Dari Jejak Pembangunan ke Ruang Toleransi
Pertanyaan-pertanyaan itu bertemu dengan momentum Mimika sebagai tuan rumah Konferensi Kota Toleran II pada 14-16 November 2026. Forum tersebut menghasilkan Deklarasi Mimika yang menempatkan keberagaman sebagai kekayaan bangsa, toleransi sebagai bagian dari demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia, serta pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat sipil, dan komunitas sebagai aktor bersama dalam membangun masyarakat inklusif.
Kemendagri menyebut konferensi itu sebagai ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat kebhinekaan. Toleransi dirumuskan sebagai tindakan: mencegah diskriminasi, melindungi kelompok rentan, memperkuat dialog lintas agama, memperluas pendidikan toleransi, dan membangun kebijakan publik yang tidak diskriminatif.
Hubungan antara jejak kunjungan Gibran dan Mimika sebagai kota toleran bukan sebab-akibat langsung. Hubungan yang lebih masuk akal ialah hubungan ruang, waktu, dan tema.
Secara ruang, keduanya bertemu di Mimika; secara waktu, kunjungan April mendahului konferensi November. Secara tema, keduanya berbicara tentang kehadiran negara, pembangunan, keamanan, pelayanan, keberagaman, dan persatuan. Kunjungan Gibran menampilkan negara melalui pelayanan; Deklarasi Mimika memberi isi sosial pada kehidupan bersama.
Pada 11 November, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran. Langkah itu dikaitkan dengan putusan MK dan MA serta dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Wakil Presiden. Pengajuan HMP dapat menjadi pintu masuk pemakzulan, tetapi tidak berarti Gibran otomatis telah dimakzulkan.
Sehari kemudian, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Efektivitas hukum pengunduran diri dan kelanjutan HMP merupakan persoalan berbeda. Dengan demikian, ketika konferensi toleransi berlangsung, Indonesia menyaksikan dua panggung sekaligus: panggung rekonsiliasi sosial di Timika dan panggung perebutan legitimasi konstitusional di Jakarta.
Kontras ini menjadi pusat kekuatan esai. Di Timika, para pemimpin menyerukan penghormatan terhadap perbedaan dan dialog. Di Jakarta, lembaga politik memperdebatkan legitimasi seorang pejabat tinggi negara. Kedua panggung itu bertanya: apa yang membuat kekuasaan dianggap sah dan layak dipercaya?
Toleransi adalah bentuk legitimasi sosial. Ia lahir ketika warga merasa diakui, dilindungi, dan diperlakukan setara. Pemakzulan atau pengunduran diri adalah bahasa legitimasi konstitusional yang bekerja melalui prosedur dan keputusan lembaga. Timika mengingatkan bahwa legitimasi juga diuji sehari-hari: apakah negara mendengar keluhan, menjangkau yang jauh, memberi masa depan kepada anak masyarakat asli, dan mencegah diskriminasi.
Karena itu, tidak tepat mengatakan Deklarasi Mimika membenarkan Gibran. Tidak tepat pula mengatakan upaya HMP membatalkan makna kunjungannya ke Papua. Yang terjadi adalah pembacaan silang. Krisis legitimasi di pusat membuat kita menilai ulang arti kehadiran pejabat di daerah. Sebaliknya, pengalaman Mimika tentang keberagaman membuat kita melihat bahwa legitimasi politik seharusnya berujung pada kemampuan merawat kehidupan bersama, bukan sekadar memenangkan prosedur kekuasaan.
Jika istilah “Jejak Hati Gibran di Tanah Papua” hendak dipertahankan, kata “hati” sebaiknya dipakai sebagai metafora, bukan kesimpulan psikologis. Hati tidak terlihat dalam siaran pers. Yang terlihat ialah rute, gestur, ucapan, sekolah yang dikunjungi, kanal aduan yang diuji, serta pesan tentang keamanan dan pembangunan.
Dari jejak itu tampak pola: Gibran menghadirkan diri sebagai pejabat yang dekat dengan pengalaman warga dan pelaksana mandat pembangunan. Tetapi setiap kehadiran juga membawa bahasa kekuasaan, yang menentukan masalah dan solusi.
Jejak hati yang paling penting, karena itu, bukan perasaan pribadi Gibran terhadap Papua. Jejak itu adalah harapan warga Papua agar kunjungan pusat tidak berhenti sebagai foto, inspeksi, atau slogan. Jejak tersebut baru bermakna jika sekolah bertumbuh, aduan ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang, keamanan berarti perlindungan, program disusun bersama warga, dan toleransi menjadi kebijakan yang hidup.
Mimika memberi kita cara membaca seluruh rangkaian ini. Papua tidak hanya membutuhkan negara yang datang, tetapi negara yang bersedia mendengar, mengakui, dan berbagi kewenangan. Ukurannya menjadi seberapa jauh ia membuat warga yang berbeda hidup dengan martabat setara. (*) (Timika, 19-11-2026)
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.









