Malang,papuaglobalnews.com – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Se-Malang Raya dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Malang mengeluarkan 11 pernyataan sikap merespons situasi Papua yang kini darurat mileter.

Dalam pernyataan sikap yang diterima redaksi papuaglobalnews.com, Selasa 12 Mei 2026 mengawali dengan menyapa masyarakat Papua dengan bahasa daerah sesuai wilayah adat yakni amolongo, nimao, koyao, koha, kinaonak, nare, yepmum, dormum, tabea mufa, walak, foi moi, wainambe, amakanie, asik mase, acemo, nayaklak wiwao…wa..wa..wa..

Dalam pernyataan sikap itu mereka menyebutkan wilayah papua terus digujur dengan pengiriman militer. Sejak kekuasaan Indonesia menduduki  Papua, militer menjadi kekuatan yang terus digunakan negara untuk menjajah serta menguasai wilayah Papua.

Berikut isi lengkap pernyataan sikap yang dikeluarkan IPMAPA Se-Malang Raya, FRI-WP dan AMP:

Negara sudah menggunakan 24 operasi militer di Papua, sejak 1962 hingga detik ini. Laporan project multatuli 2025, mencatat sebanyak 83.177 ribu tentara dan polisi di Papua saat ini, diantaranya 56.517 personel TNI dan 26.660 personel Polri. Akibat pendropan militer kurang lebih 107.039 ribu itu membuat warga sipil dalam pengungsian.

Baca Juga:
OPD Pemungut Retribusi di Mimika akan Gelar Rakorsus Pendapatan Daerah
Kolase Foto SMTK Berea Timika Lepaskan 32 Murid Kelas XII, Bertumbuh dalam Kristus Menjadi Terang bagi Dunia
Delapan Pemuda Kamoro Lulus IPN, Siap Kerja di Industri Perhotelan

Sejumlah kabupaten seperti Puncak Papua, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak Jaya, Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo, Maybrat, Tambrauw, Pegunungan Bintang dan daerah lainnya yang terus dihantui dengan operasi militer yang massif secara sistematis dan terstruktur.

Negara menggunakan pendekatan militer dalam merespons berbagai persoalan di tanah Papua sejak disahkan UU TNI per-Maret 2025. Sehingga kita menyaksikan sebuah rezim yang berwatak militeristik.

Dibaca: 42