TPNPB KODAP XVI Yahukimo Klaim Bertanggungjawab atas Kematian Jems Woko di Kampung Keike
Timika,papuaglobalnews.com – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) KODAP XVI Yahukimo mengklaim bertanggungjawab atas kematian Jems Woko, seorang warga yang disebut berprofesi sebagai tukang senso atau pemotong kayu, di Kampung Keike, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Klaim tersebut disampaikan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB melalui Siaran Pers Ke II tertanggal Sabtu, 14 November 2026, yang ditulis Juru Bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom.
Dalam siaran pers tersebut disebutkan, pasukan TPNPB KODAP XVI Yahukimo melakukan operasi di Kampung Keike pada Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 13.00 WIT.
Operasi tersebut dipimpin Komandan Batalyon Kanibal Mayor Peres Murup, didampingi wakilnya Mayor Kalep Marup serta sejumlah komandan lainnya, yakni Kudo Kuron, Setan Marup dan Kasar Kasuari.
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyebutkan laporan mengenai operasi tersebut diterima dari Panglima TPNPB KODAP XVI Yahukimo Brigjen Elkius Kobak bersama Komandan Operasi Mayor Kopitua Heluka dari medan perang di Yahukimo.
Dalam laporan itu, TPNPB menuduh Jems Woko sebagai agen intelijen militer Indonesia yang disebut menjalankan aktivitasnya dengan menyamar sebagai pekerja pemotong kayu di dalam hutan.
Komandan Batalyon Kanibal Mayor Peres Murup, sebagaimana dikutip dalam siaran pers tersebut, menyatakan tindakan terhadap Jems Woko merupakan balasan atas kematian Toni Meyok pada Oktober 2026 di Yahukimo.
TPNPB menuduh Jems Woko terlibat dalam kematian Toni Meyok karena diduga memberikan laporan mengenai aktivitas Toni Meyok kepada aparat militer Indonesia.
Atas tuduhan tersebut, TPNPB KODAP XVI Yahukimo menyatakan bahwa Jems Woko telah lama dipantau dan menjadi sasaran operasi mereka.
Namun, tuduhan mengenai keterlibatan Jems Woko sebagai agen intelijen maupun kaitannya dengan kematian Toni Meyok belum disertai bukti independen dalam siaran pers tersebut.
Sementara itu, Mayor Kalep Marup dalam laporan yang sama menyatakan bahwa pimpinan TPNPB KODAP XVI Yahukimo dari Batalyon Kanibal bersama enam kompi tidak akan mundur dari medan perang.
Ia menyebutkan kelompoknya akan tetap melakukan perlawanan terhadap militer Indonesia dengan tujuan yang mereka nyatakan sebagai merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua pada 1 Desember 1961.
Dalam siaran pers tersebut, TPNPB juga menyampaikan ancaman terhadap warga imigran Indonesia yang bekerja di wilayah Yahukimo.
Ancaman itu ditujukan kepada warga yang mereka tuduh bekerja sebagai agen intelijen militer Indonesia, termasuk masyarakat yang berprofesi sebagai tukang bakso, tukang senso, tukang bangunan, sopir taksi, tukang ojek, pedagang kaki lima, serta anggota TNI dan Polri.
TPNPB memperingatkan kelompok-kelompok tersebut agar segera meninggalkan wilayah operasi mereka hingga pusat Kota Dekai. Mereka juga mengancam akan melakukan eksekusi apabila orang-orang yang dituduh tersebut ditemukan.
Dalam bagian penutup, siaran pers itu mencantumkan sejumlah nama sebagai penanggung jawab nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM, yakni:
Jenderal Goliath Tabuni, Panglima Tinggi TPNPB-OPM.
Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Wakil Panglima TPNPB-OPM.
Mayor Jenderal Terianus Satto, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM.
Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM.
Hingga berita ini dipublis, informasi mengenai identitas, kronologi lengkap kematian Jems Woko, serta tuduhan keterlibatannya sebagai agen intelijen masih memerlukan konfirmasi dan verifikasi dari pihak kepolisian maupun pihak terkait lainnya. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.







