Afirmasi OAP Tertutur di Telinga Wakil Presiden

Oleh: Laurens Minipko

Dua Wajah Negara di Timika

SIANG itu di Timika menghadirkan dua wajah negara dalam satu waktu.

Di satu sisi, suasana hangat tercipta ketika Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menemani puluhan anak yatim memilih buku tulis, pensil, dan perlengkapan sekolah. Sebuah simbol yang kuat: negara hadir, negara peduli, negara menyentuh kehidupan sehari-hari.

Namun di sisi lain, pada ruang yang tidak jauh, hadir wajah negara yang berbeda lebih sunyi, lebih serius, dan jauh lebih menentukan.

Kaum muda Amungme-Kamoro berdiri membawa dokumen. Bukan sekadar aspirasi, tetapi rumusan tuntutan yang lahir dari pengalaman panjang ketimpangan. Salah satu poinnya berbunyi tegas:

“afirmasi dan pemberdayaan dalam perekrutan dan penempatan ASN OAP, khususnya Amungme dan Kamoro.”

Kalimat itu sederhana. Tetapi maknanya dalam.

Ia bukan sebatas permintaan administratif.

Ia adalah klaim atas hak untuk berkuasa di tanah sendiri.

Dan pada hari itu, untuk pertama kalinya dalam konteks yang begitu langsung, kalimat itu tertutur di telinga Wakil Presiden.

Tafsir di Hadapan Realitas

Momen ini menjadi penting karena ia tidak berdiri di ruang hampa.

Sebelumnya, dalam polemik penataan jabatan di Mimika, publik dihadapkan pada satu pernyataan krusial: bahwa tidak ada regulasi dalam Otonomi Khusus yang mengatur afirmasi dalam promosi jabatan ASN.

Pernyataan ini, jika dibaca secara hukum, bukan sebatas tafsir melainkan berpotensi menjadi penyempitan norma.

Sebab dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, khususnya Pasal 29, afirmasi tidak berhenti pada rekrutmen. Ia secara eksplisit mencakup:

• pengusulan kebutuhan ASN
• penerimaan ASN
• pengangkatan dalam jabatan tertentu

Frasa terakhir ini, dalam konstruksi hukum administrasi, jelas merujuk pada promosi, mutasi, dan rotasi jabatan.

Dengan demikian, benturan yang terjadi di Timika bukan sekadar perbedaan pendapat. Ia adalah benturan antara:

• tafsir administratif yang menyempit, dan
• realitas sosial yang menuntut keadilan struktural

Dan ketika aspirasi itu disampaikan langsung kepada Wakil Presiden, perdebatan itu naik kelas: dari lokal menjadi nasional.

Afirmasi dalam Perspektif Teori Hukum

Untuk memahami kedalaman persoalan ini, kita perlu keluar dari sekadar teks hukum.

Dalam teori keadilan distributif John Rawls, negara berkewajiban memberikan perlakuan khusus kepada kelompok yang secara historis tertinggal. Prinsip difference principle menegaskan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok paling lemah.

Dalam konteks Papua (Mimika), afirmasi ASN bukanlah privilese. Ia adalah instrumen koreksi sejarah.

Sejalan dengan itu, Roscoe Pound melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Artinya, hukum tidak boleh netral ketika berhadapan dengan ketimpangan, ia harus aktif memperbaiki.

Sementara dalam kerangka hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum harus peka terhadap kebutuhan sosial dan tidak boleh terjebak pada formalitas prosedural.

Jika teori-teori ini kita tarik ke konteks Mimika, maka satu kesimpulan muncul:

“Membatasi afirmasi hanya pada rekrutmen adalah bentuk kegagalan hukum menjalankan fungsi korektifnya.”

Disjungsi Kelembagaan dan Ruang Abu-abu Kekuasaan

Namun realitas tidak sesederhana norma. Pasal afirmasi Otsus berhadapan dengan sistem nasional ASN yang berbasis merit system dan standardisasi. Di sinilah muncul apa yang bisa disebut sebagai disjungsi kelembagaan:

• Otsus menjadi fondasi afirmasi
• Sistem nasional menjadi fondasi standardisasi

Kepala daerah sering berada di ruang abu-abu: memiliki kewenangan afirmatif, tetapi merasa terikat oleh prosedur nasional.

Namun secara hukum administrasi, kondisi ini tidak menghapus kewajiban.

Dalam doktrin detournement de pouvoir, setiap kewenangan harus digunakan sesuai tujuan pemberiannya. Jika kewenangan afirmatif tidak digunakan, maka itu bukan netralitas melainkan penyimpangan tujuan hukum.

 Telinga Wakil Presiden: Simbol atau Penggerak?

Di titik ini, kehadiran Gibran Rakabuming Raka menjadi signifikan.

Secara konstitusional, Wakil Presiden bukan sekadar pelengkap Presiden. Ia memiliki fungsi:

• membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan
• menjalankan tugas tertentu yang didelegasikan
• menjadi penghubung politik antara pusat dan daerah

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, posisi Wakil Presiden sering kali menjadi aktor kunci dalam koordinasi lintas sektor, terutama pada isu-isu strategis yang membutuhkan perhatian politik tingkat tinggi.

Ketika aspirasi afirmasi ASN OAP dari Mimika disampaikan langsung kepadanya, maka isu ini tidak lagi bisa berhenti sebagai wacana lokal. Ia telah masuk ke dalam orbit kekuasaan nasional.

Dari Bantuan ke Distribusi Kekuasaan

Momen di Timika memperlihatkan satu hal yang sering luput: negara sering hadir dalam bentuk kepedulian, tetapi belum tentu hadir dalam bentuk redistribusi kekuasaan.

Belanja alat tulis adalah simbol penting.

Tetapi afirmasi ASN adalah soal struktur.

Yang satu menyentuh kehidupan hari ini.

Yang lain menentukan masa depan.

Dan kaum muda Amungme-Kamoro, dengan sangat sadar, memilih untuk berbicara pada level kedua.

Setelah Suara Itu Didengar

Hari itu di Timika, afirmasi tidak lagi menjadi teks dalam dokumen hukum. Ia berubah menjadi suara yang disampaikan langsung kepada Wakil Presiden.

Dan di situlah letak titik baliknya.

Karena dalam politik, ada perbedaan besar antara:

• sesuatu yang diketahui, dan
• sesuatu yang didengar langsung

Kini negara tidak bisa lagi berkata tidak tahu.

Pertanyaannya tinggal satu: setelah afirmasi itu benar-benar tertutur di telinga Wakil Presiden, apakah ia akan berhenti sebagai suara atau berubah menjadi kebijakan?

Jika tidak, maka afirmasi akan tetap menjadi janji.

Namun jika iya, maka momen di Timika ini akan dikenang bukan sebagai kunjungan biasa, melainkan sebagai saat ketika suara dari pinggiran akhirnya menembus pusat kekuasaan. (*)