Bagian Ketiga: Kontroleur di Mimika, Wajah Pemerintahan Sipil (Refleksi Historis Menyambut HUT ke 29 Mimika)
Menjelang akhir kekuasaan Belanda, posisi Kontroleur Mimika di Kaokonao dijabat oleh Mr. K.J.M. de Jong (1958-1959). Arsip Memorie van Overgave menyebutkan bagaimana ia menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik Mimika pada masa transisi. Tugasnya tidak lagi sekadar administratif, tetapi juga menyiapkan laporan yang kelak menjadi dasar bagi perdebatan politik tentang masa depan Nieuw-Guinea menjelang penyerahan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Para Kontroleur bukan sekadar pejabat kolonial. Masing-masing membawa warna tersendiri dalam mengatur, mencatat, dan menata Mimika. Dari catatan mereka, kitab isa membaca bagaimana Kaokonao dijadikan pusat pemeritnahan, bagaimana masyarakat pesisi diatur ulang, hingga bagaimana pengetahuan etnografis dijadikan alat kuasa.
Dengan demikian, jejak pemerintahan sipil di Mimika sejak 1925 tidak bisa dipandang sebatas catatan birokrasi. Ia adalah kisah tentang pertemuan kolonial dengan masyarakat lokal, tentang bagaimana kuasa dijalankan melalui administrasi, pengetahuan, dan simbol. Dan nama-nama Kontroleur yang pernah bertugas di Mimika adalah saksi sekaligus aktor dari proses sejarah itu. **
Referensi
1. Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962.
2. Pouwer, Jan, Enkele aspecten van de Mimika-cultuur (1955).
3. Pouwer, Jan, Katholiek Documentatie Centrum.
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
