ASN di Mimika Dibekali Zona Integritas WBK-WBBM dan Tanda Tangan Kerja Sama Pemanfaatan NIK, KTP dan KK dengan OPD

Timika,papuaglobalnews.com – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala kelurahan, kepala puskesmas, instansi vertikal dan kampus di Kabupaten Mimika dibekali pemahaman mengenai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, Senin 21 September 2026.

Kegiatan Zona Integritas WBK-WBBM berlangsung di salah satu hotel di Timika digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan NIK dan data kependudukan berupa KTP dan KK elektronik lintas OPD antara Disdukcapil dengan sejumlah perangkat daerah, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDM) Kabupaten Mimika.

Penandatanganan tersebut disaksikan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo.

FKP yang digagas Disdukcapil Mimika mengusung tema “Strategi Mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berdampak Nyata Bagi Masyarakat Mimika.”

Pada kegiatan tersebut, Disdukcapil menghadirkan Fernandes J.P.B., S.P., M.H., selaku Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Perwakilan Ombudsman RI Maladministrasi Provinsi Papua, Firman, S.H.I., Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Mimika, dan Slamet Sutejo, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong dalam sambutan menegaskan Forum Konsultasi Publik merupakan ruang penting bagi pemerintah untuk mendengar aspirasi, kritik, saran, dan kebutuhan masyarakat.

“Karena itu, forum ini hendaknya bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana dialog dan dasar nyata bagi perbaikan pelayanan publik,” tegasnya.

Ia mengatakan pelayanan publik merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat.

“Karena itu, pelayanan harus dilaksanakan dengan integritas, transparansi, kepastian, dan kecepatan, serta kemudahan dan keterbukaan, keramahan, serta tanpa diskriminasi,” katanya.

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju WBK-WBBM, menurut Emanuel, pemerintah harus membangun pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Zona Integritas bukan sekadar mengejar predikat, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan budaya kerja, perilaku aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran penting karena pelayanan administrasi kependudukan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

“Oleh karena itu, pelayanan harus cepat, tepat, mudah, aman, terbuka, akuntabel, dan menjamin hak setiap masyarakat memperoleh dokumen kependudukan,” katanya.

Dengan kondisi geografis Kabupaten Mimika yang beragam, lanjut Emanuel, pemerintah juga harus terus mengembangkan pelayanan yang adaptif dan inovatif agar mampu menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, baik pegunungan maupun pesisir, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi seluruh unsur masyarakat, termasuk dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, organisasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan,” tuturnya.

Emanuel juga mengajak seluruh jajaran pemerintah menjadikan kritik dan keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, serta membangun pelayanan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui forum ini, mari kita bangun komitmen bersama untuk memperkuat integritas, meningkatkan standar pelayanan, memperbaiki pengelolaan pengaduan, dan mendorong inovasi pelayanan,” ajaknya.

Ia menegaskan, yang lebih penting, setiap hasil dan rekomendasi forum harus ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, dan profesional, serta juga benar-benar melayani, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mimika,” pungkasnya.

Sementara Ketua Panitia Venska S.G. dalam laporannya menjelaskan FKP tersebut dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Mimika tentang pemanfaatan NIK dan data kependudukan untuk kebutuhan manajemen ASN, pensiunan ASN dan gaji.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika tentang pemanfaatan NIK dan data kependudukan dalam aplikasi E-Mitan.

Venska menjelaskan, pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki dasar hukum, yakni:
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Ia melaporkan, tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah:

Meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam mewujudkan Zona Integritas.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pelayanan.

Mendorong inovasi dan perbaikan

pelayanan publik.
Menyusun rekomendasi dan tindak lanjut bersama.

Mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Mimika. **