SPPG Mimika Wania Mawokauw Jaya 2 dan SPPG Perintis Mimika Baru 002 Diresmikan, Kepala BGN: Secara Nasional Layani 57 Juta Porsi Perhari

Fransiskus Bokeyau, Staf Ahli Bupati Mimika, Kepala Kantor BGN Wilayah Kerja Papua Djimmy Yomaiwi Douw, ST, MM, dan Kapten Heru, Perwakilan Kodim 1710 Mimika menggunting pita meresmikan SPPG Mimika Wania Mawokauw Jaya 2, Jumat 2 Oktober 2026. (Foto – Anton Juma Songa/papuaglobalnews.com).

Timika,papuaglobalnews.com – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mimika Wania Mawokauw Jaya 2 dan SPPG Perintis Mimika Baru 002 yang berada di wilayah Distrik Wania dan Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, resmi beroperasi, Jumat 2 Oktober 2026.
Beroperasinya dua SPPG di Mimika tersebut setelah diresmikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono secara live serentak untuk 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang memiliki prevalensi stunting tertinggi. Peluncuran tersebut dipusatkan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Peluncuran di Mimika ditandai pengguntingan pita oleh Staf Ahli Bupati Mimika Fransiskus Bokeyau mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika, perwakilan TNI, Kepala Kantor BGN Wilayah Kerja Papua Djimmy Yomaiwi Douw, ST, MM. Turut hadir Kepala Distrik Mimika Baru Merlyn Temorubun, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Johana Beladina Arwam.

Kepala BGN Sudaryono dalam sambutan menyampaikan bahwa saat ini telah terdapat 27.022 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia.

“Ternyata memang masih banyak yang sudah bergabung,”katanya.

Menurutnya, terdapat sekitar 480 SPPG lainnya yang tersebar di 16 provinsi yang dibuka pada hari tersebut.

“Apakah ini akan berhenti di sini saja? Tidak. Setelah ini kami harapkan ke depan kami buka di Kalimantan, kami buka di Bali, kami buka di Sumatera. Kami buka di tempat-tempat yang memang stunting-nya tinggi sekali dan tidak stabil,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembukaan SPPG tidak hanya menyasar daerah yang berada di kelompok paling pelosok, tetapi juga wilayah lain yang anak-anaknya membutuhkan pemenuhan gizi.

“Walaupun itu tempatnya barangkali bukan di kelompok paling pelosok, tetapi anak-anaknya membutuhkan. Kami mendapatkan banyak masukan, banyak ilmu, banyak surat dari masyarakat, dari SPPG, dari pasar yang ada di dapur, termasuk masukan dan usulan dari sekolah dan banyak sekali pihak yang memang masih ingin adanya intervensi di daerah,” katanya.

Ia menegaskan, peluncuran tersebut merupakan langkah awal untuk membuka dan mengaktivasi dapur-dapur yang sudah siap beroperasi.

“Dengan peluncuran ini maka moratorium yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi,” tegasnya.

Sudaryono juga mengakui masih terdapat segelintir orang yang bekerja tanpa memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Karena itu, ia mengingatkan kepala daerah untuk melakukan inspeksi, mulai pukul 02.00 WIT, guna mengetahui secara langsung kebersihan dan kedisiplinan dalam pengelolaan dapur SPPG.

BGN, katanya, juga selalu mengadakan pertemuan melalui Zoom bersama sekitar 27 ribu dapur yang telah beroperasi.

Ia meminta agar setiap dapur menempatkan orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab.

“Masak harus benar-benar masak tanpa harus buru-buru. Pasang CCTV yang terkoneksi langsung dengan BGN agar setiap aktivitas di dapur langsung dipantau,” katanya.

Sudaryono menjelaskan, pembukaan 480 dapur ini merupakan inisiatif BGN Pusat dan tidak melalui calon atau perantara.

“Bagi yang mengatasnamakan sebagai calo meminta bayaran, silakan lapor ke polisi untuk diproses secara hukum,” tegasnya.

Ia mengatakan, setiap minggu BGN akan terus membuka dapur sesuai sistem yang ada, bukan berdasarkan hubungan kepentingan, selama seluruh persyaratan telah dipenuhi.

Terkait insentif dapur, Sudaryono mengatakan terdapat perubahan mekanisme. Sebelumnya dapur yang melayani berapa pun penerima manfaat mendapatkan insentif sama besar Rp6 juta.
Namun sejak dirinya menjabat sebagai Kepala BGN, insentif dapur dibayarkan sesuai jumlah penerima manfaat.

Ia menegaskan, program MBG bukan bisnis yang semata-mata bertujuan mendapatkan keuntungan besar.
“Bisnis ini mengharapkan untung besar, salah. Rugi, salah. Boleh untung, tetapi tidak besar-besaran. Kita harus amal, siapkan menu yang baik untuk pemenuhan gizi bagi anak-anak,” katanya.

Menurutnya, hal yang paling penting memastikan anak-anak tidak hidup dalam kondisi kekurangan gizi dan mendapatkan pendidikan yang baik.

“Yang penting anak jangan hidup susah, kurang gizi, sekolah baik, tidak sama dengan orang tua dulu. Miskin atau kaya tidak menjadi jaminan anak itu berhasil,” ujarnya.

Sudaryono juga menyatakan BGN menyadari masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan program MBG dan pihaknya tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.

“Intinya BGN kita menyadari ada persoalan. Kalau tidak ada persoalan, maka saya tidak jadi Kepala BGN. Tinggal bagaimana kita mampu menyiapkan tata kelola yang baik, sistem pengawasan yang tepat,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam praktiknya BGN menemukan adanya konflik antara mitra dan yayasan.

Menurutnya, hal itu terjadi karena pada awalnya BGN membuat yayasan bermitra dengan pemilik dana yang menyiapkan anggaran. Namun, ada orang dari BGN yang membuat yayasan yang tidak memiliki modal, tetapi dalam operasionalnya selalu meminta setoran kepada yayasan.

“Akibatnya banyak menu, terutama sajian daging, dikurangi. Maka diminta setoran-setoran ke yayasan dihentikan, karena yayasan tidak berkontribusi. Akibatnya menu yang disajikan sangat jelek karena harus dipotong,” jelasnya.

Untuk memperbaiki pelaksanaan MBG ke depan, BGN akan menerapkan sistem sajian prasmanan di setiap kelas.

Menurut Sudaryono, sistem tersebut bertujuan agar makanan yang disajikan masih dalam kondisi hangat sekaligus menghindari persoalan yang selama ini terjadi, makanan basi termasuk kasus keracunan makanan.

Ia menjelaskan, metode prasmanan akan dibagi per kelas dan untuk sementara dilaksanakan secara bertahap.

Sudaryono menegaskan, BGN setiap hari menyalurkan sekitar 57 juta porsi makanan dan memastikan 57 juta porsi tersebut diterima dengan baik serta menu yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat setiap hari.

“Kami tidak ingin buka dapur asal-asalan, karena kami tidak mau ada persoalan yang baru. Tidak semua orang dapat masuk dapur. Harus mengikuti syarat agar tidak menyebarkan kuman,” katanya. **