Membaca Jejak APBD Mimika Sampai ke Kampung

Oleh : Laurens Minipko

ADA cara sederhana untuk membaca APBD: menjumlahkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, lalu mencari persentase serapan. Cara itu penting, tetapi belum cukup. Angka dapat menunjukkan berapa uang yang direncanakan dan dibelanjakan. Ia belum tentu menjelaskan apakah sebuah keluarga di pedalaman pesisir, gunung, dan di kota lebih mudah memperoleh obat, apakah seorang anak di sana  dapat bersekolah, atau apakah bahan pangan sampai ke kampung tanpa harga yang mencekik.

Karena itu, APBD Kabupaten Mimika 2026 perlu dibaca bukan hanya sebagai dokumen keuangan, melainkan sebagai dokumen sosial (pendekatan tulisan ini).

Di dalamnya tersimpan cara pemerintah memandang wilayah, warga, jarak, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Setiap program adalah keputusan tentang siapa yang dianggap perlu dibantu, wilayah mana yang dianggap prioritas, dan bentuk pengetahuan apa yang dianggap sah dalam perencanaan (berjenjang).

Dokumen APBD Induk Mimika 2026 telah teridentifikasi melalui JDIH, bersama peraturan penjabaran dan perubahan anggaran. Namun, rincian pagu per OPD dan DPA-SKPD belum terbuka secara memadai. Di sisi lain, berita media pemerintah memperlihatkan banyak kegiatan: subsidi penerbangan perintis, bantuan pangan, bantuan modal, layanan kesehatan, studi jalan, jembatan, penataan permukiman, kegiatan TP-PKK, dan pelatihan Dharma Wanita. Di antara dokumen dan kegiatan itulah kita dapat membaca wajah kebijakan daerah.

Pertanyaannya bukan hanya: berapa banyak kegiatan dilaksanakan? Pertanyaan yang lebih penting ialah: kebijakan itu hidup di dalam dunia sosial yang seperti apa?

Negara yang hadir melalui jarak

Dalam antropologi, negara tidak selalu hadir melalui gedung kantor atau pidato pejabat. Negara hadir melalui benda dan layanan yang menyentuh kehidupan sehari-hari: pesawat yang membawa penumpang, beras yang tiba di kampung, tenaga kesehatan yang datang, pasien yang dilayani, jembatan yang dibangun, atau data keluarga dan stunting yang dicatat.

Di Mimika, subsidi penerbangan perintis memperlihatkan makna negara yang sangat konkret. Pemerintah tidak hanya membeli jasa angkutan. Ia sedang mengelola jarak. Di wilayah pegunungan dan pesisir, jarak tidak berhenti di ukuran kilometer. Jarak adalah harga obat, kehadiran dan keterlambatan guru, mahalnya bahan pokok, sulitnya mengurus administrasi, dan tertundanya pertolongan saat seseorang sakit.

Karena itu, subsidi penerbangan penumpang dan kargo memiliki keselarasan yang kuat dengan pelayanan dasar. Portal E-PINTAS mencatat beberapa penerbangan perdana pada 2026 dan menyebut subsidi bersumber dari APBD. Tetapi kebijakan belum selesai hanya karena pesawat terbang. Kita masih perlu tahu berapa penerbangan berlangsung sepanjang tahun, berapa penumpang dilayani, berapa volume kargo dikirim, siapa penerima manfaatnya, dan berapa biaya publik untuk setiap layanan. Di sinilah perbedaan antara keluaran dan manfaat menjadi penting. Pesawat yang terbang adalah keluaran. Berkurangnya keterisolasian adalah manfaat. Keduanya tidak boleh dianggap sama.

Soal jarak ini juga disinggung Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam sosialisasi manajemen talenta ASN Mimika pada 11 November 2026. Ia meminta layanan daring disediakan bagi warga yang mampu mengakses teknologi, tetapi warga yang belum mampu tetap harus dilayani langsung: lewat ambulans, dokter keliling, kapal, atau speed boat sesuai kondisi wilayah. Pesan itu tepat untuk Mimika. Layanan digital baru bermakna jika jaringan, gawai, dan literasi warga tersedia, dan di sebagian kampung pedalaman dan pesisir ketiganya belum tentu ada. Negara yang hadir adalah negara yang mau datang, bukan negara yang mensyaratkan warganya mencari.

Dari kampung sebagai lokasi menjadi kampung sebagai pengetahuan

Perencanaan pemerintah tidak sedikit menjadikan kampung sebagai titik di peta. Dalam pendekatan antropologis, kampung adalah ruang hidup. Ia memiliki sejarah, hubungan kekerabatan, otoritas adat, pola mobilitas, cara berbagi pangan, ingatan tentang bantuan, dan pengalaman panjang berhadapan dengan negara.

Jika pemerintah menyusun program stunting, misalnya, keluarga tidak boleh diperlakukan hanya sebagai angka dalam daftar keluarga berisiko. Stunting memang dapat diukur melalui indikator gizi, tetapi penyebabnya berhubungan dengan pendapatan, kebiasaan makan, air bersih, pengetahuan keluarga, akses transportasi, kualitas layanan, kepercayaan kepada petugas, dan praktek nilai-nilai budaya dan tradisi. Program yang hanya menghitung jumlah rapat atau paket makanan mungkin selesai secara administratif, tetapi belum tentu selesai secara sosial.

Rapat lintas sektor penurunan stunting di Mimika, yang disebut melibatkan 56 pihak dan menyasar 68 wilayah prioritas, menunjukkan kesadaran bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan satu dinas. Namun, rapat baru menjadi kebijakan apabila menghasilkan pembagian tanggung jawab, anggaran yang dapat dilacak, daftar keluarga yang dilayani, dan perubahan yang dapat diukur.

Antropologi mengajarkan bahwa data bukan cermin netral. Data adalah hasil pertemuan antara kategori negara dan kehidupan warga. Saat seorang warga dicatat sebagai penerima bantuan, kita perlu bertanya: siapa yang mendata, dengan definisi apa, melalui siapa, dan apakah warga memiliki kesempatan mengoreksi data itu?

Pemerintahan hibrid: OPD tidak bekerja sendirian

Teori hibrid dalam manajemen kebijakan daerah membantu menjelaskan kenyataan yang sering luput dari tabel APBD. Pemerintahan tidak lagi bekerja hanya melalui garis komando birokrasi. Ia bekerja melalui percampuran aktor: OPD, distrik, kampung, organisasi adat, gereja, NGO, perusahaan, kelompok perempuan, organisasi profesi, dan warga.

Kegiatan TP-PKK adalah contoh penting. Dalam kompilasi 2026, TP-PKK muncul melalui Posyandu, pemberian makanan tambahan, pendataan keluarga, kebun pangan, Dasawisma, dan kegiatan rumah sehat. Dharma Wanita melaksanakan pelatihan keterampilan bagi istri ASN. Dekranasda ikut mempromosikan produk lokal. KONI mengurus ekosistem olahraga. Semua itu berada di antara negara dan masyarakat.

Mereka bukan OPD, tetapi tidak sepenuhnya berada di luar pemerintahan. Mereka dapat menjadi perpanjangan jangkauan layanan, sekaligus membawa pengetahuan dan jaringan yang tidak dimiliki birokrasi. Inilah pemerintahan hibrid: kebijakan dikerjakan oleh berbagai aktor dengan logika yang berbeda.

Namun, hibriditas bukan alasan untuk mengaburkan tanggung jawab. Jika sebuah kegiatan menggunakan APBD, publik berhak mengetahui siapa penanggung jawabnya, berapa anggarannya, apa keluaran yang dijanjikan, dan bagaimana hasilnya dilaporkan. Kolaborasi boleh cair, tetapi akuntabilitas tidak boleh menguap.

Masalah muncul saat kegiatan organisasi pendamping dicatat sebagai keberhasilan program pemerintah tanpa menjelaskan sumber dana, status kelembagaan, dan kontribusi masing-masing aktor. Sebaliknya, kegiatan komunitas juga tidak boleh diremehkan hanya karena tidak menggunakan bahasa birokrasi. Posyandu, Dasawisma, atau kebun pangan sering menjadi ruang tempat kebijakan benar-benar diterjemahkan ke dalam kehidupan keluarga.