Tragedi Antrian BBM: Bedah Sosial-Ekonomi-Politik Antrean BBM di Mimika
Oleh : Laurens Minipko
PAGI itu sejuk di Timika. Tapi di sepanjang jalan-jalan utama di mana SPBU-SPBU terletak, suasana sudah panas sejak subuh. Antrean kendaraan membelit hampir setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) – ritual harian yang sudah berjalan berbulan-bulan tanpa ada yang benar-benar menuliskannya sebagai keadaan darurat.
Mobil-mobil mewah dinas dan pribadi berpelat dalam daerah maupun luar Timika berderet membentuk antrian yang panjang. Sepeda motor tak terkecuali. Gejala ini lebih dari hanya kendala teknis. Ia mestinya dibaca lebih dalam: pertumbuhan ekonomi yang meledak, berhadapan dengan kapasitas regulasi yang tersendat-sendat.
Bupati Mimika merespons dengan menerbitkan Instruksi Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan BBM Bersubsidi. Isinya tegas: larangan mengisi BBM bersubsidi bagi kendaraan berpelat luar wilayah, kendaraan dinas ASN, TNI, Polri, juga Perusahaan besar. Jerigen dan tangki rakitan turut dibatasi.
Tapi instruksi hanyalah tambalan di ban yang bocor, kalau akar soalnya tak dibedah, didiskusikan dan dipublikasikan ke publik. Untuk memahami mengapa antrean ini terus berulang, kita perlu tiga kacamata sekaligus: sosiologi, ekonomi, dan politik.
Ledakan Demografi dan Magnet Freeport
Timika adalah kota tambang – boomtown yang detak jantungnya digerakkan oleh satu nama: PT Freeport Indonesia. Dan kota tambang punya hukum besinya sendiri: ke mana uang mengalir, ke situ manusia berbondong-bondong datang.
Angkanya bicara sendiri. Badan Pusat Statistik mencatat populasi Mimika melonjak dari 182.001 jiwa pada 2010 menjadi lebih dari 318.000 jiwa pada 2024. Sejumlah estimasi lain bahkan menyebut angka riil, dengan menghitung dinamika migrasi harian dan musiman, bisa menembus 490.000 jiwa (Disdukcapil Mimika Semester 2,2024).
Fenomena ini punya nama dalam literatur ekonomi pembangunan: Model Migrasi Harris-Todaro, dirumuskan pada 1970. Intinya sederhana. Orang tak pindah karena upah aktual di kota tujuan, tapi karena upah yang diharapkan. Selama peluang kerja di Timika, baik di sektor formal tambang maupun informal di sekitarnya, tampak lebih menjanjikan daripada di kampung halaman, arus migrasi akan terus mengalir berapa pun besar risiko dan ketidakpastiannya.
Maka Timika bukan hanya tumbuh. Ia membengkak. Dan setiap jiwa yang datang, cepat atau lambat, akan antre di SPBU yang sama.
Kolam Bersama yang Dikuras Bersama
Bayangkan sebuah padang rumput yang boleh digembalakan siapa saja, tanpa batas. Setiap penggembala punya insentif menambah ternaknya, karena keuntungan dinikmati sendiri sementara kerusakan ditanggung bersama. Padang itu pun gundul. Inilah Tragedy of the Commons – istilah yang dicetuskan Garrett Hardin pada 1968, dan tak ada tempat yang menggambarkannya lebih pas selain SPBU-SPBU di Timika hari ini.
BBM bersubsidi adalah common-pool resource. Siapa pun berhak membelinya, tak ada yang benar-benar memilikinya, dan setiap liter yang diambil satu pihak berarti satu liter lebih sedikit untuk pihak lain. Data Pertamina Patra Niaga (Juli 2026) memperlihatkan hal yang timpang: kuota Pertalite untuk Mimika justru turun 14 persen menjadi 34 juta liter per tahun, sementara Biosolar turun 4 persen menjadi 2,8 juta liter. Kuota menyusut, sementara jumlah kendaraan terus bertambah dari 146.740 unit pada Maret 2025 menjadi 154.360 unit pada November 2025 (Databoks per 27 November 2025).
Tak ada penggembala yang mau mengalah duluan. Maka semua antre, semua menyerobot, dan padang rumput subsidi itu makin gundul setiap hari.
