Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Mimika Mencapai Rp2,473 Triliun Lebih
Timika,papuaglobalnes.com – Sejak Januari hingga 5 Mei 2025, realisasi penerimaan pendapatan daerah oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika Papua Tengah Rp2,473 triliun lebih atau 38,53 persen dari target Rp6,4 triliun untuk APBD.
Dwi Cholifah, Kepala Bapenda Mimika mengemukakan, besaran realisasi ini bersumber dari pajak daerah terealisasi Rp68.370.000.000 atau 19,15 persen dari target Rp356,8 miliar.
Pajak Reklame dari Rp3,5 miliar terealisasi Rp584 miliar atau 25,4 persen, pajak air tanah target Rp6,3 miliar terealisasi Rp1,9 miliar atau 31,67 persen.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari target Rp84 miliar terealisasi Rp1,9 miliar atau 2,29 persen.
Kemudian, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan Rp30 miliar terealisasi Rp5,6 miliar atau 18,66 persen. Pajak restoran dari target Rp28 miliar terealisasi Rp9,8 miliar atau 35,04 persen.
Cetring ditargetkan Rp80 miliar terealisasi Rp24,4 miliar atau 30,59 persen, hotel ditarget Rp13,5 miliar terealisasi Rp4,1 miliar atau 31,07 persen.
Pajak losmen dari target Rp200 juta terealisasi Rp20 juta atau 10,6 persen.
Penyedia atau penyelenggara hiburan bioskop ditargetkan Rp500 juta terealisasi Rp228 juta atau 45,56 persen.
Permainan ketangkasan ditargetkan Rp800 juta terealisasi Rp410 juta atau 51,36 persen, olahraga permainan ditargetkan Rp360 juta terealisasi Rp121 juta atau 33,7 persen.
Kemudian, Obsen Pajak Kendaraan Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditargetkan Rp22,3 miliar terealisasi Rp5,8 miliar atau 26,17 persen. Obsen Bea Balik Nama Kendaraan target 17,1 miliar terealisasi Rp3,2 miliar.
Keduanya sebelumnya pemungutan oleh Samsat langsung ke provinsi baru dibagi hasil. Namun sekarang terjadi perubahan pemasukannya langsung dimasukan ke Kasda Mimika. Sementara pajak rumah kos sesuai undang-undang baru sudah dihapus atau dihilangkan.
“Pembayaran pajak triwulan satu dan dua PTFI sudah masuk, termasuk 1,9 miliar. Namun untuk dana bagi hasil oleh pemerintah pusat biasanya baru mulai dibayarkan Agustus,” jelas Dwi.
Bapenda terus giat penagihan untuk mengejar sekitar Rp 3 triliun lebih hingga akhir tahun. Secara keseluruhan realisasinya baru mencapai target setelah masuk Oktober atau November 2025 nanti. **