Selama Empat Bulan 2026, Realisasi Pendapatan Daerah Mimika Mencapai Rp2 Triliun Lebih
Timika,papuaglobalnews.com – Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika selama empat bulan, periode Januari hingga 30 April 2026 yang diinput Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencapai Rp2,1 triliun lebih atau sekitar 37,09 persen dari total APBD Mimika sebesar Rp5,6 triliun.
Demikian disampaikan Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah kepada papuaglobalnews.com di ruang kerjanya, Jumat 8 Mei 2026.
Dwi mengemukakan, dengan realisasi pendapatan yang sudah mencapai Rp2 triliun lebih tersebut, Bapenda kini terus mengejar sisa target sekitar Rp3 triliun lebih hingga Desember 2026.
Ia mengakui progres realisasi pendapatan daerah itu juga telah dilaporkan kepada Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam rapat evaluasi pimpinan OPD di Bappeda Mimika pada Senin 4 Mei 2026.
Ia menjelaskan, realisasi pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 30 persen, dengan rincian pajak daerah terealisasi Rp140 miliar lebih atau 30,14 persen dari target Rp410 miliar.
Sementara dana transfer dari target Rp3,2 triliun baru terealisasi Rp727 miliar atau 22,27 persen. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah yang ditargetkan sebesar Rp1,8 triliun baru terealisasi Rp1,2 triliun atau 66,26 persen.
Dwi mengungkapkan, salah satu kendala utama yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah saat ini adalah musibah longsor di area kerja PT Freeport Indonesia.
Menurutnya, dampak longsor tersebut menyebabkan penerimaan dari 2,5 persen keuntungan bersih Freeport mengalami penurunan. Dari target Rp1,8 triliun, yang masuk baru sekitar Rp1,2 triliun sehingga terjadi kekurangan sekitar Rp600 miliar.
“Atas kekurangan ini, dalam laporan evaluasi dan monitoring bersama Bupati Mimika sudah disampaikan agar kita selalu waspada dengan kondisi APBD Mimika tahun 2026. Karena itu dalam APBD Perubahan nanti perlu sangat hati-hati memasukan program dan kegiatan yang benar-benar penting atau prioritas,” ujarnya.
Namun demikian, Dwi mengakui kekurangan tersebut masih dapat ditutupi melalui sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2025.
“Untuk besaran Silpa ini masih menunggu hasil audit BPK. Setelah ada hasilnya baru dirilis berapa Silpa per 31 Desember 2025 yang dapat digunakan tahun ini untuk menutupi kekurangan Rp600 miliar ini,” jelasnya.
Dalam kondisi tersebut, Dwi mengakui upaya Bapenda untuk menutupi kekurangan melalui sektor PAD masih sangat sulit, meskipun berbagai terobosan terus dilakukan karena kontribusi PAD masih relatif kecil. **
