Menkop UMKM Puji Potensi Alam Atuka, Dorong Pembangunan SPBU Solar Nelayan dan Gudang Pusat Distribusi
Atuka,papuaglobalnews.com – Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RI, Ferry Joko Juliantono, memuji keindahan dan potensi alam Distrik Mimika Tengah, Kampung Atuka, Kabupaten Mimika, yang dinilainya sangat luar biasa, terutama jika dilihat dari udara.
Hal tersebut disampaikan Ferry saat memberikan sambutan dalam peresmian Gedung Koperasi Merah Putih (KMP) di Atuka, Kamis 9 April 2026.
Dalam sambutannya, Ferry mengisahkan pertemuannya sekitar sebulan lalu dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Mimika, Samuel Yogi, di Jakarta. Saat itu, Samuel Yogi menyerahkan dokumen pembangunan KMP Atuka sekaligus mengundang dirinya untuk meresmikan gedung tersebut.
“Setelah saya melihat desain bangunannya, saya sangat terkesan. Ini luar biasa bagus,” ujarnya.
Ia mengaku sempat mempertanyakan sumber pendanaan pembangunan, mengingat anggaran dari APBN belum turun. Namun, ia mendapat penjelasan bahwa pembangunan dilakukan menggunakan APBD Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen Bupati dan Wakil Bupati Mimika dengan persetujuan DPRK Mimika.
“Atas dasar itu, saya langsung menyampaikan kesiapan dan sampaikan kepada bupati dan Wakil Bupati saya datang meresmikan KMP di Atuka,” katanya.
Ferry juga menegaskan kehadirannya menjadi momen bersejarah, karena menurutnya baru kali ini perwakilan Pemerintah Pusat hadir langsung di Atuka sejak Indonesia Merdeka 80 tahun lalu.
Pada kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Papua Tengah, khususnya Atuka dan Mimika.
Ia menegaskan Koperasi Merah Putih bukan milik pemerintah pusat, melainkan milik masyarakat. Pemerintah, katanya, hanya berperan mendorong agar ekonomi masyarakat tumbuh dan berkembang.
“Koperasi ini menjadi sarana distribusi barang kebutuhan pokok seperti LPG 3 kg, minyak goreng, beras, dan pupuk, sekaligus menjadi offtaker hasil produksi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, KMP juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan program pemerintah pusat tepat sasaran.
