BRIDA Mimika Seminar Akhir Kajian Potensi Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan di Tiga Distrik, Hasil Kajian Sebagai Dokumen Rekomendasi untuk OPD

Timika,papuaglobalnews.com – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menggelar seminar akhir kajian potensi pengembangan komoditas unggulan sumber daya pertanian dan perikanan di tiga distrik, yakni Mimika Timur, Mimika Barat, dan Agimuga, Kamis 15 Oktober 2026.

Seminar yang berlangsung di lantai dua Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika tersebut menghadirkan Soliha Viki Budiati selaku tim penyusun kajian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kegiatan ini dihadiri Plt. Kepala Dinas Perikanan, Clemens Ohoilulin, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), Abdul Haris Sudharmono, Direktur Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) Leonardus Tumuka, Kepala Distrik Agimuga Arianus Katagame, serta perwakilan pemerintah Distrik Mimika Timur dan Mimika Barat.

Plt. Kepala BRIDA Mimika, Darius Sabon, dalam arahan mengatakan BRIDA merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan berbagai kajian sesuai potensi dan kebutuhan pembangunan daerah.

Menurutnya, BRIDA menjalin kerja sama dengan berbagai mitra yang memiliki kompetensi di bidang riset, termasuk dalam kajian potensi pengembangan komoditas unggulan pertanian dan perikanan serta lainnya.

Dalam pelaksanaan riset tersebut, BRIDA Mimika bekerja sama dengan BRIN. Selain itu, BRIDA juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi lokal di Papua maupun sejumlah perguruan tinggi di daerah lain sesuai dengan konteks dan kebutuhan kajian.

Darius berharap seluruh peserta seminar memberikan masukan konstruktif untuk menyempurnakan naskah kajian tersebut.

Ia menjelaskan, hasil kajian nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi BRIDA untuk menyampaikan rekomendasi kepada OPD teknis terkait agar dapat ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Ia menegaskan, dokumen hasil kajian tidak boleh hanya menjadi arsip yang tersimpan di rak buku OPD tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Jadi salah satu tugas kami memastikan bahwa semua hasil kajian itu harus bisa diimplementasikan oleh OPD teknisnya,” kata Darius.

Ia menyebutkan, hasil kajian tersebut berkaitan erat dengan tugas Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta pemerintah distrik setempat.

Hal ini penting mengingat selama proses pengumpulan data, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Sementara Bupati Mimika dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Herry Onawame, berharap hasil kajian tersebut dapat membantu pemerintah menentukan langkah pengembangan pertanian yang tepat, layak dilaksanakan, dan bermanfaat bagi kesejahteraan petani.

Bupati menekankan sektor pertanian memiliki peran penting dalam memperkuat ketersediaan pangan, membuka peluang usaha, serta mengembangkan sumber pendapatan masyarakat di kampung-kampung.

Karena itu, pengembangan pertanian perlu mendapatkan perhatian berkelanjutan, mulai dari perencanaan, penyediaan sarana produksi, pendampingan petani, hingga pemasaran hasil.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian dapat dirasakan ketika petani memperoleh bibit yang sesuai, pendampingan yang memadai, akses transportasi yang mendukung, serta harga jual yang memberikan keuntungan.

Bupati juga menegaskan pengembangan komoditas unggulan di Distrik Mimika Timur, Mimika Barat, dan Agimuga perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Kesesuaian lahan, ketersediaan air, kondisi lingkungan, pengalaman masyarakat, serta akses pasar harus menjadi pertimbangan dalam menentukan komoditas yang layak dikembangkan.

Ia berharap seminar akhir tersebut menjadi ruang untuk menelaah hasil penelitian secara terbuka dengan melibatkan pemerintah distrik, kepala kampung, penyuluh, dan petani agar rekomendasi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Bupati menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam menindaklanjuti hasil kajian.

Pertama, pemilihan komoditas unggulan harus didukung bukti dan kelayakan usaha.

Kajian perlu menjelaskan komoditas yang layak dikembangkan pada setiap distrik, lokasi yang sesuai, kebutuhan sarana produksi, serta peluang pasarnya.

Perhitungan biaya, potensi hasil, dan risiko usaha juga perlu disajikan secara jelas agar keputusan pengembangan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, perlu dipastikan siapa yang akan mengusahakan komoditas tersebut, bagaimana pendampingannya, serta kepada siapa hasil produksi akan dipasarkan.

Kedua, petani dan masyarakat setempat harus ditempatkan sebagai pelaku utama.

Pengembangan pertanian perlu memperkuat kemampuan petani dalam mengelola usaha secara mandiri.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada petani Orang Asli Papua (OAP), perempuan, dan generasi muda melalui pelatihan sesuai kebutuhan serta pendampingan yang konsisten. Pengetahuan lokal masyarakat juga perlu menjadi bagian dari pendekatan pengembangan.

Penentuan lokasi harus dilakukan melalui komunikasi dan kesepakatan yang jelas dengan masyarakat serta pemilik hak atas tanah. Pengembangan usaha juga harus menghormati hak masyarakat adat, menjaga lingkungan, dan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat.

Ketiga, hubungan antara produksi dan pasar harus diperkuat.

Peningkatan produksi harus disertai kesiapan penanganan pascapanen, pengangkutan, penyimpanan, dan pemasaran.

Kajian diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan pembeli, standar mutu, serta peluang kemitraan yang adil bagi petani. Kelompok tani dan koperasi juga dapat diperkuat sesuai kesiapan masyarakat untuk mendukung pengadaan sarana produksi dan pemasaran bersama.

Keempat, tindak lanjut harus terukur dan sesuai kemampuan daerah.

BRIDA bersama perangkat daerah terkait diminta menelaah rekomendasi kajian dan menyusun rencana tindak lanjut yang memuat lokasi prioritas, kelompok sasaran, tahapan kegiatan, kebutuhan pembiayaan, penanggung jawab, serta indikator keberhasilan.

Penyelarasan dengan perencanaan dan penganggaran daerah perlu dilakukan sesuai prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.

Ia juga mendorong pelaksanaan dapat dimulai melalui kegiatan percontohan di lokasi yang paling siap. Hasilnya kemudian dievaluasi sebagai dasar perbaikan dan pengembangan berikutnya. **