Oleh : Laurens Minipko

ADA ironi menarik pada jejak Gibran Rakabuming Raka di Tanah Papua. Pada Januari dan April 2026, ia hadir sebagai Wakil Presiden dengan bahasa pembangunan. Pada November, ketika 120 anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazahnya, Timika menjadi tempat Konferensi Kota Toleran dan pembacaan Deklarasi Mimika.

Ini pertanda Papua tampil  sebagai ruang tempat Indonesia mempertontonkan gagasan tentang hidup bersama. Pertanyaan yang lebih produktif  kehadiran macam apa yang dipentaskan melalui kunjungannya ketika legitimasi pejabat tersebut dipersoalkan di Jakarta.

Pada 13 Januari 2026, Gibran mengunjungi Biak Numfor di Provinsi Papua dan Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Agenda resminya mencakup pendidikan, perikanan, kegiatan ekonomi masyarakat, generasi muda, serta pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pemerintah menyebut kunjungan itu sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang inklusif, merata, dan berkeadilan hingga wilayah timur Indonesia.

Pada 20-22 April, rangkaian perjalanan yang lebih luas menjangkau lima kabupaten atau kota: Nabire dan Mimika di Papua Tengah, Yahukimo di Papua Pegunungan, serta Sorong dan Raja Ampat di Papua Barat Daya. Gibran mengatakan kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo berdampak langsung kepada masyarakat. Ia juga membuka ruang bagi masukan dan evaluasi dari warga Papua.

Rute itu penting dibaca dengan perspektif antropologi. Dalam antropologi politik, perjalanan pejabat pusat ke wilayah jauh dapat dipahami sebagai ritual kehadiran negara. Negara yang bagi warga sering hadir melalui dokumen, anggaran, aparat sipil-militer-polisi, atau proyek, berusaha tampil dalam wujud tubuh seorang pejabat: turun dari pesawat, mengenakan noken dan hiasan kepala, memasuki sekolah, meninjau pasar, melihat rumah susun, berdialog dengan warga, dan memberi instruksi di lokasi.

Ritual itu memiliki dua sisi. Ia memberi pengakuan bahwa warga di daerah terpencil dilihat dan dihitung dalam peta nasional. Namun, ia juga menegaskan bahwa pembangunan masih kerap bergerak dari pusat ke daerah, membawa program, indikator, dan target. Pertanyaannya:  siapa yang didengar dan apa yang dianggap sebagai kebutuhan warga.

Di Mimika, dua lokasi kunjungan Gibran memperlihatkan dua wajah negara. Pertama, ia meninjau Sentra Pendidikan yang menampung 1.031 siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah itu diperuntukkan bagi anak-anak dari berbagai suku asli Mimika, termasuk Kamoro, Amungme, dan suku-suku kerabat lainnya. Sebagian siswa dari wilayah terpencil tinggal di asrama; sekolah, seragam, makanan, dan kebutuhan tertentu ditanggung pemerintah.

Di sana Gibran berinteraksi dengan siswa dan menanyakan pembelajaran teknologi informasi. Secara simbolik, negara hadir melalui pendidikan dan membayangkan masa depan anak Papua melalui penguasaan teknologi.

Wajah kedua adalah Command Center Mimika. Gibran meninjau sistem data pembangunan, jaringan CCTV, dan kanal Mimika Lapor. Ia melakukan simulasi komunikasi dengan warga yang mengadukan masalah pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Mimika menyebut sistem itu sebagai sarana untuk membuat pelayanan lebih cepat, transparan, akuntabel, dan solutif.

Sekolah menjadi simbol negara yang membentuk masa depan, sedangkan Command Center menjadi simbol negara yang ingin melihat dan merespons masa kini. Dalam kedua ruang itu Gibran tampil sebagai penghubung antara pusat dan pengalaman sehari-hari warga. Karena itu, kunjungan tersebut harus dibaca sebagai undangan untuk menguji janji negara.

Teknologi tidak otomatis melahirkan keadilan. CCTV, data waktu nyata, dan kanal pengaduan bermakna jika laporan ditindaklanjuti dan kelompok rentan memperoleh perlindungan. Sekolah berasrama pun berkaitan dengan martabat, identitas, bahasa, relasi keluarga, serta hak masyarakat asli menentukan masa depan pendidikannya.

Di Yahukimo, pesan Gibran lebih langsung terkait keamanan. Ia mengapresiasi TNI dan Polri serta menyampaikan bahwa jika daerah aman, program pemerintah dapat masuk dan dirasakan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa kunjungan sebelumnya pernah ditunda karena pertimbangan keamanan.

Kalimat itu memperlihatkan cara negara menghubungkan keamanan dan pembangunan. Jelas bahwa keamanan menjadi prasyarat bagi program sosial. Namun, “aman” juga dapat terlalu cepat mereduksi persoalan politik, sejarah, ketidakpercayaan, dan pengalaman kekerasan menjadi urusan stabilitas semata.

Jejak Gibran di Yahukimo karena itu membuka pertanyaan: keamanan untuk siapa, dirumuskan oleh siapa, dan apakah ia berjalan bersama dialog, pengakuan masyarakat adat, serta perlindungan hak warga?

Pertanyaan-pertanyaan itu bertemu dengan momentum Mimika sebagai tuan rumah Konferensi Kota Toleran II pada 14-16 November 2026. Forum tersebut menghasilkan Deklarasi Mimika yang menempatkan keberagaman sebagai kekayaan bangsa, toleransi sebagai bagian dari demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia, serta pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat sipil, dan komunitas sebagai aktor bersama dalam membangun masyarakat inklusif.

Kemendagri menyebut konferensi itu sebagai ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat kebhinekaan. Toleransi dirumuskan sebagai tindakan: mencegah diskriminasi, melindungi kelompok rentan, memperkuat dialog lintas agama, memperluas pendidikan toleransi, dan membangun kebijakan publik yang tidak diskriminatif.

Hubungan antara jejak kunjungan Gibran dan Mimika sebagai kota toleran bukan sebab-akibat langsung. Hubungan yang lebih masuk akal ialah hubungan ruang, waktu, dan tema.

Secara ruang, keduanya bertemu di Mimika; secara waktu, kunjungan April mendahului konferensi November. Secara tema, keduanya berbicara tentang kehadiran negara, pembangunan, keamanan, pelayanan, keberagaman, dan persatuan. Kunjungan Gibran menampilkan negara melalui pelayanan; Deklarasi Mimika memberi isi sosial pada kehidupan bersama.

Pada 11 November, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran. Langkah itu dikaitkan dengan putusan MK dan MA serta dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Wakil Presiden. Pengajuan HMP dapat menjadi pintu masuk pemakzulan, tetapi tidak berarti Gibran otomatis telah dimakzulkan.

Sehari kemudian, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Efektivitas hukum pengunduran diri dan kelanjutan HMP merupakan persoalan berbeda. Dengan demikian, ketika konferensi toleransi berlangsung, Indonesia menyaksikan dua panggung sekaligus: panggung rekonsiliasi sosial di Timika dan panggung perebutan legitimasi konstitusional di Jakarta.

Kontras ini menjadi pusat kekuatan esai. Di Timika, para pemimpin menyerukan penghormatan terhadap perbedaan dan dialog. Di Jakarta, lembaga politik memperdebatkan legitimasi seorang pejabat tinggi negara. Kedua panggung itu bertanya: apa yang membuat kekuasaan dianggap sah dan layak dipercaya?

Toleransi adalah bentuk legitimasi sosial. Ia lahir ketika warga merasa diakui, dilindungi, dan diperlakukan setara. Pemakzulan atau pengunduran diri adalah bahasa legitimasi konstitusional yang bekerja melalui prosedur dan keputusan lembaga. Timika mengingatkan bahwa legitimasi juga diuji sehari-hari: apakah negara mendengar keluhan, menjangkau yang jauh, memberi masa depan kepada anak masyarakat asli, dan mencegah diskriminasi.

Karena itu, tidak tepat mengatakan Deklarasi Mimika membenarkan Gibran. Tidak tepat pula mengatakan upaya HMP membatalkan makna kunjungannya ke Papua. Yang terjadi adalah pembacaan silang. Krisis legitimasi di pusat membuat kita menilai ulang arti kehadiran pejabat di daerah. Sebaliknya, pengalaman Mimika tentang keberagaman membuat kita melihat bahwa legitimasi politik seharusnya berujung pada kemampuan merawat kehidupan bersama, bukan sekadar memenangkan prosedur kekuasaan.

Jika istilah “Jejak Hati Gibran di Tanah Papua” hendak dipertahankan, kata “hati” sebaiknya dipakai sebagai metafora, bukan kesimpulan psikologis. Hati tidak terlihat dalam siaran pers. Yang terlihat ialah rute, gestur, ucapan, sekolah yang dikunjungi, kanal aduan yang diuji, serta pesan tentang keamanan dan pembangunan.

Dari jejak itu tampak pola: Gibran menghadirkan diri sebagai pejabat yang dekat dengan pengalaman warga dan pelaksana mandat pembangunan. Tetapi setiap kehadiran juga membawa bahasa kekuasaan, yang menentukan masalah dan solusi.

Jejak hati yang paling penting, karena itu, bukan perasaan pribadi Gibran terhadap Papua. Jejak itu adalah harapan warga Papua agar kunjungan pusat tidak berhenti sebagai foto, inspeksi, atau slogan. Jejak tersebut baru bermakna jika sekolah bertumbuh, aduan ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang, keamanan berarti perlindungan, program disusun bersama warga, dan toleransi menjadi kebijakan yang hidup.

Mimika memberi kita cara membaca seluruh rangkaian ini. Papua tidak hanya membutuhkan negara yang datang, tetapi negara yang bersedia mendengar, mengakui, dan berbagi kewenangan. Ukurannya menjadi seberapa jauh ia membuat warga yang berbeda hidup dengan martabat setara. (*) (Timika, 19-11-2026)

 

 

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.