Timika,papuaglobalnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melalui Komisi II akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Koperasi Konsumen Komunitas Peternak Babi (K3PB) Kabupaten Mimika. RDP itu untuk membahas berbagai aspirasi dan keresahan peternak babi lokal terkait kebijakan pemerintah daerah serta kondisi pemasaran hasil peternakan lokal.

RDP tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 13 Agustus 2026, pukul 13.00 WIT hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Serbaguna DPR Kabupaten Mimika.

Agenda RDP sebagaimana tertuang dalam surat undangan DPRK Mimika Nomor 500.7.1/163/DPRK, tertanggal 11 Agustus 2026, untuk membahas aspirasi dan permasalahan peternak babi lokal serta kebijakan distribusi, pemasaran dan perlindungan hasil peternakan lokal di Kabupaten Mimika. Surat ini ditandatagani oleh Ketua DPRK Mimika Primus Natikapareyau.

Dalam surat tersebut, DPRK Mimika menjelaskan dilaksanakan RDP sebagai bentuk menindaklanjuti surat dari Koperasi Konsumen Komunitas Peternak Babi Kabupaten Mimika Nomor 01/K3PBM/XXIII/2026, tanggal 27 Juli 2026, perihal permohonan penyampaian aspirasi.

Surat tersebut berisikan keresahan dan keluhan masyarakat peternak babi terkait kebijakan pemerintah daerah serta kondisi pemasaran hasil peternakan lokal di Kabupaten Mimika yang semakin sulit.

Baca Juga:
Terbitkan Buku Papua dari Hati ke Hati, Yosua Douw: Persembahan Istimewa untuk Membantu Gerakan Literasi
Yang Penting Kita Ketemu, Bilang Anak Domi Datang! “Ujian Komitmen Rekonsiliasi DAP”
Pembakaran Kantor Pemerintahan Puncak Peristiwa Serius yang Perlu Penanganan Hukum

Komisi II DPR Kabupaten Mimika memandang perlu dilakukan pembahasan dan klarifikasi bersama pihak-pihak terkait untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang disampaikan para peternak babi lokal.

Dalam surat permohonan aspirasi yang ditandatangani Ketua Komunitas Peternak Babi Kabupaten Mimika, Kalfin Arrung, dan Sekretaris Dewianti Pakondo, para peternak menyampaikan bahwa belakangan ini marak terjadi keresahan dan keluhan masyarakat peternak babi di Kabupaten Mimika.

Mereka menilai sejumlah kebijakan pemerintah daerah dianggap tidak berpihak kepada peternak lokal yang ada di Kabupaten Mimika.

Karena itu, Koperasi Konsumen Komunitas Peternak Babi Kabupaten Mimika meminta DPRK Mimika Komisi II memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan para peternak babi untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang selama ini dinilai merugikan peternak lokal.

Dalam surat tersebut, peternak menyampaikan sejumlah kebijakan yang menjadi perhatian mereka.

Pertama, untuk mengirim ternak dan daging ke pelosok-pelosok harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. Para peternak juga menyebut adanya dugaan bahwa hanya oknum tertentu yang diberikan rekomendasi.

Kedua, terkait kebijakan memasukkan daging beku dari luar daerah, sementara menurut para peternak, daging lokal dinilai cukup banyak tersedia di Kabupaten Mimika.

Menurut Koperasi Konsumen Komunitas Peternak Babi Kabupaten Mimika, kebijakan tersebut sangat memberatkan masyarakat peternak lokal.

Mereka menilai pemerintah daerah semestinya turut bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk komunitas peternak babi yang berada di Kabupaten Mimika. **

Dibaca: 37