Timika,papuaglobalnews.com –  Keluarga besar marga Enia Magai dan Yupini meminta kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat dan kaum intelektual keluarga Woge yang telah membentuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Boteuka atau Bontomobui Selatan supaya segera diganti dengan nama lain.

“Jika nama yang dibentuk saat ini tidak diganti dengan nama baru maka efeknya kedepan akan kena,” ujar Demianus Enia Magai selaku tokoh intelektual muda mewakili marga Magai dan Yupi kepada redaksi papuaglobalnews.com dalam rekaman suaranya pada Senin malam, 2 November 2026.

Demianus meminta kepada seluruh tokoh masyarakat, adat adat dan intelektual Woge perlu memahami, memikirkan secara jernih, arif dan bijak serta secara baik dengan mempertimbangkan apakan nama ini perlu digunakan atau tidak, mengingat secara tradisi adat setempat nama tersebut dilarang digunakan selama belum ada ijin dan persetujuan dari keluarga besar rumpun Enia Magai dan Yupini. Ini sebagai bagian dari menjaga marwah dan martabat suku Enia Magai dan Yupini.

Ia berharap dalam penggunaan nama Boteuka atau Bontomobui dalam bahasa Moni semua pihak perlu menyadari baik harus diawali dengan musyawarah bersama seijin yang melibatkan Enia Magai dan Yupini bukan dilakukan sepihak agar tidak terjadi ketersinggungan.

“Karena sampai saat ini kami sendiri belum tahu apa yang menjadi dasar penggunaan nama Boteuka. Karena kami sendiri tidak dilibatkan,” katanya.

Baca Juga:
Jelang Akhir Tahun Anggaran 2026, Bappeda Mimika Didorong Tingkatkan Monitoring Lapangan Pembangunan Fisik
Pemkab Mimika Bertanggungjawab Pembongkaran Lapak Mama Papua, Vinsent Sebut Hancurkan Ekonomi dan Eksistensi OAP di Tanah Sendiri
Kejari Mimika Musnahkan Barang Bukti 23 Perkara Tindak Pidana Umum
Dibaca: 69
Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.