Bupati Mimika Tegaskan Pembangunan Harus Berbasis Perencanaan dan Hormati Hak Ulayat

“Kita sudah tertinggal terlalu lama. Kita hanya perhatikan Kota Timika, tidak pernah perhatikan pinggiran-pinggiran kita. Saat ini kita mau membangun dari daerah, kita mau membangun dari pinggiran,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan konektivitas harus diperkuat agar masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran juga mendapatkan akses yang lebih mudah dan biaya yang lebih murah.

“Kita bangun infrastruktur, kita bangun konektivitas agar semua ini jadi murah, untuk masyarakat kita terutama yang di pinggir,” tambahnya.

John juga menyoroti persoalan pembangunan di Kota Timika yang menurutnya selama ini banyak dilakukan tanpa perencanaan tata ruang yang baik.

Ia menggambarkan kondisi ketika masyarakat membangun rumah atau fasilitas di atas tanah yang dimiliki tanpa memperhatikan akses jalan maupun rencana tata ruang. Setelah pembangunan berlangsung, pemerintah kemudian baru melakukan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

“Jangan pengalaman Timika ini buruk bagi kita. Orang membangun tanpa perencanaan. Dia punya rumah di sana, dia punya tanah di situ, dia bangun. Masuk, dia timbun jalan masuk ke situ, baru pemerintah tinggal aspal saja. Ini tidak lagi,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan Mimika ke depan harus dimulai dari perencanaan dasar sehingga setiap wilayah memiliki fungsi yang jelas, mulai dari kawasan pemerintahan, pertokoan, permukiman dan kawasan lainnya.

“Kita harus mulai dari dasar. Jadi semua itu terencana dengan baik sehingga kita bisa membangun dengan perencanaan dan juga kita bisa membangun dengan baik,” katanya.

Ia juga menyinggung persoalan pembangunan yang sudah terlanjur berkembang sehingga pemerintah kesulitan melakukan penataan kembali.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan biaya pembangunan menjadi lebih mahal dibandingkan bangun sebuah kawasan yang direncanakan sejak awal.

“Sekarang ini lebih banyak masalah tanah. Kita mau bangun di sini palang, mau bangun ke sini palang. Jadi kita sudah rencanakan dari awal,” ujarnya.

Tegakkan Aturan Sempadan Jalan

Bupati juga menyoroti lemahnya penerapan aturan tata ruang, khususnya terkait pembangunan di sepanjang jalan.

Ia menyebut aturan mengenai sempadan jalan sebenarnya sudah ada, namun dalam praktiknya masih banyak bangunan yang berdiri di area yang tidak diperbolehkan.

“Tidak boleh bangun di pinggir jalan. Sempadan jalan 20 meter, tapi orang bangun pinggir trotoar, kita diam saja. Ini persoalan-persoalan kita. Kita datang tegur, ribut. Ini masalah,” katanya.

Karena itu, ia mengajak semua pihak mulai mengubah pola pikir dan membangun Mimika dengan mengedepankan aturan, perencanaan serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

“Kita merubah mindset kita untuk kita membangun Mimika lebih baik,” ajaknya.

Ia berharap pada seminar lanjutan pembahasan sudah dapat dilakukan lebih detail, termasuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan selanjutnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan Mimika yang lebih terarah. **