Terkesan Lambat, DPR Papua Tengah Minta Kemendagri Fasilitasi Proses P3D dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Tengah
Nabire,papuaglobalnews.com – Sejumlah aset yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Papua di wilayah Provinsi Papua Tengah hingga kini belum diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Aset-aset tersebut di antaranya Dermaga Pulau Mambor, Dermaga Sipu-Sipu di Distrik Jita Kabupaten Mimika, Terminal Tipe B di Kabupaten Nabire, serta Dermaga Airmadi di Kabupaten Nabire.
Penegasan ini disampaikan oleh John NR Gobai, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, dalam rilisnya kepada redaksi papuaglobalnews.com, Rabu 6 Mei 2026.
John menegaskan sejumlah aset tersebut saat ini terkesan terbengkalai dan tidak terurus. Bahkan, ia menilai terdapat kekhawatiran pembangunan lanjutan tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua, mengingat aset-aset tersebut secara wilayah telah masuk dalam administrasi Provinsi Papua Tengah.
Selain menyoroti persoalan pelabuhan dan terminal, John juga menyinggung dokumen perjanjian divestasi saham PT Freeport Indonesia yang hingga saat ini belum diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai daerah penghasil.
Ia menambahkan, persoalan tersebut juga mengemuka dalam hearing dan diskusi pimpinan DPR Papua Tengah yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika, dengan tema percepatan pelayanan kapal perintis di Distrik Jita, Kabupaten Mimika. Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Timika pada Selasa 5 Mei 2026.
Menurut John, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, proses P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen) harus segera dilakukan. Apabila telah melampaui batas waktu yang ditentukan, maka penyerahan aset dapat difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Mengingat lambannya penyerahan aset tersebut, kami meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dapat sesegera mungkin memfasilitasi penyerahan aset dari Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar dapat dibangun, diperbaiki, dilanjutkan pembangunannya, serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tulisnya. **
