Kemenag RI Catat 269 Potensi Konflik Keagamaan, 152 Berhasil Dicegah Melalui Aplikasi IWS Sikeruk
Dari hasil pemantauan melalui IWS Sikeruk, Adib memaparkan sejumlah jenis persoalan yang paling banyak ditemukan.
Berdasarkan data sepuluh besar yang ditampilkan dalam presentasinya, konflik kepemilikan rumah ibadah menempati urutan pertama dengan 34 kasus.
Selanjutnya, konflik penggunaan rumah ibadah sekitar 30 kasus, dugaan penyimpangan ajaran atau persoalan doktrin sebanyak 25 kasus, konflik perizinan rumah ibadah, pelarangan beribadah, serta sejumlah persoalan lainnya.
Menurutnya, data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan penguatan kerukunan sesuai karakteristik persoalan masing-masing daerah.
Dengan data yang semakin lengkap, pemerintah tidak hanya membuat kebijakan berdasarkan perkiraan, tetapi dapat melihat tren persoalan yang berkembang di wilayahnya.
“Setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda-beda. Kalau kita melihat tren persoalan di suatu daerah, kebijakan yang dibuat juga harus disesuaikan. Anggarannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut,” jelasnya.
Ia mencontohkan, apabila suatu daerah menghadapi persoalan rendahnya literasi digital, pemerintah dapat memberikan penguatan melalui edukasi dan materi literasi digital.
Dengan demikian, program dan anggaran pemerintah dapat diarahkan secara lebih tepat berdasarkan kebutuhan dan karakteristik persoalan di daerah.
Selain melibatkan penyuluh agama dan penghulu, pengembangan IWS Sikeruk juga diarahkan untuk memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Adib menjelaskan, informasi dari akun-akun media sosial yang sering memberitakan atau melaporkan persoalan keagamaan berpotensi dikumpulkan dan diproses menggunakan teknologi AI.
Informasi tersebut kemudian dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis persoalan atau potensi konflik yang muncul.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi ini menjadi penting karena perkembangan media sosial berlangsung sangat cepat dan dapat memengaruhi situasi kerukunan di masyarakat.
Melalui aplikasi tersebut, kepala daerah nantinya dapat memperoleh akses untuk memantau kondisi kerukunan di wilayahnya, termasuk mengetahui kecamatan yang memiliki potensi konflik berdasarkan kategori yang ditampilkan dalam sistem.
Ia menambahkan, semakin luas ekosistem IWS Sikeruk dan semakin banyak pihak yang terlibat, semakin kaya pula data yang dapat digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Contoh Pencegahan di Lampung, Jambi, dan Sukabumi
Dalam pemaparannya, Adib juga menyampaikan beberapa contoh penanganan potensi konflik melalui pendekatan pencegahan, sosialisasi, edukasi, dan dialog.
Pertama, persoalan yang berkaitan dengan kelompok Hilafatul Muslimin di Lampung.
Menurutnya, informasi mengenai persoalan tersebut dihimpun ketika masih berada pada tahap potensi dan persepsi. Selanjutnya, penghulu melaporkan persoalan tersebut untuk ditindaklanjuti melalui edukasi kepada masyarakat.
Melalui penjelasan dan edukasi mengenai kelompok tersebut, persoalan diharapkan tidak berkembang menjadi konflik terbuka maupun krisis.
Kedua, persoalan pemindahan Rupang Buddha di kawasan bandara di Jambi.
Adib menilai, persoalan seperti ini membutuhkan sosialisasi dan edukasi agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman maupun konflik di tengah masyarakat.
Ketiga, persoalan di Sukabumi pada 4–5 Oktober terkait sebuah rumah pribadi milik pendeta yang tercantum sebagai gereja di Google Maps.
Padahal, tempat tersebut merupakan rumah pribadi dan belum merupakan rumah ibadah.
Informasi yang tercantum di Google Maps berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru dan memancing persoalan di tengah masyarakat.
Untuk menyelesaikannya, dilakukan mediasi dan dialog yang melibatkan penghulu serta masyarakat.
Melalui dialog tersebut, disepakati bahwa keterangan pada Google Maps diperbaiki agar sesuai dengan kondisi sebenarnya, yakni rumah pendeta, bukan gereja.
Adib mengatakan, contoh-contoh tersebut menunjukkan pentingnya deteksi dini, sosialisasi, edukasi, dan dialog dalam mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Untuk memperluas ekosistem pencegahan konflik, Adib mengajak seluruh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Indonesia terlibat sebagai bagian dari Sahabat IWS Sikeruk.
Ia mengatakan, Kementerian Agama telah memperluas kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dan deklarasi bersama Sahabat IWS Sikeruk.
Melalui keterlibatan FKUB, informasi mengenai potensi konflik di tengah masyarakat diharapkan semakin cepat diketahui dan ditindaklanjuti.
Adib bahkan menawarkan pelaksanaan bimbingan teknis secara gratis bagi pihak-pihak yang siap bergabung menjadi inputer dalam sistem tersebut. Pelatihan dapat dilaksanakan secara daring melalui Zoom.
“Saya menawarkan kepada teman-teman semuanya, bagi yang sudah siap menjadi inputer dan Sahabat IWS Sikeruk, mari bergabung bersama kami. Nanti kami akan memberikan bimtek secara gratis dan bisa dilakukan melalui Zoom,” ajaknya. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.







