TPNPB KODAP XVI Yahukimo Klaim Bertanggungjawab atas Kematian Jems Woko di Kampung Keike
Ia menyebutkan kelompoknya akan tetap melakukan perlawanan terhadap militer Indonesia dengan tujuan yang mereka nyatakan sebagai merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua pada 1 Desember 1961.
Dalam siaran pers tersebut, TPNPB juga menyampaikan ancaman terhadap warga imigran Indonesia yang bekerja di wilayah Yahukimo.
Ancaman itu ditujukan kepada warga yang mereka tuduh bekerja sebagai agen intelijen militer Indonesia, termasuk masyarakat yang berprofesi sebagai tukang bakso, tukang senso, tukang bangunan, sopir taksi, tukang ojek, pedagang kaki lima, serta anggota TNI dan Polri.
TPNPB memperingatkan kelompok-kelompok tersebut agar segera meninggalkan wilayah operasi mereka hingga pusat Kota Dekai. Mereka juga mengancam akan melakukan eksekusi apabila orang-orang yang dituduh tersebut ditemukan.
Dalam bagian penutup, siaran pers itu mencantumkan sejumlah nama sebagai penanggung jawab nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM, yakni:
Jenderal Goliath Tabuni, Panglima Tinggi TPNPB-OPM.
Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Wakil Panglima TPNPB-OPM.
Mayor Jenderal Terianus Satto, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM.
Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM.
Hingga berita ini dipublis, informasi mengenai identitas, kronologi lengkap kematian Jems Woko, serta tuduhan keterlibatannya sebagai agen intelijen masih memerlukan konfirmasi dan verifikasi dari pihak kepolisian maupun pihak terkait lainnya. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
