaparkan potret realisasi anggaran dalam kinerja nasional dari Rp900,62 triliun hingga saat ini sudah terealisasi 40 persen.

Keberpihakan kepada UMKM sebagai penyedia secara nasional 45,33  persen.

Ia berharap realisasi pengadaan dan keberpihakan kepada UMKM di tanah Papua juga mengalami hal serupa dengan nasional.

“Pesan penting dari Rakor Pengadaan ini jarak antara perencanaan dan realisasi harus diperkecil. Jangan sampai nilai perencanaan triliunan namun realisasinya masih miliaran atau presentasenya masih kecil,” katanya.

Ia juga mengingatkan kepada peserta agar angka-angka dari perencanaan yang dibuat harus dibuktikan dengan hasil pembangunan. Dalam mendukung percepatan, ia berpesan  cara kerja ASN tidak lagi biasa-biasa saja melainkan memiliki tata kelola yang baik, kolaboratif bukan ego sektoral  dengan semua OPD hingga pelaku usaha, komunitas lokal dan masyarakat penerima manfaat.

Ia menyebutkan lima pilar dalam kolaborasi yakni mempunyai tujuan yang sama, kepercayaan dan dialog, memiliki kapasitas, ada keputusan inklusif dan akuntabilitas secara kolektif.

“Kolaborasi bukan mengaburkan kewenangan tetapi memperjelas siapa yang memutuskan, yang mengerjakan dan mengawasi serta menerima manfaat,” tegasnya.

Ditegaskan, anggaran yang besar di masing-masing OPD bukan menjadi milik pribadi tetapi perlu dikelola secara bersama untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Rakor ini diharapkan mampu membawa hasil yang luar biasa, dapat memetakan peta pemangku kepentingan semakin lebih jelas, ada matriks peran, miliki dasbor bersama se tanah Papua, kolaborasi dalam konsultasi bersama, mempunyai target 100 hari dan dievaluasi secara berkala.

Ia juga menyampaikan indeks tata kelola pengadaan di Papua masih sangat sedikit baik. Ini disebabkan oleh faktor kematangan keaktifan UKPBJ belum terlalu proaktif, keterisian fungsional masih kurang, pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik masih beragam.

Sementara Dr. H. Tumiran, S.Sos, Asisten II Papua Tengah dalam sambutan mewakil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menjelaskan Rakor ini dirancang sebagai wadah komunikasi dan sinkronisasi kebijakan antarpemerintah daerah se-Tanah Papua dalam merespons kondisi wilayah dan tantangan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Papua memiliki karakteristik yang khas dan menantang, yaitu wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur dasar, biaya logistik yang tinggi, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum merata.

Kondisi ini menuntut strategi pengadaan yang adaptif terhadap karakter geografis dan sosial di Tanah Papua, tanpa mengorbankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Ia menilai forum ini pada dasarnya untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, konsultasi, peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah se-Tanah Papua, dalam rangka mewujudkan tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang profesional, modern, adaptif, transparan, akuntabel, dan berintegritas, guna mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai maksud tersebut, ia  mengajak seluruh pemerintah daerah se-Tanah Papua untuk menyatukan pemahaman dan memperkuat kapasitas kelembagaan melalui empat pilar utama.

Pilar pertama, kebijakan dan perencanaan.

“Kita perlu memahami regulasi terbaru secara menyeluruh, menguatkan perencanaan pengadaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta mempercepat pelaksanaan pengadaan untuk program-program prioritas daerah, termasuk program prioritas dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP),” pesannya.

Pilar kedua, kelembagaan dan sumber daya manusia. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di setiap daerah harus terus didorong untuk bertransformasi menjadi Procurement Center of Excellence atau Pusat Layanan Keunggulan Pengadaan, didukung oleh peningkatan kapasitas dan kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di seluruh Tanah Papua.

Pilar ketiga, digitalisasi dan pasar. “Kita harus memaksimalkan pemanfaatan Katalog Elektronik dan sistem pengadaan digital, sehingga penyerapan produk dalam negeri dapat ditingkatkan, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi produk lokal Papua, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi untuk turut berperan dalam pembangunan daerah,” pesannya.

Pilar keempat, pengawasan dan pelayanan publik. Mitigasi risiko dalam pelaksanaan pengadaan harus terus diperkuat, agar setiap proses pengadaan dapat berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran, sehingga pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menjadi semakin akuntabel dan berkualitas.

Menurutnya, keempat pilar tersebut sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai bersama melalui forum ini, antara lain meningkatnya pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan pengadaan terkini; meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan pada seluruh pemerintah daerah, terintegrasinya perencanaan pengadaan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kemudian percepatan pelaksanaan pengadaan untuk mendukung program prioritas pembangunan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengadaan; penguatan kelembagaan UKPBJ; optimalisasi penggunaan Katalog Elektronik dan sistem pengadaan digital; peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri, produk lokal Papua, UMKM, dan koperasi; penguatan pengawasan dan mitigasi risiko; peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengadaan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran; serta perumusan rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa di seluruh Tanah Papua.

Pada pembukaan Rakor ini diwarnai dengan penyerahan piagam penghargaan nilai capaian PDN dan UMK terbaik semester I 2026 kategori kabupaten/kota dan provinsi.

Provinsi Papua Pegunungan diraih oleh Kabupaten Lani Jaya, Provinsi Papua Barat diraih oleh Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Selatan diraih oleh Kabupaten Asmat, Papua Tengah diraih oleh Kabupaten Puncak.

Sedangkan tingkat provinsi diraih oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua dan juara umum diraih Provinsi Papua. **