Afirmasi OAP Tertutur di Telinga Wakil Presiden
Jika teori-teori ini kita tarik ke konteks Mimika, maka satu kesimpulan muncul:
“Membatasi afirmasi hanya pada rekrutmen adalah bentuk kegagalan hukum menjalankan fungsi korektifnya.”
Disjungsi Kelembagaan dan Ruang Abu-abu Kekuasaan
Namun realitas tidak sesederhana norma. Pasal afirmasi Otsus berhadapan dengan sistem nasional ASN yang berbasis merit system dan standardisasi. Di sinilah muncul apa yang bisa disebut sebagai disjungsi kelembagaan:
- Otsus menjadi fondasi afirmasi
- Sistem nasional menjadi fondasi standardisasi
Kepala daerah sering berada di ruang abu-abu: memiliki kewenangan afirmatif, tetapi merasa terikat oleh prosedur nasional.
Namun secara hukum administrasi, kondisi ini tidak menghapus kewajiban.
Dalam doktrin detournement de pouvoir, setiap kewenangan harus digunakan sesuai tujuan pemberiannya. Jika kewenangan afirmatif tidak digunakan, maka itu bukan netralitas melainkan penyimpangan tujuan hukum.
Telinga Wakil Presiden: Simbol atau Penggerak?
Di titik ini, kehadiran Gibran Rakabuming Raka menjadi signifikan.
Secara konstitusional, Wakil Presiden bukan sekadar pelengkap Presiden. Ia memiliki fungsi:
- membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan
- menjalankan tugas tertentu yang didelegasikan
- menjadi penghubung politik antara pusat dan daerah
Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, posisi Wakil Presiden sering kali menjadi aktor kunci dalam koordinasi lintas sektor, terutama pada isu-isu strategis yang membutuhkan perhatian politik tingkat tinggi.
Ketika aspirasi afirmasi ASN OAP dari Mimika disampaikan langsung kepadanya, maka isu ini tidak lagi bisa berhenti sebagai wacana lokal. Ia telah masuk ke dalam orbit kekuasaan nasional.
Dari Bantuan ke Distribusi Kekuasaan
Momen di Timika memperlihatkan satu hal yang sering luput: negara sering hadir dalam bentuk kepedulian, tetapi belum tentu hadir dalam bentuk redistribusi kekuasaan.
Belanja alat tulis adalah simbol penting.
Tetapi afirmasi ASN adalah soal struktur.
Yang satu menyentuh kehidupan hari ini.
Yang lain menentukan masa depan.
Dan kaum muda Amungme-Kamoro, dengan sangat sadar, memilih untuk berbicara pada level kedua.
Setelah Suara Itu Didengar
Hari itu di Timika, afirmasi tidak lagi menjadi teks dalam dokumen hukum. Ia berubah menjadi suara yang disampaikan langsung kepada Wakil Presiden.
Dan di situlah letak titik baliknya.
Karena dalam politik, ada perbedaan besar antara:
- sesuatu yang diketahui, dan
- sesuatu yang didengar langsung
Kini negara tidak bisa lagi berkata tidak tahu.
Pertanyaannya tinggal satu: setelah afirmasi itu benar-benar tertutur di telinga Wakil Presiden, apakah ia akan berhenti sebagai suara atau berubah menjadi kebijakan?
Jika tidak, maka afirmasi akan tetap menjadi janji.
Namun jika iya, maka momen di Timika ini akan dikenang bukan sebagai kunjungan biasa, melainkan sebagai saat ketika suara dari pinggiran akhirnya menembus pusat kekuasaan. (*)
