Timika,papuaglobalnews.com – Malam penutupan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional di Kota Timika Kabupaten Mimika Papua Tengah berlangsung meriah, Senin 16 November 2026.

Penutupan bertepatan dengan Hari Peringatan Toleransi Internasional di Gedung Futsal Mimika Sport Complex (MSC) berlangsung meriah, penuh kehangatan dan kekeluargaan dalam merawat keberagaman. Suasana semakin meriah, menguatkan dan meneguhkan komitmen toleransi selain ditampilkan tarian budaya, dihadiri masyarakat multi etnis juga menghadirkan RD. Alberto Yohanes Kristoforus Wudinabi Yagema Bunay, Pr (imam Katolik pribumi Keuskupan Jayapura) dan Habib Husein Ja’far Al Hadar, (pendakwah dan penulis Indonesia) untuk membawakan pesan-pesan moral dan toleransi.

Pada momen itu, Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menyebutkan dalam penyelenggaraan KKT III tidak perlu merasa terintimidasi dengan kesuksesan dan kemegahan penampilan KKT II Nasional di Mimika.

Hasan menyebutkan hingga saat ini sudah adat lima daerah yang menyatakan siap menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan KKT III Nasional 2027.

Meskipun Hasan tidak menyebutkan secara gamblang nama kabupaten/kota mana saja yang sudah menyatakan diri sebagai tuan rumah, namun dua diantaranya sudah berkirim surat secara resmi tiga hari lalu sudah sampai ke SETARA Institute. Sementara tiga kabupaten/kota lainnya sudah menyampaikan secara lisan.

“Bahkan, KKT IV sudah ada yang waiting list-nya, yaitu Makassar. Meskipun KKT III belum dilaksanakan,” ujar Hasan yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta.

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.