Kemenag RI Catat 269 Potensi Konflik Keagamaan, 152 Berhasil Dicegah Melalui Aplikasi IWS Sikeruk
Timika,papuaglobalnews.com – Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) terus memperkuat upaya pencegahan konflik antarumat beragama melalui pengembangan aplikasi Indonesia Waspada dan Sadar Kerukunan (IWS Sikeruk), sebuah sistem peringatan dini atau early warning system untuk mendeteksi potensi konflik keagamaan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, M. Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., mengungkapkan, berdasarkan hasil penerapan sistem tersebut sejak Mei hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 269 kasus dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 152 kasus berhasil diselesaikan melalui upaya pencegahan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Hal itu disampaikan Adib sebagai pembicara dalam sesi sharing pada pembukaan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional di Gedung Futsal Mimika Sport Complex, Minggu 15 November 2026.
Menurut Adib, capaian tersebut menunjukkan pentingnya perubahan pola penanganan persoalan kerukunan umat beragama, dari pendekatan reaktif menjadi preventif dengan mengutamakan deteksi dini.
“Kita tidak lagi mau begitu ada kasus kerusuhan atau konflik, baru kita bergerak dan baru kita sadar. Apa yang kita lakukan sekarang dan terus-menerus akan kita lakukan adalah pencegahan. Kita harus mencegah dan mendeteksi sebelum semuanya terjadi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kerukunan dan kedamaian merupakan investasi yang sangat mahal. Karena itu, seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, tokoh agama, FKUB, penyuluh agama, dan penghulu memiliki peran penting dalam menjaga serta merawat kerukunan umat beragama.
Adib mengatakan, pemerintah saat ini berupaya membangun sistem penguatan kerukunan yang tidak hanya mengandalkan penanganan ketika konflik sudah terjadi, tetapi mampu membaca gejala dan potensi persoalan sejak awal.
Tiga Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama
Adib menjelaskan, pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKU) memiliki tiga dimensi penilaian, yakni toleransi, kerja sama dan kesetaraan.
Ia menyebutkan, nilai IKU pada 2025 mencapai 77,89. Namun, terdapat catatan pada dimensi kerja sama yang nilainya tercatat 65,49.
Menurutnya, nilai tersebut menunjukkan bahwa ruang kebersamaan dan interaksi langsung masyarakat antarumat beragama masih perlu diperkuat.
Selama ini, pertemuan antara para pemimpin daerah dan tokoh agama sudah sering dilakukan. Namun, tantangan sesungguhnya bagaimana membangun interaksi dan kebersamaan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
“Para tokoh sudah sering bertemu. Pak Bupati, Ibu Wali Kota, dan tokoh-tokoh lainnya juga sudah sering bertemu. Tetapi bagaimana dengan masyarakat kita di lapisan bawah? Nilai dimensi kerja sama atau kebersamaan masyarakat masih 65,49,” jelasnya.
Karena itu, menurut Adib, penguatan kerukunan tidak cukup dilakukan melalui pertemuan formal dan kegiatan seremonial. Masyarakat antarumat beragama perlu lebih sering berinteraksi, duduk bersama, berdiskusi, bergotong royong, dan melakukan kegiatan sosial bersama, termasuk membersihkan lingkungan tempat ibadah masing-masing.
“Masyarakat dan jemaat kita di lapisan bawah itulah yang harus digarap dalam penguatan kerukunan umat beragama,” ujarnya.
Ia juga menyinggung Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2025 yang mencakup 94 kota sebagai salah satu gambaran capaian dan upaya penguatan toleransi di Indonesia.
Namun, tantangan perkembangan era media sosial saat ini, penyebaran hoaks, ujaran kebencian atau hate speech, serta dinamika generasi Z menjadi tantangan tersendiri yang harus diantisipasi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Adib mengatakan, IWS Sikeruk dikembangkan Kementerian Agama sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi konflik keagamaan.
Ia mengibaratkan konflik seperti fenomena gunung es. Persoalan yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil, sedangkan persoalan yang lebih besar sering kali masih tersembunyi.
Melalui IWS Sikeruk, pemerintah diharapkan dapat membaca gejala konflik lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi krisis.
Dalam sistem tersebut terdapat beberapa tahapan perkembangan konflik, yakni laten atau tersembunyi, persepsi, manifestasi, eskalasi, hingga krisis.
Adib menegaskan, upaya pencegahan harus difokuskan pada tahap laten, persepsi, dan manifestasi agar persoalan tidak berkembang menjadi eskalasi maupun krisis.
“Yang kita lakukan adalah mencegah sejak tahap laten, persepsi, dan manifestasi. Jangan sampai berkembang menjadi eskalasi, apalagi krisis. Kalau sudah terjadi konflik, aparat penegak hukum (APH) juga harus masuk dalam penanganannya,” terangnya.
Menurutnya, tanpa sistem deteksi dini, penanganan konflik cenderung bersifat reaktif dan kuratif. Akibatnya, pemerintah baru bergerak setelah persoalan membesar sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.
Sebaliknya, melalui IWS Sikeruk, potensi persoalan dapat dipantau dan ditindaklanjuti sejak awal.
Ia mengatakan cara kereja IWS Sikeruk dilakukan dari berbagai tingkatan melibatkan para penghulu dan penyuluh. Kementerian Agama telah memberikan bimbingan teknis (Bimtek) libatkan 25.000 penyuluh dan penghulu kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama sejak Mei hingga Oktober 2026.
Dalam mekanisme kerjanya terdapat tiga peran utama, yakni inputer, verifikator, dan viewers.
Untuk level kabupaten/kota para penyuluh agama dan penghulu menjadi inputer yang bertugas memasukkan data atau informasi mengenai potensi konflik. Selanjutnya, informasi tersebut diverifikasi oleh pihak yang berwenang di tingkat kabupaten dan kota.
Sementara itu, pejabat atau pihak yang memperoleh akses sebagai viewers dapat melihat perkembangan potensi konflik berdasarkan wilayah masing-masing.
Adib menjelaskan, sistem tersebut juga dirancang agar penyelesaian persoalan dilakukan sesuai tingkat kewenangannya.
Apabila persoalan masih dapat diselesaikan di tingkat kabupaten atau kota, maka tidak perlu langsung dieskalasi ke tingkat provinsi maupun nasional.
“Banyak konflik yang sesungguhnya bisa ditangani di tingkat kabupaten atau kota, tetapi kemudian menjadi kasus nasional karena dieskalasi. Kita ingin agar pemerintah kabupaten dan kota mampu menyelesaikan persoalan sesuai tingkat kewenangannya,” katanya.
Ia berharap, keterlibatan pemerintah daerah, penyuluh agama, penghulu, dan FKUB dapat memperkuat sistem pelaporan serta mempercepat penyelesaian persoalan di tengah masyarakat.
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.







