Usulan penurunan ini Hendrikus beralasan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yakni, Keuangan, Kemendagri dan Perumahan Rakyat telah mengeluarkan aturan bahwa rumah tipe 36 BPHTBnya sebesar Rp8 juta perunit dibebaskan.

Untuk Kabupaten Mimika saat ini ada 190 unit rumah Tipe 36. Jika dikalikan dengan delapan juta perunit maka mendapat Rp1.520.000.000. Namun dengan pemerintah menerapkan aturan meniadakan pungutan BPHTB ini maka Pemerintah Kabupaten Mimika telah kehilangan sumber pemasukan sebesar itu.

Ia juga mengakui rencana Pemerintah Pusat membangun tiga juta unit rumah untuk masyarakat kurang mampu bukan dalam bentuk fisik rumah. Melainkan program tersebut dalam bentuk pembebasan BPHTB. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 4 tahun 2025 yang mengatakan masyarakat kurang mampu dengan gaji dibawah Rp12 juta untuk orang yang sudah berkeluarga dan kurang dari Rp10 juta perbulan bagi yang belum berkeluarga BPHTBnya dibebaskan.

Syarat lainnya, ukuran luas tanah tidak melebihi 100 meter persegi dan hanya memiliki satu bidang tanah dan rumah. Sedang tipe rumah yang dibangun sendiri bukan oleh Developer harus ukurannya 49 atau 50 meter persegi.

Ia meyakini dengan adanya aturan menghilangkan pungutan BPHTB tersebut maka realisasi penerimaan untuk Mimika tidak akan mencapai target.

Baca Juga:
Pohon Natal dan Pohon Sawit
Ribuan Umat Katolik di Timika Rayakan Malam Natal, RP. Gabriel: Natal Kesempatan Perbaiki Relasi yang Retak
MUI Mimika Terbitkan Tausiah Sambut Nataru 2026: Jaga Toleransi dan Kedamaian di Tanah “Mimika Rumah Kita Bersama”

“Jadi kalaupun dalam APBD Perubahan turun 20 miliar saya masih ragu. Karena potensi penerimaannya sudah dihilangkan. Tapi pada prinsipnya kami siap ikut aturan Pusat,” katanya. **

Dibaca: 342