Masyarakat Agimuga Butuh Infrastruktur Jalan, PAUD, SMA dan Rumah Layak Huni
Timika,papuaglobalnews.com – Masyarakat di wilayah Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, saat ini sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta rumah layak huni.
Hal ini disampaikan Kepala Distrik Agimuga, Arianus Katagame, kepada papuaglobalnews.com usai mengikuti pembukaan Musrenbang RKPD Tahun 2026 dalam rangka penyusunan program prioritas pembangunan tahun 2027, yang berlangsung di Aula Bappeda Mimika, Senin 30 Maret 2026.
Arianus menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian wilayah dan memperlancar akses transportasi antar kampung. Ruas jalan yang diusulkan meliputi jalur Kampung Kiliarma–Agimuga, Agimuga–Jita, serta Agimuga–Fakafuku.
Ia mengungkapkan, pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Mimika telah merencanakan pembangunan ruas jalan Fakafuku–Kiliarma pada tahun anggaran 2026.
“Untuk panjang ruas jalan tersebut, saya belum mendapat informasi pasti, namun tim dari PUPR Mimika sudah turun melakukan survei lapangan,” ujarnya.
Selain infrastruktur jalan, masyarakat juga mengusulkan pembangunan sekolah tingkat menengah atas. Namun, setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, untuk wilayah pesisir saat ini lebih diprioritaskan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pendidikan berencana melakukan survei guna mengidentifikasi potensi sumber daya alam (SDA) yang dapat dikembangkan berbasis kearifan lokal, sehingga jurusan yang dibuka nantinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Terkait kesiapan lahan, Arianus menegaskan masyarakat mendukung penuh dan siap menyerahkan tanah untuk pembangunan sekolah.
“Untuk lokasi tidak menjadi kendala. Kami akan koordinasikan dengan masyarakat dan mereka siap menyediakan lahan, karena ini merupakan usulan langsung dalam Musrenbang Distrik,” jelasnya.
Di sektor pendidikan dasar, masyarakat dari empat kampung juga mengusulkan pembangunan PAUD, sejalan dengan program wajib belajar 13 tahun dari pemerintah Pusat. Anak-anak yang akan masuk ke jenjang Sekolah Dasar diwajibkan telah mengikuti pendidikan PAUD.
Empat kampung yang diusulkan sebagai prioritas pembangunan PAUD yaitu Kampung Fakafuku, Kiliarma, Amungun, dan Emkoma Halama. Sementara empat kampung lainnya akan dilayani secara bertahap dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
“Dinas Pendidikan menyampaikan pembangunan PAUD akan dilakukan secara bertahap di empat kampung tersebut, sedangkan kampung lain bisa bergabung sementara agar tidak ada anak-anak yang tertinggal,” kata Arianus.
