Tokoh Muda Papua Apresiasi Kebijakan Bupati Mimika Prioritaskan Tender untuk OAP, Desak Keterlibatan Pemuda dalam Verifikasi
Timika,papuaglobalnews.com – Pernyataan tegas Bupati Mimika, Johannes Rettob, bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong yang menegaskan komitmen untuk memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek-proyek tender daerah mendapat respons positif dari berbagai elemen masyarakat, khususnya kalangan generasi muda Papua.
Tokoh muda Papua, Dianu Omaleng, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika tersebut. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat adat sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pengusaha asli Papua.
“Kami melihat Bapak Bupati dan Wakil Bupati sangat serius ingin melihat anak negeri Amungsa Bumi Kamoro ini menjadi pengusaha yang sukses. Ini adalah langkah konkret agar masyarakat asli Papua bisa benar-benar menjadi tuan di tanahnya sendiri,” ujar Dianu Omaleng dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi papuaglobalnews.com, Rabu 24 Juni 2026.
Usulkan Kemitraan dengan Organisasi Pemuda HAPAK
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan tepat sasaran dan objektif, Dianu mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika agar melibatkan organisasi kepemudaan setempat, seperti HAPAK, dalam proses pelaksanaan tender, khususnya pada tahapan verifikasi dan validasi dokumen administrasi milik pengusaha OAP.
Menurutnya, keterlibatan organisasi pemuda sangat penting guna memastikan bahwa company profile maupun dokumen perusahaan yang diajukan benar-benar dimiliki dan dikelola oleh pengusaha asli Papua.
“Keterlibatan organisasi pemuda akan membantu pemerintah memastikan bahwa penerima manfaat dari kebijakan afirmatif ini benar-benar Orang Asli Papua yang menjalankan usahanya secara mandiri,” katanya.
Menekan Praktik “Pinjam Bendera”
Dianu juga menegaskan kehadiran organisasi pemuda dalam proses verifikasi dapat menjadi langkah efektif untuk memutus praktik manipulasi identitas perusahaan atau yang dikenal dengan istilah “pinjam bendera”.
Ia mengungkapkan selama ini masih ditemukan kasus di mana perusahaan menggunakan nama atau dokumen milik Orang Asli Papua, namun seluruh operasional dan pengelolaan pekerjaan di lapangan justru dikuasai oleh pihak lain.
Menurutnya, orang Papua sendiri merupakan pihak yang paling memahami identitas, latar belakang, dan dinamika sosial masyarakat Papua. Karena itu, tim verifikasi yang melibatkan pemuda lokal diyakini dapat menjadi filter yang efektif dalam memastikan keabsahan data dan kepemilikan usaha.
Di akhir pernyataannya, Dianu berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menyambut baik usulan kemitraan tersebut demi menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan ekonomi bagi masyarakat asli Papua.
“Kami berharap HAPAK dapat diberikan ruang untuk menjadi mitra pemerintah dalam hal verifikasi berkas milik Orang Asli Papua. Dengan pengawasan yang ketat dari kita semua, visi besar Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk melahirkan pengusaha OAP yang mandiri dan sukses pasti bisa terwujud,” pungkasnya. **
