SiLPA Rp1,116 Triliun dan Tantangan Eksekusi APBD-P Mimika 2026 dalam Sisa Waktu 2 Bulan

 Oleh: Viktor Kabei – Pengamat Sosial di Timika

PREDIKSI mengenai pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,116 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 kini terbukti secara teknis anggaran.

Penggunaan SiLPA senilai Rp1,116 triliun untuk menutupi defisit belanja pada APBD Perubahan 2026 merupakan langkah teknis keuangan daerah yang lazim dan sesuai regulasi. Namun, publik perlu memahami secara jernih struktur dan tantangan nyata di balik angka fantastis tersebut agar tidak memicu kegaduhan yang tidak perlu di media online maupun media social (Medsos).

SiLPA bukanlah pendapatan baru atau “uang kaget”, melainkan sisa kas daerah tahun anggaran sebelumnya yang baru secara resmi masuk dalam struktur APBD-P setelah melalui audit BPK.

Sejak awal dalam diskusi publik bedah APBD, kami sudah memprediksi bahwa Pemkab Mimika pasti akan menggunakan SiLPA 2025 sebesar Rp1,116 triliun untuk menutupi defisit di APBD Perubahan 2026. Secara aturan keuangan daerah, langkah ini memang wajib dilakukan sebagai penerimaan pembiayaan agar program-program penyesuaian dapat terakomodasi.

Dengan disahkannya APBD Perubahan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari APBD Induk kini telah disesuaikan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).

Hadirnya DPPA memastikan bahwa ketersediaan anggaran untuk menjalankan berbagai program prioritas daerah baik yang direncanakan sejak APBD murni maupun program tambahan di APBD Perubahan sebenarnya sangat mencukupi. Publik tidak perlu cemas akan ketiadaan dana, melainkan harus fokus mengawal penyerapan anggarannya.

Hal yang menjadi sorotan kritis saat ini bukanlah isu angka SiLPA, melainkan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyerap anggaran secara maksimal dalam sisa waktu efektif yang tinggal dua bulan.

Jika anggaran dalam DPPA tidak terserap secara tuntas hingga akhir Desember 2026, maka Pemkab Mimika sama saja melakukan “kerja dua kali”:

Dana yang gagal dibelanjakan akan kembali mengendap dan menjadi SiLPA untuk tahun anggaran berikutnya, yang berakibat pada tertundanya manfaat pembangunan bagi masyarakat Mimika.

Waktu eksekusi yang amat singkat rentan memicu pembelanjaan yang terburu-buru yang berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan fisik di lapangan.

Penumpukan proses pencairan di akhir tahun dapat membebankan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan OPD teknis.

Masyarakat tidak perlu lagi berdebat kusir soal keberadaan SiLPA Rp1,116 triliun ini di media. Anggarannya sudah ada dan dokumen DPPA sudah siap. Kunci utamanya sekarang ada di tangan pemerintah daerah dan tiap OPD: sanggupkah mengeksekusi program-program prioritas ini secara cepat, tepat, dan transparan dalam sisa dua bulan? Jika tidak terserap habis, masyarakat yang dirugikan karena pembangunan tertunda, dan pemerintah daerah harus mengulang proses administrasi yang sama di tahun depan. **