Dari Jejak Pembangunan ke Ruang Toleransi
Oleh : Laurens Minipko
ADA ironi menarik pada jejak Gibran Rakabuming Raka di Tanah Papua. Pada Januari dan April 2026, ia hadir sebagai Wakil Presiden dengan bahasa pembangunan. Pada November, ketika 120 anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazahnya, Timika menjadi tempat Konferensi Kota Toleran dan pembacaan Deklarasi Mimika.
Ini pertanda Papua tampil sebagai ruang tempat Indonesia mempertontonkan gagasan tentang hidup bersama. Pertanyaan yang lebih produktif kehadiran macam apa yang dipentaskan melalui kunjungannya ketika legitimasi pejabat tersebut dipersoalkan di Jakarta.
Pada 13 Januari 2026, Gibran mengunjungi Biak Numfor di Provinsi Papua dan Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Agenda resminya mencakup pendidikan, perikanan, kegiatan ekonomi masyarakat, generasi muda, serta pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pemerintah menyebut kunjungan itu sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang inklusif, merata, dan berkeadilan hingga wilayah timur Indonesia.
Pada 20-22 April, rangkaian perjalanan yang lebih luas menjangkau lima kabupaten atau kota: Nabire dan Mimika di Papua Tengah, Yahukimo di Papua Pegunungan, serta Sorong dan Raja Ampat di Papua Barat Daya. Gibran mengatakan kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo berdampak langsung kepada masyarakat. Ia juga membuka ruang bagi masukan dan evaluasi dari warga Papua.
Rute itu penting dibaca dengan perspektif antropologi. Dalam antropologi politik, perjalanan pejabat pusat ke wilayah jauh dapat dipahami sebagai ritual kehadiran negara. Negara yang bagi warga sering hadir melalui dokumen, anggaran, aparat sipil-militer-polisi, atau proyek, berusaha tampil dalam wujud tubuh seorang pejabat: turun dari pesawat, mengenakan noken dan hiasan kepala, memasuki sekolah, meninjau pasar, melihat rumah susun, berdialog dengan warga, dan memberi instruksi di lokasi.
Ritual itu memiliki dua sisi. Ia memberi pengakuan bahwa warga di daerah terpencil dilihat dan dihitung dalam peta nasional. Namun, ia juga menegaskan bahwa pembangunan masih kerap bergerak dari pusat ke daerah, membawa program, indikator, dan target. Pertanyaannya: siapa yang didengar dan apa yang dianggap sebagai kebutuhan warga.
Di Mimika, dua lokasi kunjungan Gibran memperlihatkan dua wajah negara. Pertama, ia meninjau Sentra Pendidikan yang menampung 1.031 siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah itu diperuntukkan bagi anak-anak dari berbagai suku asli Mimika, termasuk Kamoro, Amungme, dan suku-suku kerabat lainnya. Sebagian siswa dari wilayah terpencil tinggal di asrama; sekolah, seragam, makanan, dan kebutuhan tertentu ditanggung pemerintah.
Di sana Gibran berinteraksi dengan siswa dan menanyakan pembelajaran teknologi informasi. Secara simbolik, negara hadir melalui pendidikan dan membayangkan masa depan anak Papua melalui penguasaan teknologi.
Wajah kedua adalah Command Center Mimika. Gibran meninjau sistem data pembangunan, jaringan CCTV, dan kanal Mimika Lapor. Ia melakukan simulasi komunikasi dengan warga yang mengadukan masalah pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Mimika menyebut sistem itu sebagai sarana untuk membuat pelayanan lebih cepat, transparan, akuntabel, dan solutif.
Sekolah menjadi simbol negara yang membentuk masa depan, sedangkan Command Center menjadi simbol negara yang ingin melihat dan merespons masa kini. Dalam kedua ruang itu Gibran tampil sebagai penghubung antara pusat dan pengalaman sehari-hari warga. Karena itu, kunjungan tersebut harus dibaca sebagai undangan untuk menguji janji negara.
Teknologi tidak otomatis melahirkan keadilan. CCTV, data waktu nyata, dan kanal pengaduan bermakna jika laporan ditindaklanjuti dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Sekolah berasrama pun berkaitan dengan martabat, identitas, bahasa, relasi keluarga, serta hak masyarakat asli menentukan masa depan pendidikannya.
Di Yahukimo, pesan Gibran lebih langsung terkait keamanan. Ia mengapresiasi TNI dan Polri serta menyampaikan bahwa jika daerah aman, program pemerintah dapat masuk dan dirasakan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa kunjungan sebelumnya pernah ditunda karena pertimbangan keamanan.
Kalimat itu memperlihatkan cara negara menghubungkan keamanan dan pembangunan. Jelas bahwa keamanan menjadi prasyarat bagi program sosial. Namun, “aman” juga dapat terlalu cepat mereduksi persoalan politik, sejarah, ketidakpercayaan, dan pengalaman kekerasan menjadi urusan stabilitas semata.
Jejak Gibran di Yahukimo karena itu membuka pertanyaan: keamanan untuk siapa, dirumuskan oleh siapa, dan apakah ia berjalan bersama dialog, pengakuan masyarakat adat, serta perlindungan hak warga?
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.









