Pemerintah Distrik Garda Terdepan Kendalikan Stunting, Kemong: Pemkab Mimika Tetapkan 68 Wilayah Sasaran Intervensi
Timika,papuaglobalnews.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, melaksanakan pertemuan koordinasi lintas sektor percepatan penurunan stunting bersama mitra pemerintah dan non-pemerintah (NGO). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Bappeda Mimika, Jalan Poros Mayon, Kamis 23 April 2026.
Pertemuan ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, para kepala distrik, serta kepala kelurahan. Kegiatan ini juga terselenggara melalui kerja sama dengan YPMAK, Unicef, Wahana Visi Indonesia, PT Freeport Indonesia, Perdhaki, PKK, dan Kementerian Kesehatan.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, dalam sambutannya menegaskan bahwa dalam program percepatan penurunan stunting, para kepala distrik, lurah, dan kepala kampung merupakan garda terdepan. Mereka bertanggungjawab langsung dalam upaya penanganan stunting di 68 wilayah sasaran intervensi yang sudah ditetapkan tersebar di 18 distrik di Kabupaten Mimika.
Kemong menjelaskan pelaksanaan rapat ini didasari oleh Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting secara nasional, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Bupati Mimika Tahun 2023 tentang percepatan penanganan stunting di daerah ini. Dalam keputusan tersebut telah ditetapkan 68 wilayah prioritas intervensi.
Ia menegaskan percepatan penurunan stunting menjadi salah satu agenda prioritas utama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan, diharapkan angka stunting dapat ditekan secara signifikan.
Namun demikian, Kemong mengakui bahwa pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kondisi geografis Mimika yang luas dan sulit dijangkau. Keterbatasan akses transportasi, pelayanan kesehatan dasar, air bersih, gizi, sanitasi, serta perlindungan sosial menjadi hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat.
Selain faktor eksternal, ia juga menyoroti kelemahan internal, seperti belum optimalnya sistem data yang akurat dan terintegrasi, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta kurang sinkronnya perencanaan.
Menurutnya, kondisi ini seharusnya tidak terjadi mengingat ketersediaan anggaran di Mimika cukup memadai.
“Hari ini kita semua berkumpul, baik OPD maupun mitra eksternal, untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik sehingga berbagai kekurangan yang selama ini terjadi dapat kita atasi bersama,” ujar Kemong.
Ia menegaskan kegiatan ini tidak boleh bersifat seremonial tanpa tindak lanjut. Rapat koordinasi harus mampu menghasilkan rumusan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dengan orientasi hasil yang jelas.
Kemong juga menyoroti adanya perbedaan data stunting yang dilaporkan oleh masing-masing OPD bahwa terjadi penurunan namun di sisi lain persepsi masyarakat yang menilai angka stunting masih tinggi. Hal ini menimbulkan kebingungan terkait validitas data.
Karena itu, ia berharap melalui rapat ini dapat dilakukan identifikasi dan pencatatan data secara terpadu untuk menghasilkan satu data yang valid. Selain itu, perlu penguatan koordinasi antara OPD dan mitra non-pemerintah serta kesepakatan langkah tindak lanjut yang terintegrasi, termasuk dalam penganggaran ke depan.
Pada kesempatan tersebut, Kemong juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD dan mitra non-pemerintah yang telah bekerja keras dalam melayani masyarakat.
“Kita berharap ke depan program-program yang ada dapat berjalan melalui kolaborasi. Dari 68 wilayah sasaran ini, saya dan bupati ingin pembangunan dilakukan dari kampung ke kota secara bertahap dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
