BP KNPB Pusat Sampaikan Pernyataan Sikap Penentuan Nasib Sendiri Dimomen Kedatangan Sekjen PBB di Indonesia

Jayapura,papuaglobalnews.com – Badan Pengurus Komite Nasional Papua Barat (BP KNPB) Pusat menyampaikan pernyataan sikap penentuan nasib sendiri dan berbagai persoalan kemanusiaan di Papua dalam aksi demo damai di Perumnas 3 Jayapura, Papua Senin 19 Oktober 2026. Aksi ini dilakukan bertepatan dengan momen kedatangan Sekjen PBB ke Indonesia yang diharapkan menjadi momentum membuka persoalan dekolonisasi West Papua.

Pernyataan sikap ini dikeluarkan  di Numbay West Papua tanggal 19 Oktober 2026 dengan Korlap nasional Diplomasi  KNPB Pusat, Yanius Silak dan penanggungjawab Ketua umum BP KNPB Pusat, Agus Kossay.

Berikut isi lengkap pernyataan sikap yang diterima redaksi papuaglobalnews.com:

Kedatangan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, ke Indonesia pada 17-19 Oktober 2026 merupakan momentum yang patut mendapat perhatian serius dari rakyat West Papua dan komunitas internasional.

KNPB memandang bahwa kunjungan ini tidak boleh hanya dipahami sebagai agenda diplomatik antara PBB dan Pemerintah Indonesia. Di tengah persoalan politik, kekerasan, pengungsian, serta tuntutan hak-hak dasar rakyat West Papua, momentum ini harus digunakan untuk kembali mengangkat pertanyaan mendasar yang selama ini belum memperoleh penyelesaian politik yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkepentingan:

Bagaimana hak rakyat West Papua untuk menentukan masa depannya sendiri dapat dijamin melalui proses yang bebas, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional?

1. West Papua bukan semata-mata persoalan HAM

KNPB menegaskan bahwa persoalan West Papua tidak boleh direduksi menjadi persoalan pelanggaran hak asasi manusia semata. HAM merupakan persoalan mendesak yang harus ditangani, tetapi perlindungan HAM tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan status politik dan hak menentukan nasib sendiri.

Penyelesaian yang hanya berorientasi pada bantuan pembangunan, dialog keamanan, atau perbaikan hubungan bilateral tanpa membahas akar persoalan politik berisiko membiarkan konflik terus berulang.

Karena itu, KNPB mendesak agar persoalan West Papua ditempatkan dalam pembahasan yang lebih menyeluruh, dengan memperhatikan prinsip dekolonisasi, hak menentukan nasib sendiri, perlindungan masyarakat adat, serta kewajiban internasional di bidang HAM.

2. PBB harus mendengar suara rakyat West Papua

KNPB meminta Sekretaris Jenderal PBB agar tidak hanya mendengar penjelasan Pemerintah Indonesia mengenai situasi West Papua. Suara masyarakat adat, korban kekerasan, pengungsi internal, keluarga korban, pembela HAM, tokoh gereja, dan representasi masyarakat sipil Papua juga perlu memperoleh ruang yang bermakna.

KNPB mendorong PBB untuk membuka saluran komunikasi yang kredibel dengan berbagai representasi rakyat West Papua, menjamin perhatian terhadap kesaksian korban, serta mendukung akses kemanusiaan dan pemantauan HAM yang independen.

Kami menegaskan bahwa rakyat Papua bukan sekadar objek kebijakan pembangunan atau objek pembicaraan diplomatik. Mereka adalah manusia yang memiliki martabat, hak, sejarah, identitas, dan aspirasi politik yang harus didengar.

3. Dekolonisasi harus dikembalikan ke dalam pembahasan internasional

KNPB mengingatkan bahwa prinsip penentuan nasib sendiri merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional, sebagaimana tercermin dalam Piagam PBB, Pasal 1 Kovenan Internasionaltentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) tentang pemberiankemerdekaan kepada negeri-negeri dan bangsa-bangsa terjajah.

Oleh sebab itu, KNPB menyerukan agar PBB memberi perhatian pada dimensi historis dan hukum internasional dari persoalan West Papua, termasuk pertanyaan mengenai pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri.

KNPB mendorong kajian dan dialog internasional yang terbuka, berdasarkan bukti sejarah, dokumen hukum, serta prinsip-prinsip PBB yang relevan. Bagi KNPB, pembangunan dan perlindungan HAM tidak boleh digunakan untuk menutup ruang pembahasan mengenai aspirasi politik rakyat Papua.

4. KNPB mendesak langkah konkret, bukan sekadar pernyataan diplomatik

KNPB meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk:

1. Memberikan perhatian khusus terhadap situasi HAM dan krisis kemanusiaan di West Papua.
2. Mendorong akses kemanusiaan yang aman bagi masyarakat terdampak konflik, termasukpengungsi internal.
3. Mendukung pemantauan HAM yang independen serta akses bagi mekanisme HAM PBB yang relevan.
4. Membuka ruang komunikasi dengan representasi masyarakat sipil dan masyarakat adat West Papua.
5. Mendorong pembahasan yang serius mengenai akar historis dan politik konflik West Papua,termasuk prinsip hak menentukan nasib sendiri.

6. Memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan rakyat Papua tidak diabaikan dalam setiap pembahasan internasional yang menyangkut masa depan mereka.
7. Rakyat West Papua bukan penonton diplomasi internasional
8. Rakyat bangsa Papua menolak dengan tegas atas definisi orang asli Papua yang didorong oleh Kementerian Dalam Negeri untuk kepentingan politik hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua, karena yang punya hak suara dalam proses hak penentuan nasib sendiri adalah orang pribumi bangsa Papua bukan non Papua.
9. Rakyat bangsa Papua menuntut Presiden Republik Indonesia bertanggungjawab atas penghilangan paksa nyawa dua orang siswa pelajar oleh pasukan marinir TNI-Polri di Yahukimo dan segera kembalikan jazatnya kepada keluarga korban agar mereka melakukan pemakaman secara terhormat dan manusiawi.

KNPB mengajak seluruh rakyat West Papua, organisasi masyarakat sipil, gereja, mahasiswa, pemuda, perempuan, akademisi, dan jaringan solidaritas internasional untuk memanfaatkan momentum ini melalui aksi damai, penyampaian aspirasi secara tertulis, dokumentasi yang dapat diverifikasi, serta komunikasi dengan lembaga-lembaga internasional.

Perjuangan politik harus terus dibangun melalui pengorganisasian rakyat, penguatan pengetahuan, dokumentasi fakta, dan diplomasi yang konsisten. Setiap langkah harus menjaga keselamatan masyarakat sipil dan menghindari tindakan yang membahayakan warga.

KNPB menegaskan bahwa perhatian internasional tidak boleh berhenti pada pengakuan bahwa terdapat persoalan di West Papua. Perhatian tersebut harus membuka jalan bagi penanganan akar konflik dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Papua.

PBB harus mendengar rakyat West Papua. HAM harus dilindungi. Akar konflik harus dibahas. Hak menentukan nasib sendiri harus memperoleh ruang yang nyata dalam proses politik yang damai dan demokratis.

Kedatangan Sekretaris Jenderal PBB ke Indonesia bukan dengan sendirinya penyelesaian persoalan West Papua. Namun, momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk mendorong agar persoalan yang selama ini diperdebatkan memperoleh perhatian internasional yang lebih terbuka, serius, dan berlandaskan hukum.

West Papua membutuhkan lebih dari sekadar perhatian diplomatik. West Papua membutuhkan penyelesaian yang menyentuh akar persoalan. **