Sah dan Adil

Oleh : Laurens minipko

Saya ingat satu kisah lama. Sangat lama. Dari Romawi.

Kaisar Caligula (37-47 M) punya kuda kesayangan. Namanya Inciatus. Kuda ini tidak sekadar diberi kandang bagus. Ia diangkat jadi pejabat publik. Konsul. Jabatan tinggi.

Sejarah mencatatnya. Bukan sebagai prestasi. Tapi sebagai peringatan.

Secara hukum saat itu, Caligula sah. Ia kaisar. Titik.

Tapi publik Roma tahu, ada yang salah bukan di hukum. Dirasa keadilan.

Kuda bukan soal kuda. Ini soal kekuasaan yang mulai bercanda dengan negara.

Kisah itu terasa jauh. Sampai saya membaca struktur BUMD Mimika. Katanya: karateker. Sementara. Enam bulan.

Komisarisnya. Direkturnya. Dan posisi yang lainnya. Yang pasti tak ada satu pun berdarah Amungme dan Kamoro. Pemilik tanah, pemilik cerita, pemilik luka.

Pertanyaan sederhana pun muncul: ini sah atau adil?

Kalau sah, mungkin iya. Surat bisa diteken. Regulasi bisa dicari. Tafsir bisa dirapikan.

Tapi adil? Itu urusan lain.

BUMD bukan koper pribadi.

Ia dibentuk untuk mengelola kepentingan publik. Termasuk saham yang berasal dari tanah adat ini.

Termasuk harapan orang-orang yang selama ini hanya jadi penonton di negeri sendiri.

Di titik itu, jabatan bukan lagi soal kompetensi. Ia soal rasa .

Saya membaca pernyataan Rafael Taorakeyau.

Bahasa lurus. Tidak akademik. Tidak diplomatis.

“Kami sudah kasih hati. Jangan ambil jantung lagi.”

Kalimat itu tidak lahir dari ruang rapat.

Ia lahir dari sejarah panjang dikesampingkan.

Raymundus Kelanangame mengingatkan satu hal penting. Tahun 1996. Timika pernah terbakar.

Bukan karena rakyat tiba-tiba marah. Tapi karena kemarahan disimpan lama.

Api tidak datang tiba-tiba. Ia selalu didahului oleh rasa tidak dianggap.

Para pemikir demokrasi sering mengingatkan: konflik kepentingan itu bukan soal melanggar hukum atau tidak. Ia soal etika kekuasaan.

Rocky Gerung menyebutnya sederhana: kekuasaan tanpa oposisi moral akan mabuk.

ICW mengingatkan: nepotisme merusak akuntabilitas, bahkan sebelum uang diselewengkan.

TPDI berkali-kali menegaskan: negara hukum mati pelan-pelan ketika etika dikalahkan prosedur.

Undang-undang Anti korupsi kita sebenarnya sudah cukup tegas. Penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan keluarga adalah pintu awal kerusakan. Tidak selalu pidana. Tapi hampir selalu politik.

Masalah Mimika bukan soal satu jabatan. Perombakan jabatan. Bukan. Ini soal pesan.

Pesan bahwa orang asli cukup jadi latar.

Pesan bahwa tanah bisa adat, tapi kursi tetap pendatang.

Pesan bahwa sejarah boleh panjang, asal keputusan cepat.

Kembali ke Caligula. Apa rancangannya untuk Anciatus?

Romawi tidak runtuh karena kuda jadi pejabat.

Romawi runtuh karena publik berhenti percaya pada makna jabatan.

Dan kepercayaan, sekali runtuh, tidak bisa diperbaiki dengan SK.

Karena jabatan bisa saja sah.

Tapi keadilan – kalau sudah pergi – biasanya tidak pamit. **